Pemko Binjai
Media, Indonesia, berita Indonesia, foto Indonesia, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik, rss feed, galeri foto,medan kini,terkini,medan, sumatera utara,sumut,nasional,ekonomi,sosial,budaya
Kamis, 24 Juli 2014
Find us: 
BAYARLAH PAJAK ANDA SEBELUM JATUH TEMPO DEMI KELANGSUNGAN PEMBANGUNAN BANGSA. ORANG BIJAK, TAAT PAJAK. (PESAN INI DISAMPAIKAN PEMKO MEDAN)

beritasumut.com 2012. Powered By:ariewebnet

Kejati Dituding Lamban Tangani Dugaan Korupsi di Pemprov Sumut
Senin, 30 September 2013 | 21:44:18
Medan, (beritasumut.com) – Penegakan hukum di Sumatera Utara dinilai masih jauh dari yang diharapkan. Kejakaan Tinggi Sumatera Utara dianggap lamban dan terkesan tebang pilih dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Sumut. Kemudian terindikasi jaksa nakal di Sumut semakin menjamur sehingga proses hukum tidak berjalan sesuai dengan prosedur. 

Sampai saat ini banyak kasus dugaan korupsi di Sumut terindikasi mengendap di Kejati Sumut seperti kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran APBD di Dinas PSDA, penggunaan anggaran APBD-DIPA APBN di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Sumut, penggunaan anggaran APBD/APBN di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumut serta penggunaan anggaran APBN/APBN/DAK dan BDB di Dinas PU, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun 2012.

Seperti dugaan penyimpangan di UPT Dinas PSDA Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Labuhan Batu sumber APBD 2012 sebesar Rp6.945.100.00 yang dibagi 10 item pekerjaan pengendalian banjir dan pengamanan sungai diantaranya di Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labura, Sungai Kualuh di Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labura, Sungai Kanopan di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labura, Sungai Ledong di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labura.

Kemudian Sungai Aek Kota Batu Kecamatan Ne IX-X Kabupaten Labura, Sungai aek Natas di Kecamatan Aek Natas (Paket I dan III) Kabupaten Labura, Sungai Aek Kuo (Paket 1 dan 2) Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labura, Sungai Merbau (paket 1) di Kecamatan Merbau Kabupaten Labura serta Sungai Simangalam di Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labura, ungkap puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Gerakan Demokrat Anti Korupsi (Gerdasi) dengan Edy Simatupang sebagai koordinator aksi dalam unjukrasa di Gedung Kejati Sumut baru-baru ini.

Edy di Medan, Senin (30/9/2913) menegaskan, penyimpangan yang terjadi di 10 item pekerjaan pengendalian banjir dan pengamanan sungai tersebut, seperti di Sungai Kualuh pembangunan beronjong telah terjadi penyimpangan manipulasi bahan material dari tanah keras diganti dengan tanah pasir. 

Akibatnya, tanggul tersebut baru saja siap dibangun sudah jebol persisnya Desember 2012 lalu sudah jebol diterjang arus banjir dan dilanjutkan pekerjaan perbaikannya pada Juni 2013 baru-baru ini, namun ketahanan tanggul tersebut tidak menjamin kekokohannya karena menggunakan material pasir sungai. 

Maka Kejati Sumut sudah pantas menyelidiki pekerjaan paket pengendalian banjir dan pengamanan sungai di Kualuh khususnya paket pekerjaan pembangunan bronjong dengan memanggil Kepala UPT PSDA Labuhan Batu Ir Dinsa Sitompul selaku penanggungjawab pekerjaan tersebut.

Selain itu kata Edy, masa pada saat itu juga minta Kejatisu  mengusut penggunaan anggaran APBD-DIPA dan APBD Dinas Tata Ruang dan Permukiman provsu 2012  pada kegiatan pelaksanaan proyek peningkatan jalan dan pembangunan tembok penahan/dinding sepanjang 6 km di Desa Paluh Magna Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deliserdang sebesar Rp1.800.000.000.

Selanjutnya pembangunan saluran drainase di Jalan Hamparan Perak Kecamatan Paluh sepanjang 500 meter sebesar Rp900.000.000 serta pelaksanaan pembangunan saluran drainase di Jalan Eka Warni Kecamatan Medan Johor sebesar Rp800.000.000. 

Pada ketiga pekerjaan tersebut disinyalir tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pasalnya, pekerjaan peningkatan jalan sudah mengalami kerukan akibat kurangnya pemadatan dan tipisnya lapisan aspal dilapis serta pembangunan tembok/dinding penahan menggunakan material batu bata, bukan batu sungai. 

Hal tersebut sudah pernah dilaporkan resmi ke Kejati Sumut namun sampai saat ini sepertinya tidak ada realisasi dari pihak penegak hukum di Sumut membuat puluhan massa mendesak untuk dibuka kembali pengaduannya dan mendesak Kejati Sumut memeriksa PPK bernama Ir Edy Rinjani.

Masih menurut massa, penggunaan anggaran DIPA-APBN pengembangan kawasan permukiman dan perbatasan Sumut Tahun 2012 seperti pekerjaan pelaksanaan penyediaan PSD permukiman kumuh di kawasan Bagan Deli, pembangunan jalan poros di kawasan Nelayan Indah Medan Utara, penyediaan PSD permukiman kumuh di Bagan Deli Kota Medan,Tebing Tinggi, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Samosir dan Langkat.

"Rata-rata pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman perkotaan jalan poros tersebut tiduga tidak sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Sebagai Satker atau PPK yang mengelolah pekerjaan tersebut yang merupakan Kepala UPT Tarukim Sumut di Kota Pematang Siantar Ir Ida Mariani harus bertanggungjawab," sebut massa melalui pengeras suara di Kantor Kejati Sumut. 


Hal sama juga ditemukan, kata Edy, pada penggunaan APBD/APBN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumut 2012 terkait pengadaan lahan kurang lebih 20 H di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Rp1,4 miliar. Lahan tersebut terlantar meskipun sempat ada proyek didalamnya dan terhenti tampa sebab, bahkan disinyalir keabsahan alas hak lahan tersebut bermasalah dan harga di luar batas kewajaran alias mark up. 

Selanjutnya pengelolaan Bansos Rp36,7 miliar berupa dua item anggaran disinyalir menyimpang khususnya proyek peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit ternak mengoptimalkan sumber daya lokal Rp 24miliar dan proyek pemingkatan produksi pakan ternak dengan pemberdayagunaan sumber daya lokal Rp12,9 miliar.

"Kejati Sumut harus memanggil Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumut Dra Tety Erlina Lubis Msi selaku Pengguna Anggaran (PA) serta pejabat yang bertanggungjawab atas dugaan penyelewengan penggunaan anggaran dimaksud," katanya.

Selanjutnya tegasnya lagi, penggunaan anggaran APBD/APBN/DAK dan BDB di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura). Dinas PU Labura disinyalir melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan juknis seperti pekerjaan jalan dan jembatan, gedung-gedung Rp50.000.000.000. Pembangunan gedung kantor Dinas Pertanian Rp1.700.000.000, pembangunan pekerjaan jalan, gedung dan pengairan dari DAK Rp17.013.865.000, pembangunan gedung kantor bupati Rp5.400.000.000. 

Kemudian pengalihan proyek perkerasan jalan Kuala Bangka ke Kuala Hilir dialihkan menjadi jalan beton di Kelapa Sebatang Tanjung Leidong yang diduga tidak sesuai dengan bestek. “Kita juga mendesak Kejati Sumut untuk memeriksa Kadis PU Labura Isa Ansyari selaku otang yang paling bertanggungjawab pada pekerjaan tersebut serta selaku pengguna anggaran pada SKPD tersebut," tandasnyas. (BS-001)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.beritasumut.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!
beritasumut.com © 2009 - 2014. Design by. ariewebnet