Minggu, 11 Agustus 2013 | 16:35:00

KPU Dairi Diminta Diskualifikasi JS

Sebarkan:
Google

Medan, (beritasumut.com) Dua pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi segera mendiskualifikasi satu di antara 4 calon peserta, dengan dugaan tidak memenuhi syarat pencalonan. 

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Aulia Andri mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan itu. "Sudah dan masih dipelajari," ujarnya melalui telepon, Ahad (11/8/2013).  

Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Parlemen Sinaga- Reinfil Capah dan Luhut Matondang-Maradu Gading Lingga sebagai pelapor telah melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi pada tahapan Pilbub Dairi kepada Bawaslu, KPU Sumut dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Kita sudah laporkan permasalahannya dan berikut menyerahkan bukti-bukti yang lengkap. Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Dairi, kami antar langsung sedangkan untuk instansi lain kami kirim, Senin lalu melalui pengiriman tercatat," kata Parlemen di Medan, belum lama ini.

Alasan laporan itu, dikarenakan KPU Dairi memverifikasi berkas pendaftaran calon bupati berinisial JS yang dinilai tidak memenuhi syarat pendaftaran sesuai Peraturan KPU No.9/2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilukada. Dimana pendaftar harus melampirkan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah (SKPI) mulai SD hingga SMA yang dilegalisir oleh lembaga berwenang.

Ketika mendaftar pada 1 Juli 2013, diketahui JS tidak melengkapi ijazah atau SKPI dilegalisir. Dia hanya menyerahkan fotokopi ijazah SMA atau Paket C. Sedangkan untuk tingkat SD dan SMP, sama sekali tidak ada fotokopi ijazah maupun SKPI. Rekaman penyerahan berkas itu  turut dilampirkan dalam laporan, sebut Parlemen.

Dikatakan Parlemen, persoalan ijazah bakal calon bupati yang incumbent itu bukan persoalan baru dalam Pemilukada Dairi. Pada Tahun 2008, KPU Sumut mengeluarkan surat yang menerangkan bahwa JS belum memenuhi syarat administrasi. Surat KPU Sumut No.270-4790/KPU-SU tertanggal 24 November 2008 ditandatangani Irham Buana Nasution selaku Ketua KPU Sumut (ketika masih menjabat), disebutkan bahwa surat keterangan dari SD serta SMP dari Parulian Medan bukan SKPI, serta tidak dilegalisir Dinas Pendidikan. Selain itu dalam berkas juga tidak disertai surat keterangan hilang yang lazim dilakukan untuk pengurusan SKPI. 

Dalam surat itu, juga diuraikan adanya inkonsistensi riwayat pendidikan yang bersangkutan. Di mana saat mendaftar sebagai calon wakil bupati 2004-2009 yang bersangkutan mengaku alumni SMP 3 Medan sedangkan pada saat mendaftar sebagai calon bupati 2009-2014 mengku tamatan SMP Parulian Medan. Sedangkan Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Sumut No. 421.3/5368.PMU.2/22/2008 tertanggal 21 November 2008 disebutkan JS mengikuti ujian persamaan setingkat SMU berdasarkan ijazah paket B dikeluarkan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Sumut tertanggal 2 Maret 2007.

Sedangkan SMP Negeri 3 Medan melalui surat No280/I05.1/SMP.3/1996 menerangkan JS terakhir di sekolah itu hingga kelas III di catur wulan II. Sedangan tahun 2004, SMP Negeri 3 Medan mengeluarkan surat Keterangan No 19/I05.1/SLTP.03/0/2004 yang menerangkan nama JS tidak tercatat sebagai lulusan SMP Negeri 3 Tahun 1972. 

"Kami, kedua pasangan menyatakan sangat tidak rasional jika berkompetisi dengan orang yang tidak memenuhi syarat. Sekali lagi, sangat tidak rasional," tegas Parlemen dan Luhut sambil menunjukkan surat protes verifikasi ditandatangani oleh empat orang (kedua pasangan bakal calon).

Dikemukakannya, apabila KPU memberi ruang kepada yang tidak memenuhi syarat, sama halnya pembodohan dan pembohongan nilai demokrasi. Dia juga tidak mau, KPU Dairi sekarang menggadaikan amanah rakyat dan terjerumus dalam permainan kotor. 

"Kita sudah melaporkan semua ini ke Bawaslu dan DKPP sebagai sinyal agar KPU Dairi memverifikasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan lakukan seperti yang dilakukan KPU terdahulu, meloloskannya meskipun diduga inkonsistensi riwayat hidup peserta," sebut Luhut.  
Di sisi lain, kedua pasangan calon itu juga turut melaporkan dugaan penyimpangan dilakukan JS sebagai incumbent. Tudingan itu terkait pelanggaran etika di mana sebagai incumbent JS diduga memobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Dalam rekaman video yang kita kirim ke Bawaslu terlihat jelas para PNS juga murid sekolah menyerahkan pernyataan dukungan. Ini dilakukan di lingkungan sekolah," sebutnya. 

Sementara, JS belum dikonfirmasi terkait laporan itu. Namun, dalam rekaman video yang diterima wartawan di Medan, JS melalui sambutan mengatakan, PNS tidak perlu takut menunjukkan pernyataan sikap, karena menentukan pilihan itu adalah hak. "Yang tidak dibolehkan itu adalah berpolitik praktis. Makanya tadi saya tanya, apakah ada yang menekan? Jangan takut menentukan sikap, kalau itu memang dari hati kita," ungkapnya saat berpidato di Kecamatan Siempat Nempu.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Hotmanica Capah saat dikonfirmasi belum bisa memberi keterangan, karena sedang mengikuti acara. Sedangkan pesan singkat dikirim juga belum dibalas. (BS-022)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 19 Februari 2015 | 18:28:46

Kantor KPU Tebingtinggi Dibobol Pencuri

Beritasumut.com Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tebingtinggi di Jalan Rumah Sakit Umum, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebingtinggi Kota, Kota Tebingtinggi, dibobol pencuri. Satu unit komputer,
Senin, 5 Januari 2015 | 22:43:14

Komisioner KPU Simalungun dan Paluta PAW Dilantik

Beritasumut.com Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) Mulia Banurea melantik dua komisioner yakni Dadang Yusprianto dan Muhammad Nafsir Rambe sebagai pergantian antar waktu (PAW) untuk KPU
Senin, 24 November 2014 | 19:56:21

Temui Caleg di Rumah Makan, KPU Sergai Dapat Peringatan Keras Dari DKPP

Medan, (beritasumut.com) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) memberikan peringatan keras kepada Ketua KPU Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) M Sopyan dan dua anggotanya Edi Susi
Kamis, 6 November 2014 | 19:17:48

14 Komisioner KPU di Sumut Dipecat

Medan, (beritasumut.com) Hingga saat ini tercatat sebanyak 14 Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Sumatera Utara (Sumut) dipecat karena melanggar etika penyelenggara.Pemecatan terakhir yakni terhadap ti
 
Berita Lainnya
Jumat, 6 Maret 2015 | 15:28:32

Jokowi Tolak Barter Tahanan Dengan Australia

Beritasumut.com Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Julie Bishop menawarkan pertukaran tahanan (prisoner exchange) tiga tahanan WNI dengan dua warga Australia, duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumara
 
Kamis, 5 Maret 2015 | 20:20:46

Ajib Minta Kader Golkar di Sumut Tetap Tenang

Beritasumut.com Kader dan pengurus Partai Golkar di Sumatera Utara (Sumut) diminta tetap tenang menyikapi persoalan Golkar saat ini.Demikian dikatakan Ketua DPD Partai Golkar Sumut Ajib Shah didampingi Sekret
 
Kamis, 5 Maret 2015 | 19:41:07

Masyarakat Banjar Kobun Panyabungan Harapkan Pembangunan Drainase

Beritasumut.com Masyarakat Banjar Kobun, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mengharapkan Pemkab Madina membangun drainase. Pasalnya setiap hujan Banjar Kobun
 
Kamis, 5 Maret 2015 | 18:38:47

Hanura Masuk AKD, Pimpinan Dinilai Permalukan Lembaga DPRD Madina

Beritasumut.com Pimpinan Dewan dinilai telah mempermalukan lembaga DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dengan keluarnya SK Alat Kelengkapan Dewan (AKD).Di dalam SK AKD yang ditandatangani Pimpinan DPRD H
 
Kamis, 5 Maret 2015 | 18:19:02

DPRD Medan Rekomendasikan Pasar Akik Sukaramai Ditutup

Beritasumut.com Keberadaan Pasar Akik yang berada persis di sebelah Pasar Sukaramai, Medan diharapkan segera ditutup dan dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai jalan umum menuju Jalan Jumhana.Hal itu menjadi
 
Kamis, 5 Maret 2015 | 18:12:43

PKL Resahkan Pedagang Aksara dan Sukaramai

Beritasumut.com Pedagang kaki lima (PKL) seringkali menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan. Mulai dari keserawutan, parkir, lalulintas, hingga mengganggu omset pedagang.Pedagang di Pasar Aksara dan Sukaram
 
Kamis, 5 Maret 2015 | 16:40:42

Menag Launching 5 Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Kemenag Sumut

Beritasumut.com Menteri Agama RI Drs H Lukman Hakim Saifuddin secara resmi melaunching 5 nilai budaya kerja di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Utara (Sumut) di Asrama H
 
Kamis, 5 Maret 2015 | 00:39:44

22 Pati TNI Naik Pangkat

Beritasumut.com Panglima TNI Jenderal TNI Dr Moeldoko menerima laporan Korps Kenaikan Pangkat 22 Perwira Tinggi (Pati) TNI di Wisma Yani, Jalan Taman Suropati No 10 Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).Ken
 
Kamis, 5 Maret 2015 | 00:08:16

Wali Kota Diminta Copot Sekretaris Dinas Pendidikan Sidimpuan

Beritasumut.com  - Dalam rangka mengembalikan nama Kota Padang Sidimpuan yang dulu dikenal sebagai Kota Pendidikan, Wali Kota diminta tidak "memelihara" pemakai ijazah ilegal sebagai pejabat di lingkungan
 
Kamis, 5 Maret 2015 | 00:03:26

5 Calon Bupati Tapsel Merapat ke Nasdem

Beritasumut.com Kompetisi pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2015-2020 tampaknya sudah mulai menghangat. Sejumlah partai sudah  membuka pendaftaran calon p
 
Rabu, 4 Maret 2015 | 23:11:26

Kata Tengku Erry, Diusung Partai Besar Bukan Jaminan Menang Pilkada

Beritasumut.com Ketua DPW Partai Nasdem Sumatera Utara (Sumut) Tengku Erry Nuradi menegaskan, usungan yang diberikan oleh partai-partai besar tidak bisa dijadikan jaminan untuk memenangkan pentas pilkada. Hal
 
Rabu, 4 Maret 2015 | 22:05:58

Di Madina, Hanura Masuk AKD Bukan Anggota DPRD

Beritasumut.com Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), diduga ilegal. Karena di dalam beberapa AKD ditulis nama partai bukan nama Anggota DPRD.SK AKD yang ditandatangani Pimpinan Dew
 
Rabu, 4 Maret 2015 | 16:18:37

Jangan Ada Lagi Rumah Sakit Tolak Pasien

Beritasumut.com Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi meminta Dinas Kesehatan Kota Medan dan BPJS Cabang Utama Medan untuk mengumpulkan seluruh owner maupun manajemen rumah sakit yang selama ini menjadi p
 
Rabu, 4 Maret 2015 | 09:49:39

Komisi III DPR RI di Siantar, Dana Aspirasi Capai Rp50 M

Beritasumut.com Guna menyerap permasalahan dari konstituennya secara langsung, Anggota Komisi III DPR RI Dr Junimart Girsang SH MH melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Pematang Siantar, Selasa (3/3/2015).Kedat
 
Rabu, 4 Maret 2015 | 09:48:30

Pasien BPJS Siantar Harus Patuhi Rujukan Sistem Berjenjang

Beritasumut.com Pasien yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu memperhatikan mekanisme rujukan berjenjang, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No 35/2014.Sehingga
 
 
 
 
Terpopuler

1

01 Mar 2015 21:28 | 496 views
Putusan PTUN, Ahmad Rizal Ketua PPP Madina

2

01 Mar 2015 21:01 | 382 views
Saparuddin Haji Layak Jadi Bupati Madina

3

04 Mar 2015 22:05 | 331 views
Di Madina, Hanura Masuk AKD Bukan Anggota DPRD

5

03 Mar 2015 23:12 | 240 views
Soal Malaria, SKPD Pemkab Madina Bandal-bandal
 
 
 
 
Top