Rabu, 22 November 2017
pilkada beritasumut.com

DPR: Reklamasi Jalan Terus Berarti Membiarkan Negara Dalam Negara

Rabu, 08 November 2017 15:00:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto berpendapat, bila proses pembangunan pulau reklamasi terus dilanjutkan maka ini berarti membiarkan proses berdirinya negara dalam negara. Karena itu reklamasi harus dihentikan.
 
"Tidak boleh ada negara di dalam negara", kata Hermanto dalam keterangan persnya kepada wartawan, Rabu (08/11/2017).
 
Presiden Joko Widodo, lanjutnya, sudah menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin tentang reklamasi Teluk Jakarta baik saat menjabat Presiden maupun saat jadi Gubernur Jakarta.  
 
"Negara Indonesia tidak mengeluarkan izin. Jadi kalau pengembang masih terus melakukan reklamasi berarti ia merasa pulau reklamasi yang dibuatnya adalah miliknya alias negara tersendiri yang tidak terikat dengan aturan Negara Indonesia," papar Hermanto.
 
Karena merasa miliknya itu, maka publik tidak bisa mengakses. Bahkan ada penjaga pantainya. "Publik, jangankan mendarat ke pulau, baru mendekat saja sudah diusir oleh sang penjaga pantai. Sudah benar-benar mirip negara tersendiri," ucap legislator dari FPKS ini.
 
Gubernur Anies Baswedan harus merealisasikan janji kampanyenya menghentikan reklamasi. "Adapun untuk  yang sudah terlanjur selesai direklamasi, disita saja oleh negara. Lalu dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," pungkas legislator dari dapil Sumatera Barat ini.(rel)
T#g:reklamasiReklamasi Jakarta
ceritasumut.com
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 11 bulan lalu

    Pemerintah Perketat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

    Beritasumut.com-Dengan pertimbangan bahwa gambut merupakan ekosistem rentan dan telah mengalami kerusakan yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan

  • tahun lalu

    DPR RI Ingatkan Dampak Jika Reklamasi Dilanjutkan

    Beritasumut.com-Anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin menilai kebijakan pemerintah, khususnya Menko Maritim dan Gubernur DKI, untuk melanjutkan

  • tahun lalu

    Seskab: Presiden Minta Jangan lakukan Kriminalisasi Eksekutif yang Lakukan Proses Pembangunan

    Beritasumut.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta seluruh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati),untuk tida

  • 2 tahun lalu

    FPKS:UU Perlindungan Nelayan Harus Segera Miliki Aturan Turunan

    Beritasumut.com-Ketua Kelompok Komisi IV (Kapoksi IV) Fraksi PKS DPR RI Akmal Pasluddin mendesak agar UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembud

  • 2 tahun lalu

    Nelayan Muara Angke Curhat Dampak Reklamasi ke Sohibul Iman

    Beritasumut.com-Kedatangan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman ke Blok Empang di Muara Angke Jakarta Utara dimanfaatkan warga setempat untuk menyampaika

  • http://ceritasumut.com/
    Copyright © 2010 - 2017 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.