Prihatin, Gaji Honorer RS Pirngadi Cuma Rp950 Ribu


Prihatin, Gaji Honorer RS Pirngadi Cuma Rp950 Ribu
Google
Ilustrasi.
Beritasumut.com - Anggota Komisi B DPRD Kota Medan mengaku prihatin karena gaji pegawai honor RS Pirngadi Medan hanya Rp950 ribu per bulan. Parahnya lagi, 710 orang honorer tersebut tak satu pun masuk Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan (BPJS).   
 
“Kita prihatin, gaji pegawai honor hanya sebesar Rp950 ribu per bulan. Bagaimana mungkin kerja bagus serta memberikan peningkatan pelayanan kalau hanya terima honor yang sangat minim. Ini perlu dikaji bersama, minimal Upah Minimal Kota (UMK),” kesal Sekretaris Komisi B Bahrumsyah saat rapat pembahasan PAPBD Medan Tahun Anggaran 2015 di ruangan Komisi D DPRD Medan, Senin (24/8/2015). Rapat dipimpin Ketua Komisi B Irsal Fikri didampingi Jumadi, Edward Hutabarat, Beston Sinaga, Ubay Dilla, Yusuf, Modesta Marpaung, dan Mulia Asri Rambe.    
 
Ditambahkan Bahrumsyah, Direktur RS Pringadi supaya serius melakukan penambahan honor. Apalagi kata politisi PAN ini, jaminan kesehatan terhadap seluruh pegawai honor harus lebih prioritas. 

“Manajemen RS Pringadi diharapkan supaya transparan dengan kondisi yang sebenarnya demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada pasien,” ujar Bahrumsyah.
 
Masih kata Bahrumsyah, mengingat status RS Pirngadi Medan yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) diharapkan kualitas pelayanan jangan sampai menurun. Apalagi kondisi saat ini jumlah pasien RS Pirngadi sudah mulai menurun, hal itu harus disikapi dengan serius supaya jangan kalah bersaing dengan rumah sakit swasta hanya karena pelayanan yang kurang baik. 

“Untuk itu belanja pegawai di RS Pirngadi harus diperhatikan,” terangnya.
 
Sementara itu Beston Sinaga menekankan kepada Dirut Pringadi Edwin Effendi supaya lebih transparan terkait penggunaan anggaran. Sehingga segala sesuatu yang masalah dapat dikomunikasikan mencari solusi. 

“Bagaimana kondisi sebenarnya dan Apa yang hendak dilakukan, antara pihak RS Pirngadi dan Komisi B dapat bekerja sama. Kami tidak ingin konstituen kami terlantar di RS Pringadi yang merupakan milik Pemko Medan,” ujar Beston.
 
Sementara itu, Direktur RS Pirngadi Edwin Effendi menanggapi gaji tenaga honorer yang tidak mencapai UMK kepada wartawan mengatakan, karena kondisi keuangan RS Pirngadi yang tidak memungkinkan. 

“Kondisi keuangan kita belum mencukupi. Jika nantinya penambahan honor harus diambil dari APBD, itu harus melalui persetujuan dewan,” terang Edwin.
 
Terkait masalah transparansi anggaran, Edwin mengaku tetap berupaya menjelaskan apa adanya tentang kondisi RS Pirngadi dan mengharap masukan dari dewan terkait upaya peningkatan pelayanan. (BS-001)

Tag: