Jumat, 19 Januari 2018
  • Home
  • Peristiwa
  • Terkait Kenaikan Tarif Air PDAM Tirtanadi, LAPK Nilai Gubsu Arogan
pilkada beritasumut.com

Terkait Kenaikan Tarif Air PDAM Tirtanadi, LAPK Nilai Gubsu Arogan

Selasa, 26 September 2017 22:45:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Sudah 5 bulan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi menaikkan tarif air secara melanggar hukum, tetapi langkah Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), H T Erry Nuradi untuk membatalkan SK Kenaikan Tarif Air belum juga dilakukan. 
 
Padahal Komisi C DPRD Sumut dan Ombudsman Sumut sudah memaksa Gubsu untuk membatalkan atau menunda kenaikan tarif. Karena Gubsu dan PDAM Tirtanadi melanggar prosedur penyesuaian tarif menurut undang-undang pelayanan publik dan Perda No.10 Tahun 2009.
 
"Gubsu kembali menunjukkan arogansinya dengan melecehkan Ombudsman Sumut karena menganggap proses investigasi yang dilakukan dan memberi rekomendasi agar SK Gubsu No.188.44/732/KPTS/2016 dibatalkan. Setali tiga uang, Gubsu juga menganggap angin lalu atas Rekomendasi Komisi C DPRD Sumut untuk dilakukan penundaan kenaikan tarif air," kata Sekretaris Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK), Padian Adi Siregar kepada wartawan, Selasa (26/09/2017).
 
Katanya lagi, tentu yang menjadi pertanyaan dalam benak Pelanggan PDAM Tirtanadi, mengapa Gubsu tidak mau bergeming untuk berjiwa besar membatalkan kenaikan tarif air. Semua lembaga konsultasi merekomendasikan untuk membatalkan kenaikan tarif yaitu Ombudsman, Kemendagri dan Komisi C DPRD Sumut. "Apakah ada aroma korupsi, kongkalikong atau ada kaitannya dengan Pilgubsu 2018 di dalam kebijakan kenaikan tarif?" jelasnya.
 
Di sisi lain, sambung Padian, Gubsu sedang melecehkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yang menyidangkan Gugatan TUN pembatalan tarif air yang dilakukan Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) dan anggota Komisi C DPRD Sumut, Muchrid Nasution. Sejak Gugatan didaftarkan Juli lalu, sudah 7 kali persidangan Gubsu mangkir tidak datang. Gubsu dinilai tidak taat hukum dan berusaha memperlambat proses selesainya gugatan ini.
 
Cukup beralasan penggugat atau pelanggan PDAM Tirtanadi bermohon kepada hakim PTUN Medan memberikan putusan sela untuk menunda kenaikan tarif air selama persidangan gugatan belum diputuskan. Maka, ketika hakim PTUN memerintahkan kenaikan tarif ditunda, tidak ada alasan Gubsu tidak menjalankan putusan itu. Sehingga ketika Gubsu tidak menjalankan perintah PTUN Medan untuk menunda pelaksanaan kenaikan tarif air, DPRD harus melakukan angket atau interpelasi.
 
Idealnya, saran Padian, anggota DPRD Sumut sudah saatnya menggunakan hak angket atau hak interpelasi terhadap Gubsu yang telah berulangkali melakukan pelanggaran hukum. Mulai dari pelanggaran undang-undang pelayanan publik, Perda No.10 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.17 Tahun 2016, serta tidak menjalankan rekomendasi DPRD Sumut dan Ombudsman Sumut. 
 
"Anggota DPRD Sumut harus tetap mandiri, jangan takut pada pimpinan DPRD yang dilaporkan ke BKD DPRD Sumut karena menjadi humas PDAM Tirtanadi," pungkasnya. (BS03)
 
T#g:GubsuLAPKPDAM TirtanadiTarif Air Naik
ceritasumut.com
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 5 jam lalu

    Tidak Ada Nonjob, Pergantian Kepala OPD Pemprov Sumut Hanya Rotasi

    Beritasumut.com-Sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) setidaknya bisa bern

  • 6 jam lalu

    Jelang Pilkada, Inilah Larangan yang Harus Ditaati ASN

    Beritasumut.com-Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) Ibnu Sri Utomo mengingatkan agar Apa

  • 7 jam lalu

    Pemprov Sumut Ingatkan ASN Jaga Netralitas di Pilkada Serentak

    Beritasumut.com-Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) Ibnu Sri Utomo mengingatkan agar Apa

  • kemarin

    Serahkan Bansos, Wabup Deli Serdang Minta ASN Jangan Terlibat Politik Praktis

    Beritasumut.com-Wakil Bupati Deli Serdang H Zainuddin Mars menyerahkan Bantuan Dana Sosial (Bansos) Korpri Kabupaten Deli Serdang kepada 34 Aparatu

  • 22 jam lalu

    IKA FISIP UISU Dukung Musa Rajekshah Jadi Calon Wakil Gubernur Sumut

    Beritasumut.com-IKA FISIP UISU yakin sosok H Musa Rajekshah SSOS MH sebagai tokoh muda Sumatera Utara (Sumut) yang memiliki pengalaman berorgan

  • Copyright © 2010 - 2018 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.