Sabtu, 18 November 2017
  • Home
  • Peristiwa
  • Pokja Humas Siap Fasilitasi Gugatan Pelanggan PDAM Tirtanadi
pilkada beritasumut.com

Pokja Humas Siap Fasilitasi Gugatan Pelanggan PDAM Tirtanadi

Selasa, 24 Oktober 2017 19:30:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/BS03
Beritasumut.com-Kinerja dan manajemen layanan PDAM Tirtanadi menuai kritik keras dari Kelompok Kerja Hubungan Masyarakat (Pokja Humas) Sumut. Ini berhubungan dengan terhentinya distribusi air ke rumah puluhan ribu pelanggan di Kota Medan, sepekan terakhir.
 
"Sebagai perusahaan yang sudah melayani pendistribusian air bersih sejak 40 tahun sebelum Indonesia merdeka, tepatnya sejak 1905, semestinya kondisi yang menyengsarakan warga Kota Medan selama sepekan ini tak pernah terjadi. Karenanya, kritik keras patut kita lontarkan terhadap manajemen PDAM Tirtanadi, maupun pihak-pihak yang berposisi sebagai regulator operasional perusahaan milik Pemprov Sumut tersebut," ujar Wakil Sekretaris Pokja Humas Sumut, Indra Gunawan SE saat membuka sesi wawancara dengan kalangan wartawan di Medan, Selasa (24/10/2017).
 
Sekadar diketahui, pertemuan dengan sejumlah wartawan di Medan diselenggarakan khusus oleh Pokja Humas Sumut sebagai bagian dari tanggung jawab perkumpulan ini dalam merespon persoalan-persoalan sosial yang mendera masyarakat. Di mana, sejak Kamis pekan lalu distribusi air ke rumah puluhan ribu pelanggan di Medan mulai tersendat dan puncaknya terhenti selama dua hari, yakni Minggu dan Senin. 
 
Melalui beragam media terbitan Medan, manajemen Tirtanadi mengatakan hal itu terjadi lantaran pecahnya pipa distribusi primer berdiameter 1.000 mm di kawasan Deli Tua. Dijanjikan, persoalan itu sudah akan teratasi Sabtu, 21 Oktober kemarin. Nyatanya, apa yang dijanjikan tak terbukti. Hingga Selasa petang kemarin, distribusi air masih tersendat.
 
Hadir dalam pertemuan ini Ketua Harian Pokja Humas Sumut, Supriadi SE MM MSi dan dua fungsionaris Pokja Humas Sumut lainnya, yakni Sekretaris Subono AT dan Bendahara Abdul Salim SE.
 
Dalam konteks ini, Supriadi lebih menekankan bahwa tanggung jawab terbesar ada pada Gubernur Sumut, HT. Erry Nuradi sebagai mandataris rakyat Sumut yang berposisi di pucuk kendali perusahaan daerah tersebut. Menurutnya, Gubsu telah gagal menempatkan orang-orang yang tepat pada jajaran direksi PDAM Tirtanadi. "Jika jajaran direksi diisi oleh orang-orang yang punya kualifikasi baik, tentu persoalan teknis seperti yang sekarang terjadi dapat dengan cepat teratasi," tukasnya.
 
Hal yang lebih ekstrim dilontarkan Abdul Salim. Menurutnya, pelanggan PDAM dapat mengajukan gugatan perwakilan terahadap Gubernur, jajaran direksi maupun pengawas PDAM Tirtanadi. Sebab, perusahaan itu gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi), dalam hubungannya sebagai pihak penyedia layanan dengan pelanggan yang berhak atas layanan air bersih. "Kita mendorong pelanggan PDAM Tirtanadi untuk menggugat. Dalam hal ini kita siap memfasilitasi dan menanggung biaya yang timbul atas gugatan tersebut," tegasnya.
 
Bagi Salim, persoalan teknis lantaran pecahnya pipa distribusi ditanggapi secara cengeng oleh manajemen Tirtanadi. Posisi pipa yang menurutnya konon disampaikan berada di bawah rumah warga hanyalah alasan yang dibesar-besarkan. "Jika benar berada di bawah rumah warga, seharusnya sejak awal pihak Tirtanadi mengupayakan membeli hak keperdataan yang diliki warga tersebut atas pertapakan rumahnya," cecar Salim. 
 
Tetapi, lanjut Salim, patut dipertanyakan mengapa di atas pipa primer yang amat penting itu bisa berdiri rumah warga. Siapa yang sebenarnya lebih dulu memiliki hak keperdataan atas pertapakan rumah itu, warga atau Tirtanadi? Jika warga, berarti Tirtanadi telah melanggar ketentuan pidana yang termaktub dalam Pasal 551 KUHP.
 
Di sisi lain, Subono AT mengutarakan bahwa PDAM Tirtanadi telah bertindak diskriminatif dalam melayani pelanggannya. Sebab, perusahaan itu hanya menurunkan mobil tangki untuk menyalurkan air ke kawasan-kawasan tertentu yang notabene elit. Sepengetahuannya, mobil tangki diturunkan hanya di Kompleks Rispa, Jalan Brigjend Jatamso. Kemudian, di Jalan Armada, Medan Kota, yang mana di jalan ini bermukim seorang anggota DPRD Sumut. "Mengapa mobil tangki tak diturunkan merata? Atau setidaknya di kawasan pemukiman padat," cetus pria yang akrab disapa Bono. (BS03)
T#g:Air MatiGugatan TirtanadiKeluhan PDAMKrisis AirLayanan PelangganPDAM TirtanadiPokja HumasSumatera Utara
ceritasumut.com
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 23 jam lalu

    Sebelum ke Munas KAHMI, Presiden Jokowi Singgahi Gubernuran

    Beritasumut.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggahi Gubernuran Jalan Sudirman No 41 Medan sebelum menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (M

  • 4 hari lalu

    Sidang Gugatan Kenaikan Tarif Air PDAM Tirtanadi Mintai Keterangan Saksi

    Beritasumut.com-Sidang Gugatan TUN Pembatalan SK Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) atas Kenaikan Tarif Air PDAM Tirtanadi, Selasa (14/11/2017) masuk

  • satu minggu lalu

    Curah Hujan Tinggi, Ribuan Rumah Terendam Banjir

    Beritasumut.com-Hujan deras yang melanda beberapa wilayah telah menyebabkan banjir yang merendam permukiman. Bencana banjir tercatat di Kabupaten A

  • satu minggu lalu

    Jadi Tuan Rumah MTQ : Dairi Cerminan Kerukunan Umat Beragama di Sumut

    Beritasumut.com-Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional ke-27 pada 2018 mendatang.

  • 2 minggu lalu

    Lewat Pegadaian, Pembiayaan UMi Baru Miliki 76 Nasabah di Sumut

    Beritasumut.com-Kredit UMi saat ini telah disalurkan di beberapa provinsi, termasuk Sumatera Utara. Berdasarkan data SIKP UMi, total akad per 6 Nov

  • http://ceritasumut.com/
    Copyright © 2010 - 2017 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.