Minggu, 18 Februari 2018
  • Home
  • Sumut Memilih
  • Bawaslu Sumut Ingatkan Netralitas ASN, TNI dan Polri Terkait Pilkada 2018
pilkada beritasumut.com

Bawaslu Sumut Ingatkan Netralitas ASN, TNI dan Polri Terkait Pilkada 2018

Rabu, 27 Desember 2017 23:30:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diminta untuk netral pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta pemilihan kepala daerah (Pilkada) di delapan kabupaten/kota di Sumut akan diselenggarakan serentak tahun 2018.
 
Seperti diketahui, saat ini sudah banyak orang/individu mengatasnamakan calon kepala daerah melalui berbagai media, seperti poster, spanduk atau berita di media massa. Sedangkan tahapan pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Peserta Pemilihan Kepala Daerah) dimulai 8 Januari 2018. Sedangkan penetapan Peserta Pemilihan Kepala Daerah dijadwalkan 12 Februari 2018. 
 
"Masyarakat menilai sudah ada kampanye di berbagai media itu. Tapi, perlu kami sampaikan bahwa aturan kampanye itu jelas dan tegas," ungkap Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan, Rabu (27/12/2017).
 
Lebih jauh Syafrida menjelaskan, Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 menyebutkan, Kampanye Pemilihan adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau pasangan calon, tim pasangan calon. 
 
"Bawaslu mengawasi pelaksanaan tahapan, penyelenggara, peserta dan masyarakat. Belum ada Peserta ditetapkan. Bagaimana kami melihat adanya kampanye oleh Peserta? Kami ini pelaksana Aturan Perundang Undangan," jelasnya.
 
Terkait dengan berbagai spanduk, poster ataupun baleho yang menyebut-nyebut sebagai calon kepala daerah, menjadi kewenangan pemerintah daerah. "Kewenangan menertibkan alat sosialisasi berupa baleho dan spanduk itu ada di Pemda. Apakah melanggar aturan Pemda setempat atau tidak cara pasang dan lokasi pemasangan," katanya. 
 
Menindaklanjuti arahan Pimpinan Bawaslu RI terkait adanya oknum TNI yang saat ini sudah mempublikasikan diri akan ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah, juga petahana yang menggunakan tagline "Sumut Paten", Bawaslu Sumut segera menyurati pihak terkait sebagai bentuk pencegahan pelanggaran.
 
Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 10 tahun 2016 disebutkan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
 
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI juga disebutkan TNI tidak boleh berpolitik praktis. Pasal 2 huruh (d) disebutkan Jati diri TNI adalah Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Pasal 39 ayat disebutkan, prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik, kewgiatan politik praktis.
 
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga disebutan larangan anggota Polisi dalam politik praktis. Pasal 28 ayat (1) disebutkan, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
 
Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN juga sudah ditegaskan mengenai ASN yang bebas dari intervensi politik. Netralitas ASN juga diatur dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 273/2016 tentang Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota.
 
"Kita akan surati Pangdam I Bukit Barisan, Kapoldasu, Gubernur Sumut dan para bupati serta walikota agar mengingatkan jajarannya untuk tetap netral, tentunya surat akan kita tembuskan ke Panglima TNI, Kapolri, Mendagri dan Bawaslu RI," pungkasnya. (BS03)
T#g:ASNBawasluPilgubsuPilkada SerentakPolriTNI
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 5 jam lalu

    Kapolres Nias Pimpin Apel Latihan Simulasi Sispam Kota Jelang Pilgubsu 2018

    Beritasumut.com–Kapolres Nias AKBP Erwin Horja H Sinaga SH SIK memimpin apel l pelaksanaan Latihan Simulasi SISPAMKOTA menjelang Pilgubsu bul

  • 8 jam lalu

    Jelang Pilkada 2018, Gubsu Ingatkan Jangan Pecah Karena Beda Pilihan

    Beritasumut.com-Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Dr Ir H Tengku Erry Nuradi MSi, mengingatkan semua pihak agar menjaga kesatuan dan persatuan. Terut

  • 15 jam lalu

    Walikota Medan Imbau Seluruh Kepling Bantu KPU dan Panwaslu Sukseskan Pilgubsu

    Beritasumut.com-Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi mengimbau kepala lingkungan agar mendukung KPU dan Panwaslu dalam menyukseskan Pilgubsu.&n

  • 2 hari lalu

    Polsek Medan Baru Kawal Penertiban Alat Peraga Kampanye Pilgubsu 2018

    Beritasumut.com-Para personil Polsek Medan Baru melaksanakan pengamanan Alat Peraga Kampanye (APK) Pilgubsu 2018 di Kecamatan Medan Polonia dan Kec

  • 2 hari lalu

    Sestama Bakamla RI Hadiri Rakor Revitalisasi Bakamla RI

    Beritasumut.com-Sestama Bakamla RI Marsma TNI Widiantoro MBA, menghadiri Rapat Koordinasi Revitalisasi Bakamla dan Lego Jangkar di Perairan Batam p

  • Copyright © 2010 - 2018 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.