Politik & Pemerintahan

MoU Penyelesaian Kasus Hukum Perdata dan Tata Usaha Diteken Pemko dan Kejari Medan


MoU Penyelesaian Kasus Hukum Perdata dan Tata Usaha Diteken Pemko dan Kejari Medan
BERITASUMUT.COM/IST

Beritasumut.com-Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan melakukan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penanganan/Penyelesaian Kasus Hukum Terkait Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara. MoU ini merupakan bentuk pendampingan Kejari Medan kepada Pemko Medan, dalam menghadapi persoalan hukum baik di dalam maupun luar pengadilan sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU yang merupakan pembaharuan MoU sebelumnya ini dilakukan langsung Plt Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi, dan Kejari Medan Dwi Setyo Budi Utomo SH MH di Ruang Khusus Wali Kota Medan, Balai Kota, Selasa (14/07/2020).

Plt Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi mengatakan, penandatanganan MoU ini sebagai wujud pendampingan Kejari Medan kepada Pemko Medan terutama dalam menjaga, menyelamatkan dan mengamankan aset-aset pemerintah daerah. MoU ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menjaga, mengamankan dan meyelamatkan aset yang dimiliki Pemko Medan. Sebab, bilang Akhyar banyak aset Pemko Medan yang harus diamankan agar tidak beralih kepemilikan.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Kejari Medan atas terjalin kerjasama ini. Sebab banyak aset di Kota Medan yang harus kita jaga. Selain itu tujuan kerjasama ini juga untuk menyelesaikan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi Pemko Medan sehubungan dan sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pemko Medan," kata Akhyar, dilansir dari Pemkomedan.go.id, Selasa (14/07/2020).

Sementara itu, Kejari Medan Dwi Setyo Budi Utomo SH MH, mengatakan selaku pendamping dan pengawal penyelenggara pemerintahan, bertugas memberikan bantuan hukum kepada Pemko Medan terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah perdata dan tata usaha negara. "Semoga melalui MoU ini seluruh kinerja aparatur di lingkungan Pemko Medan dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian seluruh penyelenggara pemerintahan terhindar dari jeratan hukum,” katanya.

Hadir menyaksikan penandatanganan MoU, Asisten Administrasi Umum (Asmum) Kota Medan Renward Parapat, Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Benny Iskandar, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Suherman, Plt Kabag Hukum Setdako Medan Laksamana Putra Siregar serta sejumlah Kepala Seksi Kejari Medan. (BS09)


Tag:Akhyar NasutionHukum PerdataKejari MedanPemko Medan