Pelepasan 5.873 Ha Lahan PTPN II, PT SDK Dapat 200 Ha


Pelepasan 5.873 Ha Lahan PTPN II, PT SDK Dapat 200 Ha
Ilustrasi. (Google)
Medan, (beritasumut.com) Proses pelepasan lahan PTPN II sedang berlangsung. Kementerian BUMN menyetujui pelepasan 5.873,06 hektar (Ha) aset perkebunan milik negara itu dari lahan Hak Guna Usaha (HGU).

Data yang diperoleh, Rabu (26/11/2014), persetujuan ini diketahui dari surat Meneg BUMN Nomor: S-567/MBU/09/2014 Tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani Dahlan Iskan dengan tujuan Direksi PTPN II.

Dalam surat yang diteken Dahlan Iskan di akhir masa jabatannya itu, dengan gamblang disebutkan, persetujuan itu dilakukan sesuai dengan pendapat hukum (legal opinion) Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun) sebagaimana suratnya No: B-014/G/Gph.1/01/2014 Tanggal 23 Januari 2014 dan surat No: B-131/G/Gph.1/05/2014 Tanggal 14 Mei 2014.

Dalam surat itu juga, Meneg BUMN menyebutkan, dari total 5.873,06 hektar lahan yang dikeluarkan dari HGU, areal yang dapat dipertahankan seluas 1.633,37 hektar. Sisanya, seluas 3.995,94 hektar diberikan kepada pihak ketiga yang saat ini menguasai fisik lahan tersebut.

Pemberian lahan kepada pihak ketiga tersebut tidak gratis, tapi dengan penjualan, ganti rugi atau tukar menukar, untuk penghapusbukuan dari daftar aset PTPN II. Direksi PTPN II diminta segera melaksanakan penghapusbukuan dan pemindahan aktiva tetap sesuai Permen BUMN No: PER-02/MBU/2010 jo PER-06/MBU/2010.

Namun ada keanehan dalam surat tersebut terdapat klausul pemberian lahan kepada pihak swasta, yakni PT Suryamas Deli Kencana (SDK), yang dimohonkan oleh Pemprov Sumut. Permohonan itu bersamaan dengan permintaan lahan oleh Pemprovsu untuk lokasi pembangunan Islamic Centre dan Sport Centre. Lokasinya berada di Desa Bandarkliffa/Desa Sena, Deliserdang. Total luas lahan yang dimohonkan mencapai 450 hektar. Perinciannya, lahan Islamic Centre seluas 50 hektar, Sport Centre 200 hektar, dan PT SDK 200 hektar. Jadi, dari 450 hektar lahan yang dimohonkan, Pemprov Sumut hanya menguasai 250 hektar.

Berdasarkan hasil penelusuran, di lahan garapan Desa Bandarkliffa dan Desa Sena, semuanya dikuasai oleh kelompok masyarakat penggarap. Awalnya seorang tokoh masyarakat di sana sempat curiga, tapi setelah dijelaskan maksud kedatangan wartawan, dia akhirnya menerima dan bersedia diwawancarai. Namun menolak menyebutkan nama dan kelompok taninya.

"Lahan di sini digarap oleh beberapa kelompok tani. Tidak ada yang dikuasai oleh PT SDK. Jika memang ada keputusan PT SDK berhak atas lahan ini, berarti pemerintah menyulut pertumpahan darah. Karena kami tidak akan rela tanah yang kami garap dirampas," katanya.

Dia tak mengizinkan wartawan ingin masuk ke areal lahan. Pria kurus itu juga menolak menyebutkan nama-nama kelompok tani yang menggarap lahan di lokasi itu.

"Saya minta tolong jangan foto-foto ya. Kalau memang informasi yang adik sampaikan benar, kami siap mempertahankannya dengan cara apapun," tandasnya.

Melihat protektifnya sikap para penggarap, bisa dibayangkan bagaimana konflik horizontal yang akan terjadi seandainya terjadi perampasan lahan garapan yang mereka kuasai. (BS-001)

Tag: