Minggu, 11 Agustus 2013 | 16:35:00

KPU Dairi Diminta Diskualifikasi JS

Google

Medan, (beritasumut.com) Dua pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi segera mendiskualifikasi satu di antara 4 calon peserta, dengan dugaan tidak memenuhi syarat pencalonan. 

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Aulia Andri mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan itu. "Sudah dan masih dipelajari," ujarnya melalui telepon, Ahad (11/8/2013).  

Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Parlemen Sinaga- Reinfil Capah dan Luhut Matondang-Maradu Gading Lingga sebagai pelapor telah melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi pada tahapan Pilbub Dairi kepada Bawaslu, KPU Sumut dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Kita sudah laporkan permasalahannya dan berikut menyerahkan bukti-bukti yang lengkap. Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Dairi, kami antar langsung sedangkan untuk instansi lain kami kirim, Senin lalu melalui pengiriman tercatat," kata Parlemen di Medan, belum lama ini.

Alasan laporan itu, dikarenakan KPU Dairi memverifikasi berkas pendaftaran calon bupati berinisial JS yang dinilai tidak memenuhi syarat pendaftaran sesuai Peraturan KPU No.9/2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilukada. Dimana pendaftar harus melampirkan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah (SKPI) mulai SD hingga SMA yang dilegalisir oleh lembaga berwenang.

Ketika mendaftar pada 1 Juli 2013, diketahui JS tidak melengkapi ijazah atau SKPI dilegalisir. Dia hanya menyerahkan fotokopi ijazah SMA atau Paket C. Sedangkan untuk tingkat SD dan SMP, sama sekali tidak ada fotokopi ijazah maupun SKPI. Rekaman penyerahan berkas itu  turut dilampirkan dalam laporan, sebut Parlemen.

Dikatakan Parlemen, persoalan ijazah bakal calon bupati yang incumbent itu bukan persoalan baru dalam Pemilukada Dairi. Pada Tahun 2008, KPU Sumut mengeluarkan surat yang menerangkan bahwa JS belum memenuhi syarat administrasi. Surat KPU Sumut No.270-4790/KPU-SU tertanggal 24 November 2008 ditandatangani Irham Buana Nasution selaku Ketua KPU Sumut (ketika masih menjabat), disebutkan bahwa surat keterangan dari SD serta SMP dari Parulian Medan bukan SKPI, serta tidak dilegalisir Dinas Pendidikan. Selain itu dalam berkas juga tidak disertai surat keterangan hilang yang lazim dilakukan untuk pengurusan SKPI. 

Dalam surat itu, juga diuraikan adanya inkonsistensi riwayat pendidikan yang bersangkutan. Di mana saat mendaftar sebagai calon wakil bupati 2004-2009 yang bersangkutan mengaku alumni SMP 3 Medan sedangkan pada saat mendaftar sebagai calon bupati 2009-2014 mengku tamatan SMP Parulian Medan. Sedangkan Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Sumut No. 421.3/5368.PMU.2/22/2008 tertanggal 21 November 2008 disebutkan JS mengikuti ujian persamaan setingkat SMU berdasarkan ijazah paket B dikeluarkan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Sumut tertanggal 2 Maret 2007.

Sedangkan SMP Negeri 3 Medan melalui surat No280/I05.1/SMP.3/1996 menerangkan JS terakhir di sekolah itu hingga kelas III di catur wulan II. Sedangan tahun 2004, SMP Negeri 3 Medan mengeluarkan surat Keterangan No 19/I05.1/SLTP.03/0/2004 yang menerangkan nama JS tidak tercatat sebagai lulusan SMP Negeri 3 Tahun 1972. 

"Kami, kedua pasangan menyatakan sangat tidak rasional jika berkompetisi dengan orang yang tidak memenuhi syarat. Sekali lagi, sangat tidak rasional," tegas Parlemen dan Luhut sambil menunjukkan surat protes verifikasi ditandatangani oleh empat orang (kedua pasangan bakal calon).

Dikemukakannya, apabila KPU memberi ruang kepada yang tidak memenuhi syarat, sama halnya pembodohan dan pembohongan nilai demokrasi. Dia juga tidak mau, KPU Dairi sekarang menggadaikan amanah rakyat dan terjerumus dalam permainan kotor. 

"Kita sudah melaporkan semua ini ke Bawaslu dan DKPP sebagai sinyal agar KPU Dairi memverifikasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan lakukan seperti yang dilakukan KPU terdahulu, meloloskannya meskipun diduga inkonsistensi riwayat hidup peserta," sebut Luhut.  
Di sisi lain, kedua pasangan calon itu juga turut melaporkan dugaan penyimpangan dilakukan JS sebagai incumbent. Tudingan itu terkait pelanggaran etika di mana sebagai incumbent JS diduga memobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Dalam rekaman video yang kita kirim ke Bawaslu terlihat jelas para PNS juga murid sekolah menyerahkan pernyataan dukungan. Ini dilakukan di lingkungan sekolah," sebutnya. 

Sementara, JS belum dikonfirmasi terkait laporan itu. Namun, dalam rekaman video yang diterima wartawan di Medan, JS melalui sambutan mengatakan, PNS tidak perlu takut menunjukkan pernyataan sikap, karena menentukan pilihan itu adalah hak. "Yang tidak dibolehkan itu adalah berpolitik praktis. Makanya tadi saya tanya, apakah ada yang menekan? Jangan takut menentukan sikap, kalau itu memang dari hati kita," ungkapnya saat berpidato di Kecamatan Siempat Nempu.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Hotmanica Capah saat dikonfirmasi belum bisa memberi keterangan, karena sedang mengikuti acara. Sedangkan pesan singkat dikirim juga belum dibalas. (BS-022)
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Senin, 22 Juni 2015 | 18:58:52

Audit BPK Tidak Pengaruhi Tahapan Pilkada Medan

Beritasumut.com - Anggota KPU Medan Pandapotan Tamba memastikan persoalan hasil audit BPK terhadap KPU RI tidak mempengaruhi tahapan Pilkada Medan 2015. Sejauh ini tahapan pilkada masih berjalan sesuai dengan j
Rabu, 17 Juni 2015 | 15:05:33

KPU Medan Launching Maskot Pilkada 2015

Beritasumut.com - KPU Kota Medan mensosialisasikan Maskot Pilkada Medan 2015 di Lapangan Merdeka, Medan, Selasa (16/6/2015). Maskot Pilkada meniru tower PDAM Tirtanadi yang diberi nama "Nadi" tersebut akan
Senin, 15 Juni 2015 | 17:39:02

Bangkit Sitepu-Simon Sembiring Mendaftar ke KPU Karo

Beritasumut.com - Bangkit Sitepu mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karo sebagai calon bupati dari jalur perseorangan (independen), Jumat (12/6/2015) kemarin.Bangkit Sitepu yang berpasangan deng
Sabtu, 30 Mei 2015 | 19:12:45

KPU Ancam Tunda Pilkada Daerah Yang Belum Serahkan NPHD

Beritasumut.com - Sehubungan dengan masih adanya daerah yang belum memberikan persetujuan anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemili
 
Berita Lainnya
Sabtu, 30 Mei 2015 | 21:13:51

Dinas TRTB Medan Bongkar Papan Reklame Ilegal

Beritasumut.com - Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan membongkar papan reklame (billboard) di Jalan Stasiun, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Jumat (29/5/2015) malam sampai Sabtu (30/5
 
Sabtu, 30 Mei 2015 | 20:02:03

Calon Bupati dan Wakil Bupati Harus Bebas Perbuatan Tercela

Beritasumut.com - Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan yang diusung partai politik maupun perseorangan harus tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan da
 
Sabtu, 30 Mei 2015 | 19:15:45

Ini Organisasi Baru Kementerian Pertahanan

Beritasumut.com - Sehubungan dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja Tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Nega
 
Sabtu, 30 Mei 2015 | 19:12:45

KPU Ancam Tunda Pilkada Daerah Yang Belum Serahkan NPHD

Beritasumut.com - Sehubungan dengan masih adanya daerah yang belum memberikan persetujuan anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemili
 
Sabtu, 30 Mei 2015 | 19:10:29

Organisasi Baru Kementerian PP dan PA, Staf Ahli Berkurang Satu

Beritasumut.com - Sehubungan dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Nega
 
Sabtu, 30 Mei 2015 | 18:48:12

Warga Medan Masih Keluhkan Pelayanan Kelurahan dan Kecamatan

Beritasumut.com - Walikota Medan Dzulmi Eldin mengaku masih mendengar keluhan dari masyarakat bahwa pelayanan yang diselenggarakan di tingkat kecamatan maupun kelurahan masih  belum memuaskan. Selain prose
 
Sabtu, 30 Mei 2015 | 17:45:59

Baliho Calon Walikota Medan Berhilangan

Beritasumut.com - Kepastian mendapatkan dukungan untuk maju di Pilkada Medan 2015 oleh PKPI sepertinya membuat Calon Walikota Medan Camellia Panduwinata Lubis menjadi salah satu pusat perhatian dalam perpolitik
 
Jumat, 29 Mei 2015 | 19:11:56

Ahad, Calon Panwascam Madina Ujian Tertulis

Beritasumut.com - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) akan melaksanakan ujian tertulis Calon Panwascam, Ahad (31/5/2015)."Dari 295 orang yang mendaftar, yang lulus sel
 
Jumat, 29 Mei 2015 | 06:05:44

Anggota DPRD Medan Gagas Pansus Reklame

Beritasumut.com - Sejumlah Anggota DPRD Kota Medan menggagas pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Reklame. Gagasan ini dilakukan mengingat permaasalahan reklame di Medan yang dinilai sudah sangat memprihatinkan.
 
Jumat, 29 Mei 2015 | 00:19:06

Ini Perpres Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Biaya Ibadah Haji Tahun 1436 H/2015 M

Beritasumut.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan telah menadatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2015 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1436 H/2015 M, yang di dal
 
Jumat, 29 Mei 2015 | 00:11:24

Struktur Baru Kemenpora, Deputi Berkurang Satu

Beritasumut.com - Sehubungan dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja Tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Nega
 
Jumat, 29 Mei 2015 | 00:06:21

Jangan Hanya Jargon, Aktualisasikan Gotong Royong

Beritasumut.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Iriana Jokowi telah berada di Manado, Sulawesi Utara, untuk sejumlah agenda di Manado dan sejumlah daerah di provinsi tersebut sejak Rabu (27/5/2015) m
 
Kamis, 28 Mei 2015 | 23:56:21

Organisasi Baru Kemenkop dan UKM: Deputi 6, Staf Ahli 3

Beritasumut.com - Sehubungan dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja Tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Nega
 
Kamis, 28 Mei 2015 | 23:49:31

Ini Peningkatan Pelayanan Haji Janji Pemerintah

Beritasumut.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2015 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1436 H/2015 M. Sesuai Perpres ini, BPIH
 
Kamis, 28 Mei 2015 | 22:52:49

Medan Tuntungan Dukung Terwujudnya Masyarakat Religius Melalui Nasyid

Beritasumut.com - Walikota Medan Dzulmi Eldin diwakili Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Busral Manan, membuka Festival Nasyid Tingkat Kecamatan Medan Tuntungan di Aula Akademi  Kebidanan (Akbid) Senior, Jal
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
Top