Sabtu, 18 November 2017
  • Home
  • Peristiwa
  • Terkait Kenaikan Tarif Air PDAM Tirtanadi, LAPK Nilai Gubsu Arogan
pilkada beritasumut.com

Terkait Kenaikan Tarif Air PDAM Tirtanadi, LAPK Nilai Gubsu Arogan

Selasa, 26 September 2017 22:45:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Sudah 5 bulan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi menaikkan tarif air secara melanggar hukum, tetapi langkah Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), H T Erry Nuradi untuk membatalkan SK Kenaikan Tarif Air belum juga dilakukan. 
 
Padahal Komisi C DPRD Sumut dan Ombudsman Sumut sudah memaksa Gubsu untuk membatalkan atau menunda kenaikan tarif. Karena Gubsu dan PDAM Tirtanadi melanggar prosedur penyesuaian tarif menurut undang-undang pelayanan publik dan Perda No.10 Tahun 2009.
 
"Gubsu kembali menunjukkan arogansinya dengan melecehkan Ombudsman Sumut karena menganggap proses investigasi yang dilakukan dan memberi rekomendasi agar SK Gubsu No.188.44/732/KPTS/2016 dibatalkan. Setali tiga uang, Gubsu juga menganggap angin lalu atas Rekomendasi Komisi C DPRD Sumut untuk dilakukan penundaan kenaikan tarif air," kata Sekretaris Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK), Padian Adi Siregar kepada wartawan, Selasa (26/09/2017).
 
Katanya lagi, tentu yang menjadi pertanyaan dalam benak Pelanggan PDAM Tirtanadi, mengapa Gubsu tidak mau bergeming untuk berjiwa besar membatalkan kenaikan tarif air. Semua lembaga konsultasi merekomendasikan untuk membatalkan kenaikan tarif yaitu Ombudsman, Kemendagri dan Komisi C DPRD Sumut. "Apakah ada aroma korupsi, kongkalikong atau ada kaitannya dengan Pilgubsu 2018 di dalam kebijakan kenaikan tarif?" jelasnya.
 
Di sisi lain, sambung Padian, Gubsu sedang melecehkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yang menyidangkan Gugatan TUN pembatalan tarif air yang dilakukan Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) dan anggota Komisi C DPRD Sumut, Muchrid Nasution. Sejak Gugatan didaftarkan Juli lalu, sudah 7 kali persidangan Gubsu mangkir tidak datang. Gubsu dinilai tidak taat hukum dan berusaha memperlambat proses selesainya gugatan ini.
 
Cukup beralasan penggugat atau pelanggan PDAM Tirtanadi bermohon kepada hakim PTUN Medan memberikan putusan sela untuk menunda kenaikan tarif air selama persidangan gugatan belum diputuskan. Maka, ketika hakim PTUN memerintahkan kenaikan tarif ditunda, tidak ada alasan Gubsu tidak menjalankan putusan itu. Sehingga ketika Gubsu tidak menjalankan perintah PTUN Medan untuk menunda pelaksanaan kenaikan tarif air, DPRD harus melakukan angket atau interpelasi.
 
Idealnya, saran Padian, anggota DPRD Sumut sudah saatnya menggunakan hak angket atau hak interpelasi terhadap Gubsu yang telah berulangkali melakukan pelanggaran hukum. Mulai dari pelanggaran undang-undang pelayanan publik, Perda No.10 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.17 Tahun 2016, serta tidak menjalankan rekomendasi DPRD Sumut dan Ombudsman Sumut. 
 
"Anggota DPRD Sumut harus tetap mandiri, jangan takut pada pimpinan DPRD yang dilaporkan ke BKD DPRD Sumut karena menjadi humas PDAM Tirtanadi," pungkasnya. (BS03)
 
T#g:GubsuLAPKPDAM TirtanadiTarif Air Naik
ceritasumut.com
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 22 jam lalu

    Gubsu Erry Harapkan PPSS Tingkatkan Kualitas Seni Budaya Lokal

    Beritasumut.com-Selain terjalinnya silaturahmi seni antar peserta semakin erat, Pameran dan Pergelaran Seni Sumatera (PPSS) 2017 dapat memberi akse

  • 23 jam lalu

    Sebelum ke Munas KAHMI, Presiden Jokowi Singgahi Gubernuran

    Beritasumut.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggahi Gubernuran Jalan Sudirman No 41 Medan sebelum menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (M

  • 2 hari lalu

    Hadiri Wisuda Hafizh HCI, Tengku Erry Ajak Sukseskan Pelaksanaan MTQN 2018

    Beritasumut.com-Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Dr Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengajak semua pihak khususnya para ulama, tokoh agama dan para peng

  • 2 hari lalu

    Gubsu Apresiasi Kegiatan Pembangunan Mental dan Spritual Umat

    Beritasumut.com-Guna mewujudkan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang handal dan berdaya saing, tidak hanya memerlukan pembangunan infrastruktur sem

  • 4 hari lalu

    Sidang Gugatan Kenaikan Tarif Air PDAM Tirtanadi Mintai Keterangan Saksi

    Beritasumut.com-Sidang Gugatan TUN Pembatalan SK Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) atas Kenaikan Tarif Air PDAM Tirtanadi, Selasa (14/11/2017) masuk

  • http://ceritasumut.com/
    Copyright © 2010 - 2017 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.