Gatot Ditahan, Tengku Erry Plt Gubernur Sumut


Gatot Ditahan, Tengku Erry Plt Gubernur Sumut
Istimewa
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono menyerahkan Surat Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara kepada Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi.
Beritasumut.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri  (Kemendagri) Soni Sumarsono menyerahkan Surat Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Sumut) kepada Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi. Penyerahan surat digelar pada acara khusus di ruang Martabe Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (11/8/2015).

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Sumut Zulkifli Siregar dan Parlinsyah Harahap, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah diantaranya Wakapolda Sumut, Wakajati Sumut, Danlantamal I Belawan, Kepala BIN Daerah Sumut, mewakili Danlanud, mewakili Pangdam Sumut, mewakili Pangkosek Hanudnas III, Sekda Hasban Ritonga dan Pejabat Eselon II Pemprov Sumut.

Surat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Nomor: 122.12/4357/SC tertanggal 10 Agustus 2015 itu perihal penugasan Wakil Gubernur Sumut selaku Pelaksana Tugas terkait dengan penahanan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho oleh KPK. 

Dalam arahannya, Soni Sumarsono mengatakan menyerahkan SK, kedatangannya untuk melakukan dan memastikan jalannya Pemerintahan Provinsi di Sumut. 

"Kami melakukan konsolidasi jalannya pemerintahan pasca terbitnya surat KPK Nomor R7713/0123/08/2015 tertanggal 4 agustus 2015 perihal pemberitahuan penahanan atas nama Tersangka Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho," ujarnya.

Dirjen Otda Sumarsono menjelaskan bahwa tugas dan wewenang pelaksana tugas kepala daerah apabila Kepala daerah tersangka dan ditahan adalah berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

Dalam UU tersebut memuat ketentuan yaitu: pertama, ketentuan pasal 66 ayat 1 huruf C menegaskan bahwa Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah menjalani tahanan atau berhalangan sementara. 

Kedua, ketentuan pasal 66 ayat 2 menegaskan juga bahwa selain melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan pada ayat 1, Wakil Kepala Daerah juga melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. 

Ketiga, ketentuan yang sama, pasal 66 ayat 3, dalam melaksanakan tugas dalam ayat 1 dan 2, Wakil Kepala Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

"Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Mendagri sudah sampaikan arahan kebijakan melalui surat tertanggal 10 Agustus tahun 2015 perihal penugasan Wakil Gubernur Sumatera Utara selaku Pelaksana Tugas," katanya. 

Kemudian ketentuan lain-lain, larangan bagi pelaksana tugas kepala daerah dan pembatasan adalah: pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat 1 huruf C, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditetapkan bahwa Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. 

"Maka Pelaksana Tugas Gubernur Sumut melaksakan tugas seluruh tugas dan wewenang Gubernur Sumut," sebut Sumarsono.

Namun, lanjut Dirjen Otda, Plt Gubernur Sumut juga dilarang melakukan tugas-tugas strategis tertentu sebagaimana diatur PP No 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang pengesahan pengangakatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pasal 132 ayat 1, ditegaskan bahwa pejabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah ditegaskan dilarang melakukan mutasi, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan atau mengeluarkan perjanjian yang berhubungan dengan perjanjian dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya serta membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya, dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. 

"Ketentuan larangan tersebut dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kemendagri," ujar Sumarsono.

Dalam kesempatan tersebut Sumarsono juga menyampaikan pesan Mendagri Tjahjo Kumolo agar Wagub dalam paling lama dua pekan dapat menyelesaikan dan melantik pejabat bupati atau wali kota yang sudah dan akan berakhir masa jabatannya. 

"Kepada Bapak Plt Gubernur Sumut dalam satu maksimum dua pekan 10 pejabat dapat diselesaikan dan dilantik untuk kepentingan tugas-tugas pilkada di Sumut. Itu pesan menteri, agar dapat mengemban tugas ini dengan sebaik-baiknya," ujar Sumarsono.  

Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dalam sambutannya mengungkapkan syukur bahwa Sumut berada dalam keadaan kondusif menjelang pelaksanaan pemilu kepala saerah serentak. Dia mengajak dan meminta dukungan seluruh stakeholder untuk ikut menjaga dan mempertahankan situas kondusif pada masa mendatang. 

"Dalam kesempatan ini saya mengajak seluruh jajaran untuk bekerja lebih baik dengan selalu memenuhi kaidah peraturan dan perundangan dan mensukseskan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan," ujarnya. (BS-001)

Tag:gatot