Beritasumut.com-Anggota DPR RI Effendi MS Simbolon mengaku sudah meminta pemerintah melakukan evaluasi soal pembentukan Badan Pelaksana Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BODT) karena hal itu dinilai tidak tepat.
"Pembentukan BODT dinilai tidak tepat karena menjadi eksklusif dan itu tidak baik untuk suatu daerah sehingga keberadaan badan tersebut perlu dievaluasi kembali," ujarnya di Medan, Minggu (29/01/2017).
Dia mengatakan hal itu usai acara Pesta Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) Taon 2017. Menurut Effendi, harusnya pengembangan kawasan Danau Toba dipercayakan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang berada di kawasan itu.
"Pembentukan otorita nggak perlu. Harusnya biarkan saja Pemprov Sumut dan pemkab yang mengelola dengan mengharmonikan masyarakat adat," katanya.
Dia memberi contoh nyata ketidakperluan badan otorita dalam mengelola kawasan pariwisata seperti Bali yang tanpa otorita juga bisa maju. "Dengan otorita menjadikan ada sekat antara badan itu dengan masyarakat. Padahal pembangunan untuk masyarakat," kata Effendi yang politikus PDIP.
BODT juga menunjukkan kesan ketidakpercayaan pemerintah pusat dengan daerah dan masyarakat di kawasan Danau Toba.
Effendi yang Ketua Umum PSBI itu menegaskan, pembangunan tanpa melibatkan pemerintah daerah dan kearifan lokal akan mengalami kesulitan.
Effendi juga menyebutkan, penolakan atas BODT itu juga mengacu pada fakta selama ini bahwa yang berbentuk otorita tidak ada yang berhasil atau hasilnya selalu negatif.
"Pembentukan BODT membuat esiensi Perpres soal kawasan Danau Toba itu menjadi bias.Jadi saya sudah meminta BODT ditinjau kembali," kata Effendi MS Simbolon.
Pemerintah sendiri sebelumnya sudah menunjuk Arie Prasetyo sebagai Kepala Badan Pelaksana BODT itu. Komposisi di BODT itu terdiri dari 25 persen profesional dan 75 persen Pegawai Negeri Sipil (PNS).(BS07)
Lippo Karawaci menunjuk Bambang Soesatyo sebagai Komisaris Independen dan Indra Yuwana sebagai Presiden Direktur dalam RUPST 2026.
Ekonomi
beritasumut.com Sidang perdana perkara pembatalan perdamaian (homologasi) yang diajukan oleh 34 mantan karyawan terhadap PT Tor Ganda di Pe
Peristiwa
PT Dua Rimba Medtech Indonesia resmikan fasilitas di Cikarang untuk dorong manufaktur alat kesehatan lokal dan solusi perawatan luka modern.
Kesehatan
KADIN Medan apresiasi TNI AL tangkap begal di Belawan. Langkah tegas dinilai tingkatkan keamanan dan kepercayaan dunia usaha.
Peristiwa
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan peserta, operator perusahaan, dan mentor Program Magang Nasional (MagangHub Kemnaker)
Ekonomi
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan.
Ekonomi
beritasumut.com Pertamina Patra Niaga kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan dalam ajang Program Penilaian Peri
Politik & Pemerintahan
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Fuel Terminal (FT) Krueng Raya meresmikan Foodcourt UMKM Desa Meunasah M
Ekonomi
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal Medan mempertegas komitmennya dalam mendukung pembangunan keluarga dan kesej
Pendidikan
Implementasi Permendag 24/2025 tersendat, KADIN dorong sinkronisasi kebijakan dan skema impor plastik bekas terkendali.
Ekonomi