PPTSB
Media, Indonesia, berita Indonesia, foto Indonesia, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik, rss feed, galeri foto,medan kini,terkini,medan, sumatera utara,sumut,nasional,ekonomi,sosial,budaya
Kamis, 23 Oktober 2014
Find us: 
  • BAYARLAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANDA TEPAT WAKTU. (PESAN INI DISAMPAIKAN PEMKO MEDAN BEKERJASAMA DENGAN BERITASUMUT.COM)
  • beritasumut.com 2012-2014. Powered By:ariewebnet

    Pondok Madu
    Diduga Banyak Anggota DPRD Sumut Terlibat Korupsi Dana Bansos
    Minggu, 5 Mei 2013 | 22:35:10
    Medan, (beritasumut.com) Dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) atau dana hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 senilai Rp1,2 triliun yang sekaligus mengungkap keterlibatan lima Anggota DPRD Sumut, diprediksi justru akan menambah deretan nama wakil rakyat lainnya yang bakal ikut terseret dalam proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    "Kita akan terus mengawal kasus indikasi korupsi penyimpangan dana bansos/hibah ini agar secepatnya diproses oleh KPK," kata Hamdani Harahap SH dari Citra Keadilan di Medan, Ahad (5/5/2013). "Apabila proses hukum benar-benar dijalankan, akan terungkap sejumlah nama-nama Anggota DPRD Sumut lainnya, yang diduga ikut berkontribusi dalam praktik penyalahgunaan dana bansos tersebut, imbuhnya.

    Hamdani Harahap, Masita Hasibuan SH, dan Dam Hasonangan Harahap dari Lembaga Citra Keadilan menyatakan, apabila diamati jumlah dana bansos dalam setiap tahun anggaran APBD Sumut semakin bertambah, mengundang sinyalemen alokasi anggaran dari sektor tersebut paling aman untuk diselewengkan. Bahkan, penggelembungan alokasi dana bansos justru sampai mengurangi 3,5 persen anggaran pendidikan Sumut.

    Di sisi lain, advokat dari Lembaga Citra Keadilan ini bertekad memberikan laporan dugaan keterlibatan lima anggota DPRD Sumut ke KPK, karena mereka yakin lembaga itu akan bekerja maksimal menelusuri dugaan penyimpangan dana bansos yang sebelumnya telah menyeret sejumlah pejabat maupun mantan pejabat Sumut menjadi terpidana dalam proses hukum di Kejaksaan Tinggi Sumut.

    Data penyimpangan dana bansos dimana lima anggota DPRD Sumut disebut-sebut mendapatkan fee (uang jasa pencairan) sebesar 43 persen sampai 60 persen, dalam laporan Citra Keadilan ke KPK, justru merupakan proposal fiktif. Dari total penyimpangan dana bansos 2011 negara mengalami kerugian Rp1,2 triliun. 

    Sebelumnya Hamdani Harahap, yang juga pengacara terdakwa penyimpangan dana bansos, Bangun Oloan Harahap (mantan Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Sumut), membuka ke publik fakta-fata dugaan keterlibatan lima Anggota DPRD Sumut melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kesaksian dari Imom Saleh Ritonga.

    Selanjutnya melalui surat Nomor 5681/CK-P/IV/2013 perihal laporan indikasi korupsi dana Bantuan Sosial dan Bantuan Hibah APBD SU TA 2009 hingga 2012, pihak Hamdani melaporkan perkara ini KPK dan meminta lembaga ini mengambilalih kasus korupsi bansos dari Kejati Sumut.

    Dibeberkannya, dari ditemukan fakta hukum dari keterangan Imom Saleh Ritonga (BAP 4 April 2012) yang bersesuaian dengan keterangan saksi Aidul Agus SE (BAP 10 April 2012), saksi Imom Saleh Ritonga mengetahui DPRD Sumut sedang menyusun anggaran lalu ia menemui temannya Iman B Nasution Anggota DPRD Sumut dan meminta bantuan pengurusan dana bansos.

    Iman menyanggupi dan selanjutnya disepakati dengan beberapa oknum Anggota DPRD Sumut. Oknum wakil rakyat itu mendapat fee dengan persentasi variatif (43 persen sampai dengan 60 persen) setiap proposal yang dicairkan dari APBD Sumut TA 2011 yang diberikan Imom Saleh Ritonga dan Aidil Agus SE.

    Anggota DPRD Sumut Imam B Nasution mendapat fee 50 persen dari LSM Forum Gerakan Aku Cinta Indonesia, diterima Rp25 juta dari Rp50 juta jumlah bantuan, LSM Tekhnologi Ekonomi Kerakyatan Sumt, diterima Rp100 juta dari Rp200 juta jumlah bantuan, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumut, diterima Rp25 juta dari Rp50 juta jumlah bantuan.

    Kemudian dari Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumut, diterima Rp125 juta dari Rp250 juta jumlah bantuan, Lembaga Jaringan Pemerhati Lingkungan Provinsi Sumut, diterima Rp25 juta dari Rp50 juta jumlah bantuan, Paguyuban Pemuda Pemudi Tapanuli Selatan, diterima Rp25 juta dari Rp50 juta jumlah bantuan.

    Lembaga Peduli Masyarakat Miskin Perkotaan, diterima Rp25 juta dari Rp50 juta jumlah bantuan, Gerakan Membangun Masyarakat Sejahtera Provinsi Sumut, diterima Rp25 juta dari Rp50 juta jumlah bantuan, LSM Solidaritas Masyarakat Sumut, diterima Rp25 juta dari Rp50 juta jumlah bantuan.

    Selanjutnya, Anggota DPRD Sumut Ali Jabbar Napitupulu, diberikan melalui stafnya Muh Ammad Darwin Marpaung mendapat fee 50 sampai 60 persen dari Forum Insan Cita Provinsi Sumut, diterima Rp120 juta dari Rp200 juta jumlah bantuan, Gerakan Pendidikan Bersama Rakyat Sumut, diterima Rp25 juta dari Rp50 juta jumlah bantuan, Gerakan Membangun Insan Cerdas Sumut, diterima Rp25 juta dari Rp100 juta jumlah bantuan.

    Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga, mendapat fee 43 smpai 50 persen dari, Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumut, diterima Rp107.500.00 dari Rp250 juta jumlah bantuan, Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumut diterima Rp50 juta dari Rp100 juta.

    Anggota DPRD Sumut Washington Pane, mendapat fee 43 persen sampai 50 persen dari, Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumut, diterima Rp25 juta dari Rp50 juta jumlah bantuan, Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumut diterima Rp50 juta dari Rp100 juta jumlah bantuan.

    Wakil Ketua DPRD Sumut Muhammad Affan, mendapat fee 43 sampai 50 persen, dari Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Sumut diterima Rp50 juta dari Rp100 juta jumlah bantuan.   

    Namun lima anggota DPRD Sumut tersebut membantah keterlibatan mereka dalam konspirasi kejahatan anggaran itu. Bahkan beberapa di antaranya saat dikonfirmasi sejumlah media mengaku tidak mengenal Imom Saleh Ritonga.

    Sedangkan Iman B Nasution yang dihubungi wartawan via seluler mengatakan, jika kelak namanya ikut diseret-seret dalam kasus bansos, Politisi Partai Gerindra ini mengancam akan buka-bukaan. "Ibarat ada wanita hamil, bukan kita yang hamili, kenapa kita pula disuruh bertanggungjawab," ujarnya. (BS-022)

    Akses berita terbaru versi mobile di: m.beritasumut.com

    Berikan Komentar

    Tinggalkan Komentar
    Nama*:
    Email*:
    Website:
    Komentar*:
    : * Masukkan kode disamping!
    beritasumut.com © 2009 - 2014. Design by. ariewebnet