Senin, 19 Februari 2018
pilkada beritasumut.com

Disahkan, Perppu Ormas Penegasan Komitmen Pemerintah Pada Pancasila

Selasa, 24 Oktober 2017 23:35:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/DETIK.COM
Beritasumut.com-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan akhirnya disahkan sebagai Undang-Undang di rapat paripurna DPR. Pengesahan Perppu dilakukan lewat mekanisme voting. Hasilnya tujuh fraksi menerima, sisanya tiga fraksi, yakni Gerindra, PKS dan PAN menolak.
 
Usai menghadiri rapat paripurna, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, ia sebagai wakil pemerintah menghormati proses yang terjadi dalam rapat paripurna DPR. Memang ada perbedaan sikap. Tapi menurutnya itu adalah hal yang wajar. Tapi yang perlu ditegaskan kata dia, Perppu Ormas adalah bentuk penegasan komitmen pemerintah dalam menjaga Pancasila dan NKRI.
 
"Perppu ini dalah penegasan komitmen Pemerintah, komitmen Pak Jokowi terhadap ideologi Pancasila yang harus kita pertahankan," ujar Tjahjo, dilansir dari laman resmi kemendagri, Selasa (24/10/2017).
 
Tapi Tjahjo terus terang merasa kecewa, ada anggota dewan mengatakan Presiden Jokowi telah melanggar UUD 1945. Justru lewat Perppu Ormas, pemerintah yang tentunya juga Presiden Jokowi, ingin menegaskan komitmennya pada amanat konstitusi dan juga Pancasila."Tadi cukup sedih kalau ada anggota dewan yang mengatakan Pak Jokowi melanggar UUD 45. Justru dengan Perppu ini beliau ingin menegaskan komitmennya pada Pancasila," katanya.
 
Tjahjo mengingatkan, tugas menjaga Pancasila, adalah tugas semua warga negara. Bukan hanya pemerintah. Termasuk anggota DPR yang juga punya program empat pilar.  Prinsipnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa harus menjadi komitmen bersama.  Dan, Perppu bagian dari sebuah proses untuk penegasan itu.
 
Terkait revisi UU Ormas, atau Perppu, menurut Tjahjo, pemerintah dalam posisi terbuka. Tapi Tjahjo menegaskan, revisi tak menyentuh posisi Pancasila dan UUD 1945. Itu sudah jadi prinsip. Sudah final. Tak bisa diganggu gugat lagi. Siapa pun tak boleh mengotak-atik itu."Jangan sampai revisinya Pancasila dan UUD 1945. Kalau itu sudah final. Sebagai ideologi ini harus final. Orang mau berhimpun, berserikat, berpartai, berkelompok dengan dasar agama, kepentingan, aspirasi, daerah, suku, agama, sah," ujarnya.
 
Namun Tjahjo menegaskan,  sebagai ormas atau kelompok sekecil apapun,  termasuk itu kelompok reuni atau organisasi wartawan tetap harus menempatkan Pancasila sebagai ideologi. Ditegaskannya juga Pancasila bukan alat politik. Pancasila itu ideologi."Apalagi tadi mengatakan dengan Perppu ini pemerintah mau seenaknya, bukan," katanya.
 
Terkait poin-poin yang diminta untuk direvisi, kata Tjahjo, pemerintah akan melihat dulu. Prinsipnya,  sepanjang yang penting ada revisi, tentu akan direvisi secara  terbatas. Tjahjo juga bercerita,  dulu zaman  SBY ada dua Perppu yang dibahas sama-sama. Bahkan dirombak bersama-sama pula.
 
"Jadi enggak masalah. Kan apapun penyusun kan DPR bersama-sama dengan pemerintah. Jadi kami enggak ada masalah soal setuju dan enggak setuju ya kami memahami sebagai lembaga politik," ujarnya.
 
Tapi kata dia yang harus diingat, Presiden mengeluarkan Perppu Ormas yang kemudian disampaikan ke DPR untuk dibahas serta disetujui karena yakin kalau parlemen juga punya komitmen sama. Komitmen untuk menjaga ideologi Pancasila. Kalau kemudian ada yang mengatakan, presiden atau pemerintah melanggar hukum, itu tidak tepat. Sebab, bagi yang  tak  setuju tetap diberi kesempatan menggugat itu secara hukum."Memberi kesempatan di MK, sekarang MK sedang sidang. Mau PTUN, silahkan PTUN, ada prosesnya," pungkasnya. (BS02)
 
T#g:DPROrmaspancasilaPemerintahPerppu OrmasPresiden
ceritasumut.com
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 4 jam lalu

    Juara Piala Presiden, Persija Jakarta Berhak Atas Dana Pembinaan Senilai Rp 3,3 Miliar

    Beritasumut.com-Kesebelasan Persija Jakarta berhasil menjadi juara turnamen Piala Presiden 2018, setelah pada pertandingan final di Stadion Utama G

  • 13 jam lalu

    Menag Apresiasi Enam Rumusan Etika Kerukunan Penting Ditaati Umat Beragama

    Beritasumut.com-Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengapresiasi rumusan pandangan dan sikap pemuka agama tentang etika kerukunan antar umat bera

  • 3 hari lalu

    Plt Sekda Lantik 12 Pejabat Administrator Eselon III, Diminta Hadirkan Birokrasi Pro Kepentingan Masyarakat

    Beritasumut.com-Plt Sekda Provsu Ibnu Sri Hutomo melantik 12 pejabat administrator eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, di

  • 5 hari lalu

    Johnny G Plate : Ini Sejumlah Cacat dalam Revisi UU MD3

    Beritasumut.com-DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). Sejumlah pasal dinilai cacat d

  • 6 hari lalu

    Jadi Benteng Hukum untuk Kader, LBH IPK Kota Medan Siap Dilantik

    Beritasumut.com-Ketua DPD IPK Kota Medan, Tomas Purba mengapresiasi hadirnya sebuah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) IPK Kota yang dalam waktu dekat ini

  • Copyright © 2010 - 2018 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.