Minggu, 11 Agustus 2013 | 16:35:00

KPU Dairi Diminta Diskualifikasi JS

Sebarkan:
Google

Medan, (beritasumut.com) Dua pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi segera mendiskualifikasi satu di antara 4 calon peserta, dengan dugaan tidak memenuhi syarat pencalonan. 

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Aulia Andri mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan itu. "Sudah dan masih dipelajari," ujarnya melalui telepon, Ahad (11/8/2013).  

Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Parlemen Sinaga- Reinfil Capah dan Luhut Matondang-Maradu Gading Lingga sebagai pelapor telah melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi pada tahapan Pilbub Dairi kepada Bawaslu, KPU Sumut dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Kita sudah laporkan permasalahannya dan berikut menyerahkan bukti-bukti yang lengkap. Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Dairi, kami antar langsung sedangkan untuk instansi lain kami kirim, Senin lalu melalui pengiriman tercatat," kata Parlemen di Medan, belum lama ini.

Alasan laporan itu, dikarenakan KPU Dairi memverifikasi berkas pendaftaran calon bupati berinisial JS yang dinilai tidak memenuhi syarat pendaftaran sesuai Peraturan KPU No.9/2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilukada. Dimana pendaftar harus melampirkan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah (SKPI) mulai SD hingga SMA yang dilegalisir oleh lembaga berwenang.

Ketika mendaftar pada 1 Juli 2013, diketahui JS tidak melengkapi ijazah atau SKPI dilegalisir. Dia hanya menyerahkan fotokopi ijazah SMA atau Paket C. Sedangkan untuk tingkat SD dan SMP, sama sekali tidak ada fotokopi ijazah maupun SKPI. Rekaman penyerahan berkas itu  turut dilampirkan dalam laporan, sebut Parlemen.

Dikatakan Parlemen, persoalan ijazah bakal calon bupati yang incumbent itu bukan persoalan baru dalam Pemilukada Dairi. Pada Tahun 2008, KPU Sumut mengeluarkan surat yang menerangkan bahwa JS belum memenuhi syarat administrasi. Surat KPU Sumut No.270-4790/KPU-SU tertanggal 24 November 2008 ditandatangani Irham Buana Nasution selaku Ketua KPU Sumut (ketika masih menjabat), disebutkan bahwa surat keterangan dari SD serta SMP dari Parulian Medan bukan SKPI, serta tidak dilegalisir Dinas Pendidikan. Selain itu dalam berkas juga tidak disertai surat keterangan hilang yang lazim dilakukan untuk pengurusan SKPI. 

Dalam surat itu, juga diuraikan adanya inkonsistensi riwayat pendidikan yang bersangkutan. Di mana saat mendaftar sebagai calon wakil bupati 2004-2009 yang bersangkutan mengaku alumni SMP 3 Medan sedangkan pada saat mendaftar sebagai calon bupati 2009-2014 mengku tamatan SMP Parulian Medan. Sedangkan Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Sumut No. 421.3/5368.PMU.2/22/2008 tertanggal 21 November 2008 disebutkan JS mengikuti ujian persamaan setingkat SMU berdasarkan ijazah paket B dikeluarkan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Sumut tertanggal 2 Maret 2007.

Sedangkan SMP Negeri 3 Medan melalui surat No280/I05.1/SMP.3/1996 menerangkan JS terakhir di sekolah itu hingga kelas III di catur wulan II. Sedangan tahun 2004, SMP Negeri 3 Medan mengeluarkan surat Keterangan No 19/I05.1/SLTP.03/0/2004 yang menerangkan nama JS tidak tercatat sebagai lulusan SMP Negeri 3 Tahun 1972. 

"Kami, kedua pasangan menyatakan sangat tidak rasional jika berkompetisi dengan orang yang tidak memenuhi syarat. Sekali lagi, sangat tidak rasional," tegas Parlemen dan Luhut sambil menunjukkan surat protes verifikasi ditandatangani oleh empat orang (kedua pasangan bakal calon).

Dikemukakannya, apabila KPU memberi ruang kepada yang tidak memenuhi syarat, sama halnya pembodohan dan pembohongan nilai demokrasi. Dia juga tidak mau, KPU Dairi sekarang menggadaikan amanah rakyat dan terjerumus dalam permainan kotor. 

"Kita sudah melaporkan semua ini ke Bawaslu dan DKPP sebagai sinyal agar KPU Dairi memverifikasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan lakukan seperti yang dilakukan KPU terdahulu, meloloskannya meskipun diduga inkonsistensi riwayat hidup peserta," sebut Luhut.  
Di sisi lain, kedua pasangan calon itu juga turut melaporkan dugaan penyimpangan dilakukan JS sebagai incumbent. Tudingan itu terkait pelanggaran etika di mana sebagai incumbent JS diduga memobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Dalam rekaman video yang kita kirim ke Bawaslu terlihat jelas para PNS juga murid sekolah menyerahkan pernyataan dukungan. Ini dilakukan di lingkungan sekolah," sebutnya. 

Sementara, JS belum dikonfirmasi terkait laporan itu. Namun, dalam rekaman video yang diterima wartawan di Medan, JS melalui sambutan mengatakan, PNS tidak perlu takut menunjukkan pernyataan sikap, karena menentukan pilihan itu adalah hak. "Yang tidak dibolehkan itu adalah berpolitik praktis. Makanya tadi saya tanya, apakah ada yang menekan? Jangan takut menentukan sikap, kalau itu memang dari hati kita," ungkapnya saat berpidato di Kecamatan Siempat Nempu.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Hotmanica Capah saat dikonfirmasi belum bisa memberi keterangan, karena sedang mengikuti acara. Sedangkan pesan singkat dikirim juga belum dibalas. (BS-022)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Senin, 5 Januari 2015 | 22:43:14

Komisioner KPU Simalungun dan Paluta PAW Dilantik

Beritasumut.com Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) Mulia Banurea melantik dua komisioner yakni Dadang Yusprianto dan Muhammad Nafsir Rambe sebagai pergantian antar waktu (PAW) untuk KPU
Senin, 24 November 2014 | 19:56:21

Temui Caleg di Rumah Makan, KPU Sergai Dapat Peringatan Keras Dari DKPP

Medan, (beritasumut.com) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) memberikan peringatan keras kepada Ketua KPU Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) M Sopyan dan dua anggotanya Edi Susi
Kamis, 6 November 2014 | 19:17:48

14 Komisioner KPU di Sumut Dipecat

Medan, (beritasumut.com) Hingga saat ini tercatat sebanyak 14 Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Sumatera Utara (Sumut) dipecat karena melanggar etika penyelenggara.Pemecatan terakhir yakni terhadap ti
Kamis, 25 September 2014 | 23:40:16

DKPP Rehabilitasi Komisioner KPU Palas dan Padang Sidimpuan

Jakarta, (beritasumut.com) Selain memutuskan rehabilitasi terhadap 5 orang Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (KPU Sumut), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga merehabilitas
 
Berita Lainnya
Selasa, 27 Januari 2015 | 01:16:37

2 Mobil Dinas DPRD Taput Gunakan Nomor Polisi Sama

Beritasumut.com Sejumlah masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) merasa heran dan bingung ketika berkunjung ke Kantor DPRD Taput. Ada pemandangan unik dan tak lazim ketika warga melihat ke tempat parkir m
 
Senin, 26 Januari 2015 | 23:51:52

MTQN ke-48 Kota Medan Dilaksanakan di Eks Taman Ria

Beritasumut.com Dengan luas sekitar 77.028 m2, tanah kosong bekas Taman Ria, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah dinilai sudah tepat untuk dijadikan lokasi pelaksanaan Musabaqah Tila
 
Senin, 26 Januari 2015 | 23:41:43

Si Cantik Wali Kota Tegal Berkunjung ke Medan

Beritasumut.com Wali Kota Medan Dzulmi Eldin menerima kunjungan Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno, Plt Sekretaris Daerah Dyah Kemala Sintah, Asisten II Diah Triastuti, Kepala PPPKAD Joko Sukur Bahandin, K
 
Senin, 26 Januari 2015 | 23:27:40

15 Tahun Madina, Batu Sondat Belum Merasakan Pembangunan

Beritasumut.com Warga Desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara (Sumut) mengharapkan adanya pembangunan insfrastruktur di desa mereka. Pasalnya, setelah 15 tahun
 
Senin, 26 Januari 2015 | 22:31:18

Wali Kota Medan Ikut Cabut Rumput

Beritasumut.com Wali Kota Medan Dzulmi Eldin meninjau gapura selamat datang di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Senin (26/1/2015). Peninjauan ini dilakukan dalam rangka menata d
 
Senin, 26 Januari 2015 | 22:22:39

Pembahasan Ranperda di DPRD Medan Dinilai Liar

Beritasumut.com Pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di DPRD Medan saat ini dinilai liar dikarenakan Panitia Khusus (Pansus) yang tengah menggodok sejumlah ranperda tidak memiliki Surat K
 
Senin, 26 Januari 2015 | 22:20:04

Rapat Pansus Ranperda Pengelolaan Sampah DPRD Medan Hanya Membahas Soal Kunker

Beritasumut.com Sejumlah Anggota DPRD Kota Medan melakukan pembahasan Ranperda Pengelolaan Sampah di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Medan, Jalan Maulana Lubis, Medan, Senin (26/1/2015) siang.Rapat yang dipim
 
Senin, 26 Januari 2015 | 10:30:23

Presiden: Saya Akan Copot Menkopolhukam Tedjo Edy Purdijatno

Beritasumut.com Presiden Gerakan Aku Geram dan Anti Koruptor (GAGAK) Safrizal Elbatubara mempertanyakan sebanyak apa Menkopolhukam Tedjo Edy Purdijatno telah berbagi kepada nusa dan bangsa."Saya haqqul yaqin
 
Minggu, 25 Januari 2015 | 22:55:44

Oknum Disdik Palas Diduga Sunat Beasiswa

Beritasumut.com Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Palas) menggelontorkan beasiswa bagi mahasiswa tak mampu tiap orang Rp5 juta untuk Tahun Anggaran 2014. Tapi, nominal itu berkurang dan mahasiswa hanya mener
 
Minggu, 25 Januari 2015 | 19:59:57

Usai Sabu Anak Sekda, Mencuat Gelar Diduga Palsu Pejabat Sidimpuan

Beritasumut.com Pemerintah Kota Padangsidimpuan kurun waktu belakangan ini tampaknya dirundung masalah dan terciderai citranya akibat ulah aparatur yang dinilai tak sanggup menjadi menjadi panutan masyarakat
 
Minggu, 25 Januari 2015 | 19:39:46

Pemkot Medan Diminta Ambil Alih PDAM Tirtanadi

Beritasumut.com Pemkot Medan diminta mengambil alih pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Sumut).Sebab selama dikelola Pemprov Sumut, PDAM Tirtanadi dinilai gagal m
 
Minggu, 25 Januari 2015 | 19:22:04

Soal Miras di Minimarket, DPRD Minta Pemkot Medan Respon Permendag

Beritasumut.com Komisi C DPRD Kota Medan mendesak Pemerintah Kota Medan untuk merespon Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan,
 
Minggu, 25 Januari 2015 | 19:13:59

Menkopolhukam Tedjo Edy Jangan Seperti Orang Stres

Beritasumut.com Pernyataan Menkopolhukam Tedjo Edhy yang menyatakan bahwa massa yang bergerak dalam melakukan pembelaan kepada KPK adalah gerakan yang dimotori KPK sebagai bentuk kekanak-kanakan, dan menyatak
 
Senin, 19 Januari 2015 | 23:30:51

Buruh Tuntut Kadis Tenaga Kerja Sergai Dicopot

Beritasumut.com Puluhan massa Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 92 meminta Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Soekirman mencopot Kepala Dinas Tenaga Kerja Aguslan Simanjuntak dari jabatannya karena dinila
 
Senin, 19 Januari 2015 | 23:03:28

Pemko Medan Akan Batasi Jumlah Kendaraan

Beritasumut.com Kemacetan lalulintas di Kota Medan sudah sangat memprihatinkan. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan untuk mengurai kemacetan dan menertibkan lalulintas tersebut.Kemacetan yang terjadi diakibatkan
 
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
Top