Pemko Binjai
Media, Indonesia, berita Indonesia, foto Indonesia, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik, rss feed, galeri foto,medan kini,terkini,medan, sumatera utara,sumut,nasional,ekonomi,sosial,budaya
Rabu, 23 April 2014
Find us: 
BAYARLAH PAJAK ANDA SEBELUM JATUH TEMPO DEMI KELANGSUNGAN PEMBANGUNAN BANGSA. ORANG BIJAK, TAAT PAJAK. (PESAN INI DISAMPAIKAN PEMKO MEDAN)

beritasumut.com 2012. Powered By:ariewebnet

Anggota DPRD Caleg Dari Parpol Lain Tidak Harus Berhenti
Kamis, 18 April 2013 | 22:50:43
Panyabungan, (beritasumut.com) – Banyak pihak yang dinilai salah menafsirkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2013  Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Salah satunya, KPU. 

“Penafsiran saya, Anggota DPRD yang mencaleg dari partai lain tidak harus berhenti jadi Anggota DPRD,” ujar Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Dodi Martua di Gedung DPRD Madina, Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Madina, Sumatera Utara, Kamis (18/04/2013).

Dikatakan, banyak orang yang salah menafsirkan peraturan itu. Agar tidak salah tafsir, harus betul-betul membaca Peraturan KPU No 7 dan 13 Tahun 2013. Jangan ditafsirkan sepotong-potong, tapi harus diartikan secara keseluruhan.

“Tidak perlu mempersoalkan pengunduran diri Anggota DPRD apabila menjadi calon legislatif (Caleg) dari partai politik (parpol) lain. Karena sudah jelas dalam Peraturan KPU yang merevisi Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 19 Huruf k,” ujarnya.

Sesuai Peraturan KPU No 13 Tahun 2013 , bila seseorang belum dapat melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari parpol maupun Anggota DPRD, maka ia dapat melampirkan surat keterangan Pimpinan DPR, DPRD atau Sekretaris Dewan.

Revisi Peraturan KPU itu menegaskan bahwa Anggota DPRD aktif tidak harus mengundurkan diri bila ingin menjadi caleg kembali, meski harus pindah partai. Jadi subtansi dari revisi Peraturan KPU adalah Anggota DPRD aktif yang ingin menjadi bakal calon legislatif tidak harus menunggu pemberhentiannya sebagai anggota dewan. Cukup melampirkan surat keterangan pimpinan dewan atau sekretaris dewan bahwa pemberhentiannya dalam proses.

Sementara dalam ketentuan sebelumnya, anggota legislatif yang ingin menjadi caleg dari partai berbeda harus menyertakan surat persetujuan dari partai politik asal tanpa surat pemberhentian dari Pimpinan DPR/DPRD. (BS-026)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.beritasumut.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!
beritasumut.com © 2009 - 2014. Design by. ariewebnet