Minggu, 11 Agustus 2013 | 16:35:00

KPU Dairi Diminta Diskualifikasi JS

Google

Medan, (beritasumut.com) Dua pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi segera mendiskualifikasi satu di antara 4 calon peserta, dengan dugaan tidak memenuhi syarat pencalonan. 

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Aulia Andri mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan itu. "Sudah dan masih dipelajari," ujarnya melalui telepon, Ahad (11/8/2013).  

Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Parlemen Sinaga- Reinfil Capah dan Luhut Matondang-Maradu Gading Lingga sebagai pelapor telah melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi pada tahapan Pilbub Dairi kepada Bawaslu, KPU Sumut dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Kita sudah laporkan permasalahannya dan berikut menyerahkan bukti-bukti yang lengkap. Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Dairi, kami antar langsung sedangkan untuk instansi lain kami kirim, Senin lalu melalui pengiriman tercatat," kata Parlemen di Medan, belum lama ini.

Alasan laporan itu, dikarenakan KPU Dairi memverifikasi berkas pendaftaran calon bupati berinisial JS yang dinilai tidak memenuhi syarat pendaftaran sesuai Peraturan KPU No.9/2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilukada. Dimana pendaftar harus melampirkan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah (SKPI) mulai SD hingga SMA yang dilegalisir oleh lembaga berwenang.

Ketika mendaftar pada 1 Juli 2013, diketahui JS tidak melengkapi ijazah atau SKPI dilegalisir. Dia hanya menyerahkan fotokopi ijazah SMA atau Paket C. Sedangkan untuk tingkat SD dan SMP, sama sekali tidak ada fotokopi ijazah maupun SKPI. Rekaman penyerahan berkas itu  turut dilampirkan dalam laporan, sebut Parlemen.

Dikatakan Parlemen, persoalan ijazah bakal calon bupati yang incumbent itu bukan persoalan baru dalam Pemilukada Dairi. Pada Tahun 2008, KPU Sumut mengeluarkan surat yang menerangkan bahwa JS belum memenuhi syarat administrasi. Surat KPU Sumut No.270-4790/KPU-SU tertanggal 24 November 2008 ditandatangani Irham Buana Nasution selaku Ketua KPU Sumut (ketika masih menjabat), disebutkan bahwa surat keterangan dari SD serta SMP dari Parulian Medan bukan SKPI, serta tidak dilegalisir Dinas Pendidikan. Selain itu dalam berkas juga tidak disertai surat keterangan hilang yang lazim dilakukan untuk pengurusan SKPI. 

Dalam surat itu, juga diuraikan adanya inkonsistensi riwayat pendidikan yang bersangkutan. Di mana saat mendaftar sebagai calon wakil bupati 2004-2009 yang bersangkutan mengaku alumni SMP 3 Medan sedangkan pada saat mendaftar sebagai calon bupati 2009-2014 mengku tamatan SMP Parulian Medan. Sedangkan Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Sumut No. 421.3/5368.PMU.2/22/2008 tertanggal 21 November 2008 disebutkan JS mengikuti ujian persamaan setingkat SMU berdasarkan ijazah paket B dikeluarkan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Sumut tertanggal 2 Maret 2007.

Sedangkan SMP Negeri 3 Medan melalui surat No280/I05.1/SMP.3/1996 menerangkan JS terakhir di sekolah itu hingga kelas III di catur wulan II. Sedangan tahun 2004, SMP Negeri 3 Medan mengeluarkan surat Keterangan No 19/I05.1/SLTP.03/0/2004 yang menerangkan nama JS tidak tercatat sebagai lulusan SMP Negeri 3 Tahun 1972. 

"Kami, kedua pasangan menyatakan sangat tidak rasional jika berkompetisi dengan orang yang tidak memenuhi syarat. Sekali lagi, sangat tidak rasional," tegas Parlemen dan Luhut sambil menunjukkan surat protes verifikasi ditandatangani oleh empat orang (kedua pasangan bakal calon).

Dikemukakannya, apabila KPU memberi ruang kepada yang tidak memenuhi syarat, sama halnya pembodohan dan pembohongan nilai demokrasi. Dia juga tidak mau, KPU Dairi sekarang menggadaikan amanah rakyat dan terjerumus dalam permainan kotor. 

"Kita sudah melaporkan semua ini ke Bawaslu dan DKPP sebagai sinyal agar KPU Dairi memverifikasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan lakukan seperti yang dilakukan KPU terdahulu, meloloskannya meskipun diduga inkonsistensi riwayat hidup peserta," sebut Luhut.  
Di sisi lain, kedua pasangan calon itu juga turut melaporkan dugaan penyimpangan dilakukan JS sebagai incumbent. Tudingan itu terkait pelanggaran etika di mana sebagai incumbent JS diduga memobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Dalam rekaman video yang kita kirim ke Bawaslu terlihat jelas para PNS juga murid sekolah menyerahkan pernyataan dukungan. Ini dilakukan di lingkungan sekolah," sebutnya. 

Sementara, JS belum dikonfirmasi terkait laporan itu. Namun, dalam rekaman video yang diterima wartawan di Medan, JS melalui sambutan mengatakan, PNS tidak perlu takut menunjukkan pernyataan sikap, karena menentukan pilihan itu adalah hak. "Yang tidak dibolehkan itu adalah berpolitik praktis. Makanya tadi saya tanya, apakah ada yang menekan? Jangan takut menentukan sikap, kalau itu memang dari hati kita," ungkapnya saat berpidato di Kecamatan Siempat Nempu.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Hotmanica Capah saat dikonfirmasi belum bisa memberi keterangan, karena sedang mengikuti acara. Sedangkan pesan singkat dikirim juga belum dibalas. (BS-022)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 22 Mei 2015 | 23:57:21

Ketua KPU Madina: Pelantikan PPS Sudah Sesuai Prosedur

Beritasumut.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Agus Salam Nasution menegaskan, pelantikan PPS Se-Madina sudah sesuai prosedur.Hal itu disampaikan Agus Salam, Jumat (22/5
Jumat, 22 Mei 2015 | 23:22:31

KPU Madina Diduga Lantik PPS Tidak Ikut Ujian

Beritasumut.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dinilai tidak memiliki integritas, kurang memahami peraturan dan tidak sesuai prosedur dalam rekrutmen Panitia Pemungutan Suara
Kamis, 21 Mei 2015 | 22:04:35

KPU Madina Harus Hasilkan Bupati Berintegritas

Beritasumut.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku panitia penyelenggara pemilihan calon kepala daerah yang akan digelar Desember mendatang, diharapkan dapat menghasilkan kepala daerah yang berintegritas.Hal
Selasa, 19 Mei 2015 | 12:28:05

KPU Lantik PPK dan PPS Se-Madina

Beritasumut.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melantik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Madina di Gedung Serba Guna, Panyabun
 
Berita Lainnya
Selasa, 26 Mei 2015 | 04:17:20

58 Pati TNI Dimutasi

Beritasumut.com - TNI terus melakukan upaya peningkatan kinerja TNI melalui mutasi dan promosi jabatan personel di tingkat Strata Perwira Tinggi (Pati) TNI, sehingga kinerja TNI ke depan lebih optimal. Dikutip
 
Selasa, 26 Mei 2015 | 04:14:52

DPRD Sumut Minta Gubernur Tunda SK DKSU

Beritasumut.com - Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meminta Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho menunda Pembentukan Dewan Kesenian Sumatera Utara (DKSU) karena masih ada hal-hal yang harus terlebih da
 
Selasa, 26 Mei 2015 | 04:05:11

Penyerahan Dukungan Calon Walikota Independen 11-15 Juni

Beritasumut.com - Syarat pencalonan bagi Bakal Calon (Balon) Walikota Medan jalur perseorangan (independen) sebanyak 160.367 orang pendukung. Kandidat harus menyertakan surat pernyataan melalui formulir model B
 
Senin, 25 Mei 2015 | 22:01:38

Wagub Sumut Harapkan Pembangunan Desa Sesuai Nawa Cita

Beritasumut.com - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Tengku Erry Nuradi mengimbau Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut untuk bersinergi dan menyesuaikan pembangunan desa/kampung dengan program Nawa Cit
 
Senin, 25 Mei 2015 | 21:08:43

Disperindag Madina Antisipasi Beras Sintetis

Beritasumut.com - Dugaan beredarnya beras sintetis yang mengandung bahan baku plastik telah menjadi perbincangan hangat di setiap daerah di Indonesia. Hal ini membuat masyarakat resah. Di Kabupaten Mandailing N
 
Senin, 25 Mei 2015 | 20:47:43

GMPP-SU Desak Cabut Izin Usaha Jual Miras

Beritasumut.com - Puluhan pengunjuk rasa mengatasnamakan Gerakan Muda Pejuang Pembaharuan Sumatera Utara (GMPP-SU) mendatangi Gedung DPRD Medan, Jalan Maulana Lubis, Medan, Sumatera Utara (Sumut), Senin (25/5/2
 
Senin, 25 Mei 2015 | 18:16:11

Pemko Medan Diminta Bentuk Tim Pengawasan Beras Sintetis

Beritasumut.com - Peredaran diduga beras plastik (sintetis) dinilai sangat berbahaya bahkan melebihi bahaya narkoba. Pemko Medan harus cepat menyikapi dan membentuk tim pengawas dengan melibatkan seluruh elemen
 
Senin, 25 Mei 2015 | 18:01:18

Pemko Medan Gelar Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan

Beritasumut.com - Permasalahan di sektor transportasi mencakup banyak faktor, diantaranya faktor manusia, kendaraan, kondisi jalan, infrastruktur dan lainnya. Namun faktor kesalahan manusia (human error) diangg
 
Senin, 25 Mei 2015 | 17:32:04

PNS Ditahan, Proyek PU Madina Bisa Terlambat

Beritasumut.com - Pelaksana Tugas (plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Rizfan Julardy mengatakan, penahanan dua oknum PNS Dinas PU bisa memperlambat pekerjaan proyek Tahun 2015.
 
Minggu, 24 Mei 2015 | 23:56:16

Imigran Bangladesh Akan Dipulangkan

Beritasumut.com - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pemerintah melakukan penanganan yang berbeda terhadap dua kelompok imigran asal Myanmar dan Bangladesh. Hal itu dilakukan karena be
 
Minggu, 24 Mei 2015 | 23:47:24

Mensos Beri Bantuan Rp2,3 Miliar

Beritasumut.com - Menteri Sosial (Mensoso) Khofifah Indar Parawansa mendatangi beberapa posko pengungsi di Aceh, Ahad (24/5/2015). Selain meninjau langsung pengungsi asal Rohingya, Myanmar dan Bangladesh, Khofi
 
Minggu, 24 Mei 2015 | 23:39:09

Mensos Terima Kasih ke Warga Aceh

Beritasumut.com - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih kepada warga Aceh. Menurut Khofifah, warga Aceh telah menunjukkan solidaritas kemanusiaan yang tin
 
Minggu, 24 Mei 2015 | 21:26:54

Indonesia Kewalahan Tangani Imigran

Beritasumut.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengakui Indonesia kewalahan dalam menangani imigran Rohingya dan Bangladesh serta beberapa negara lainnya. Saat ini jumlah imigran di Indon
 
Minggu, 24 Mei 2015 | 19:45:45

720 Pengungsi Bangladesh Akan Dipulangkan

Beritasumut.com - Penanganan pengungsi Rohingya dan pengungsi Bangladesh yang ada di Aceh terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Dari 1.759 jiwa pengungsi di Aceh, ternyata ada 720 jiwa pengungsi dari
 
Minggu, 24 Mei 2015 | 17:43:07

Walikota Medan Minta Persetujuan DPRD Penghapusan Jalan Timah

Beritasumut.com - Dengan alasan untuk revitalisasi pasar, Walikota Medan mengajukan surat permohonan ke DPRD Kota Medan untuk penghapusan fungsi Jalan Timah di Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kot
 
 
 
 
Terpopuler

3

19 Mei 2015 12:22 | 285 views
PTUN Batalkan SK Menkumham
Golkar Madina Ajak Kader Pembangkang Kembali ke Jalan Yang Benar

4

21 Mei 2015 22:04 | 281 views
KPU Madina Harus Hasilkan Bupati Berintegritas

5

25 Mei 2015 17:32 | 195 views
PNS Ditahan, Proyek PU Madina Bisa Terlambat
 
 
 
 
 
Lazada Indonesia
 
Top