Pemko Binjai
Media, Indonesia, berita Indonesia, foto Indonesia, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik, rss feed, galeri foto,medan kini,terkini,medan, sumatera utara,sumut,nasional,ekonomi,sosial,budaya
Rabu, 16 April 2014
Find us: 

beritasumut.com 2012. Powered By:ariewebnet

PTPN II Tolak Eksekusi 74 Ha Lahan di Helvetia
Kamis, 28 Maret 2013 | 10:20:29
Tanjung Morawa, (beritasumut.com) Lahan seluas 74 hektare di Jalan Serbaguna Ujung, Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang digugat Ny Titin Kuniati Rahayu Cs dan dialihkan kepada Mujianto dan Tamin Sukardi yang kemudian dijadikan lokasi didirikannnya ribuan unit ruko, hingga saat ini pelepasannya belum ada mendapat izin resmi dari Kementerian BUMN untuk dialihfungsikan. 

Demikian ditegaskan Kepala Urusan Hukum PTPN II Kennedy NP Sibarani SH di Tanjung Morawa, Rabu (27/03/2013).

Dijelaskan, sesuai SK BPN Nomor 42/HGU/BPN/2002 Tanggal 29 November 2002 diktum 3 dan 4, mengenai lahan yang langsung dikuasai oleh negara dan menyerahkan pengaturan, pengawasan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara setelah memperoleh izin pelepasan aset dari menteri berwenang, bukan berarti tanah yang tidak diperpanjang HGU-nya dapat diperjualbelikan, ujarnya.

Masih menurut Kennedy, semula lahan yang dikuasai PTPN II Kebun Helvetia seluas 1.256,1072 dan memiliki Hak Guna Usaha No 04/Helvetia/1995-2000 dan objek perkara tanah seluas 32 hektar itu karena pihak PB Al Washliyah melakukan upaya verzet dalam sidang perkara perdata No 93/Pdt.G/VZT/2010/PN/LP sampai ada putusan yang memerintahkan dilakukannya eksekusi.

Sementara diketahui 74 ha tanah tersebut merupakan objek perkara yang sama dengan 106 hektar yang digugat 65 warga atas nama Titin Kurniati Rahayu Cs ke PN Lubuk Pakam yang diduga menggunakan surat palsu untuk permintaan eksekusi. Hal itu terungkap ketika Sudarsono alias Sudar sebagai terbantah 44 dan terdakwa II Misran Sasmita sebagai terbantah 25 dan 32, terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu yang telah menjalani hukuman penjara selama 3 bulan sesuai bukti putusan perkara pidana No 165 K/Pid/2010 Tanggal 25 Maret 2010 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada 1 April 2010.

Kejanggalan yang dilakukan PN Lubuk Pakam yakni tetap mengeksekusi 74 ha, sedangkan sisanya 32 hektar milik tergugat II PB Al Washliyah, tidak. Tentu ada pertanyaan kenapa PN Lubuk Pakam mengeksekusi lahan tersebut. Kemudian dari 65 orang penggugat, tidak semua memberikan kuasa untuk melakukan eksekusi. Salah seorang di antaranya Ahwa alias Edilianto yang namanya terdaftar dalam gugatan menyebutkan surat-surat yang dijadikan dasar untuk menggugat atau eksekusi adalah palsu, kata Kennedy.

Dasar pihak PTPN II melakukan penolakan terhadap surat penetapan Ketua PN Lubuk Pakam Suharjono SH MH, Perkara Nomor 20/EKS/2010/15/Pdt.G/2006/PN.LP Tanggal 29 Desember 2010 dan surat permohonan eksekusi 24 Agustus 2010, karena hingga saat dilangsungkannya eksekusi suratnya belum diterima PTPN II.

Apalagi PTPN II saat ini mengajukan gugatan baru di PN Lubuk Pakam dengan Nomor 69 dan saat ini sedang diproses PN Lubuk Pakam. Selain itu pada saat pengukuran yang dilakukan PN Lubuk Pakam untuk eksekusi lahan 74 ha itu tidak melibatkan pejabat BPN Sumut maupun Deli Serdang. Apalagi pada waktu itu Anggota Komisi A DPRD Sumut Drs Raudin Purba dan Ida Budi Ningsih SH memohon kepada PN Lubuk Pakam agar menunda eksekusi demi terciptanya kondusifitas masyarakat di sekitar lokasi, bebernya. (BS-028)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.beritasumut.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!
beritasumut.com 2009 - 2013. Design by. ariewebnet