Media, Indonesia, berita Indonesia, foto Indonesia, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik, rss feed, galeri foto,medan kini,terkini,medan, sumatera utara,sumut,nasional,ekonomi,sosial,budaya
Jum'at, 19 September 2014
Find us: 
BAYARLAH PAJAK ANDA SEBELUM JATUH TEMPO DEMI KELANGSUNGAN PEMBANGUNAN BANGSA. ORANG BIJAK, TAAT PAJAK. (PESAN INI DISAMPAIKAN PEMKO MEDAN)

beritasumut.com 2012. Powered By:ariewebnet

Dugaan Korupsi Gatot Dilapor ke KPK
Ahad, 23 Juni 2013 | 13:33:25
Medan, (beritasumut.com) Meski tidak bersentuhan langsung dengan penggunaan anggaran, tetapi Gatot Pujo Nugroho sebagai Gubernur Sumatera Utara dinilai sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap kebocoran APBD sejak Tahun 2011.

Kebocoran tersebut diketahui meliputi sejumlah alokasi anggaran yang sebenarnya memiliki nilai strategis dan ekonomis terhadap kemajuan ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah di tingkat kabupaten/kota.

Bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan Gatot tersebut dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.

"Jadi, kebocoran APBD Provinsi Sumatera Utara sejak Tahun 2011, yang terindikasi korupsi adalah menjadi tanggung jawab penuh Gatot selaku Gubernur Sumatera Utara," ujar Ketua LSM Gerakan Transparansi Anggaran Rakyat Arief Tampubolon melalui surat elektronik, Ahad (23/6/2013).

Kata Arief, sejumlah anggaran yang terindikasi dikorupsi sejak 2011, diantaranya adalah penyertaan modal pada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bantuan Daerah Bawahan (BDB) ke kabupaten/kota, Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Tindak pidana korupsi yang terjadi dan dilakukan Gatot pada sejumlah alokasi anggaran diduga digunakannya untuk kepentingan pribadinya memenangkan pemilihan kepala daerah, dan kepentingan kelompoknya. Dan ini sudah kita laporakan ke KPK dengan Nomor Agenda: 2013-04-000302 dan Nomor Informasi: 60019," tegas Arief Tampubolon.

Salah satu contoh dugaan korupsi Gatot Pujo adalah penyertaan modal ke PT Bank Sumut Tahun 2011 senilai Rp81.192.368.779. "Pada penyertaan modal Tahun 2011, Pemprov Sumut memberikan anggaran Rp537.740.888.779 kepada PT Bank Sumut, namun faktanya PT Bank Sumut hanya menerima sebesar Rp456.548.520.000. Artinya, ada sekira Rp81.192.368.779 selisih anggaran yang diduga dikorupsi," kata Arief.

Kemudian, dugaan korupsi dana BOS Tahun 2012 sebesar Rp14.921.702.750 yang seharusnya digunakan pada triwulan III dan IV ternyata tidak dicairkan melainkan dana tersebut dialihkan kepada kegiatan lain pada medio Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan Baharuddin Siagian atas nama Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dengan nomor surat: 906/470/2013 Tanggal 22 Januari 2013.

Anehnya, dugaan korupsi yang dilakukan Gatot terhadap APBD Sumut, sepertinya mendapat dukungan dari Panitia Anggran (Panggar) dan Pimpinan DPRD Sumut serta Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Pemprov Sumut yang diketuai Sekretaris Daerah Nurdin Lubis, Wakil Ketua TAPD Riadil Akhir Lubis (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumut) dan Sekretaris TAPD Baharuddin Siagian (Kepala Biro Keuangan Propinsi Sumatera Utara). 

Pada APBD Tahun 2012, kegiatan pada alokasi anggaran untuk BDB dan Bansos ternyata oleh TAPD proses penyusunannya tidak sesuai dengan ketentuan dan telah melanggar peraturan. "Terbukti dengan notis KPK, kegiatan pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Sumut Rp83.842.900.000 dan delapan poin kegiatan di Dinas Perikanan Kelautan Sumut senilai Rp10.004.852.000 tidak melalui KUA dan PPAS dengan total keduanya Rp93.847.752.000. Artinya kegiatan ini di APBD 2012 adalah penumpang gelap," sebut Arief.

Tidak itu saja, penyusunan anggaran belanja hibah dan bansos Tahun 2012 sebesar Rp2.172.530.902.000 telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011, tentang pemberian hibah dan bantuan sosial. Dengan klasifikasi yaitu belanja hibah total sebesar Rp2.058.111.202.000 dan bansos sebesar Rp87.419.700.000.

"Dengan adanya Permendagri No 32 Yahun 2012, Gatot juga mengeluarkan Pergub No 76 Tahun 2012 tentang belanja hibah dan bansos untuk diserahkan kepada penerimaanya melalui masing-masing SKPD, dan dievaluasi sebelum dicairkan. Namun faktanya, pencairan belanja hibah dan bansos tidak melalui proses evaluasi SKPD," terang Arief.

Sementara untuk alokasi BDB kepada 33 kabupaten/kota yang terindikasi dikorupsi dan kepentingan Gatot untuk memenangkan Pilkada Sumut 7 Maret 2013 lalu, sangat signifikan perolehannya, antara 2012-2013 BDB pada sejumlah kabupaten/kota. Dan ini sudah menjadi rahasia umum bagi Pemprov Sumut dan DPRD Sumut, serta pengusulan BDB dari kabupaten/kota ternyata harus mengeluarkan fee hingga 7 sampai 8 persen kepada pihak Pemprov Sumut.

Berikut ini daftar BDB Tahun 2012-2013: Medan 2012-2013 Rp34.665.100.000 - Rp10.728.800.000, Binjai 2012-2013 Rp88.318.035.661 - Rp92.929.440.000, Tebingtinggi 2012-2013 Rp37.148.438.000 - Rp90.734.044.000, Pematangsiantar 2012-2013 Rp55.268.780.000 - Rp36.420.440.000,  Sibolga 2012-2013 Rp28.037.460.000 - Rp50.781.230.000,  Tanjungbalai 2012-2013 Rp74.921.588.000 - Rp85.534.909.625, Padangsidimpuan 2012-2013 Rp39.047.816.000 - Rp58.204.048.000.

Deliserdang 2012-2013 Rp61.720.725.000 - Rp14.427.836.000, Langkat 2012-2013 Rp49.178.924.000 - Rp100.689.462.000, Sergai 2012-2013 Rp76.270.709.000 - Rp101.343.604.000, Labuhanbatu 2012-2013 Rp37.470.782.800 - Rp91.523.560.000, Dairi 2012-2013 Rp 12.894.188.000 - Rp 21.068.344.000, Asahan 2012-2013 Rp143.842.940.000 - Rp425.662.350.000.

Pakpak Bharat 2012-2013 Rp10.075.440.000 - Rp19.867.720.000, Simalungun 2012-2013 Rp169.589.928.000 - Rp70.493.714.000, Taput 2012-2013 Rp425.416.488.000 - Rp 78.252.244.000, Tapteng 2012-2013 Rp109.334.145.000 - Rp197.339.350.000, Tapsel 2012-2013 Rp65.776.476.000 - Rp89.291.238.000, Madina 2012-2013 Rp54.974.152.000 - Rp79.975.772.609, Nisel 2012-2013 Rp31.164.308.000 - Rp52.120.904.000, Karo 2012-2013 Rp20.015.336.000 - Rp76.374.868.000.

Nias 2012-2013 Rp20.122.796.000- Rp2.986.398.000, Tobasa 2012-2013 Rp109.470.922.000 - Rp167.846.586.000, Samosir 2012-2013 Rp14.312.620.000 - Rp 3.673.810.000, Humbanghasudutan 2012-2013 Rp41.080.328.000 - Rp45.328.664.000, Batubara 2012-2013 Rp55.713.236.000 - Rp151.851.502.000, Palas 2012-2013 Rp36.807.264.000 - Rp55.811.132.000.

Paluta 2012-2013 Rp121.536.412.000 - Rp169.888.206.000, Labura 2012-2013 Rp124.926.140.000 - Rp211.838.370.000, Labusel 2012-2013 Rp40.768.480.000 - Rp61.284.240.000, Nias Utara 2012-2013 Rp3.557.916.000-Rp25.716.458.000, Nias Barat 2012-2013 Rp2.093.788.000 - Rp1.321.894.000, Gunungsitoli 2012-2013 Rp14.287.423.000 - Rp11.693.716.000.

Selanjutnya, yang ikut juga dilaporkan ke KPK yaitu APBD tahun 2012 Rumah Sakit Haji Medan sebesar Rp4.000.000.000 dengan kegiatan pengadaan obat paten senilai Rp1.700.000.000, fiktif dilaksanakan dengan modus bayar utang pihak ke tiga, meminjam perusahaan PT Basnita.

"Semuanya sudah kita laporkan ke KPK, termasuk daftar BDB 2012-2013 ke 33 kabupaten/kota," beber Arief.

Dari keseluruhan dugaan korupsi yang melibatkan Gatot, dilakukannya dengan menggunakan tangan-tangan orang kepercayaannya. Artinya Gatot tidak bersentuhan langsung dengan tindak pidana korupsi baik itu dari APBD maupun dari jual beli jabatan. Diantara orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan Gatot untuk mendapatkan uang korupsi adalah Fajar Arifianto.

Pola kerja Fajar Arifianto tidak jauh beda dengan Ahmad Fathanah yang menjadi orang kepercayaan Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

"Semua aliran dana yang didapat Gatot mengalir melalui Fajar Arifianto, baik itu fee proyek dari SKPD maupun dari fee BDB yang disalurkan ke 33 kabupaten/kota. Begitu juga dengan jual beli jabatan, Fajar Arifianto memiliki andil besar menentukan oknum yang ditunjuk untuk menduduki jabatan eselon II dan eselon III. Artinya fungsi baperjakat Pemprov Sumut dikendalikan Gatot melalui Fajar Arifianto dan Sekdaprov Sumut Nurdin Lubis," tandas Arief. (BS-001)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.beritasumut.com
Terdapat 1 komentar untuk artikel ini.
laporkan ke KPK. aku lagi di jkarta selasa akan keKPK

Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!
beritasumut.com © 2009 - 2014. Design by. ariewebnet