Kamis, 24 Oktober 2019

Revisi UU KPK, Penguatan atau Pelemahan?

Rabu, 25 September 2019 13:31:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Pemerintah dan DPR RI telah mensahkan Revisi UU KPK sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Berbagai pihak pun memberikan penilaian dan opini terkait hal tersebut. Bahkan tidak sedikit yang menyebut pengesahan tersebut terburu-buru dan melemahkan KPK.
 
Sejumlah pasal yang dinilai melemahkan lembaga pemberantasan korupsi tersebut pasca perubahan Undang-Undang diantaranya terkait Kedudukan KPK. Setelah direvisi, status kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif, meski tetap melaksanakan tugas dan kewenangan secara independen. Hal itu tercantum pada Pasal 1 Ayat 3 dan Pasal 3.
 
Pada UU KPK sebelumnya, KPK hanya disebut sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
 
Selanjutnya, Status pegawai, terkait para pegawai KPK, revisi UU KPK akan membuat mereka menyandang status aparatur sipil negara (ASN). Sehingga, mereka harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang ASN.
 
Dengan revisi ini, mekanisme pengangkatan pegawai KPK nantinya juga menyesuaikan ketentuan UU ASN. Ini merujuk Pasal 1 Ayat (6), Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C dalam revisi UU KPK.
 
Selanjutnya, Dewan Pengawas. UU KPK hasil revisi menghapus keberadaan tim penasihat KPK dan menggantinya dengan Dewan Pengawas KPK. Dewan ini terdiri dari satu ketua dan empat anggota, yang dipilih oleh Presiden.
 
Dewan pengawas memiliki kewenangan terkait tugas dan wewenang KPK. Misalnya, memberi atau tidak memberi izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan; menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai; memeriksa dugaan pelanggaran kode etik; serta mengevaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK setahun sekali.
 
Selain itu, Dewan Pengawas KPK wajib melaporkan kinerja ke Presiden dan DPR setahun sekali. Ketentuan ini diatur secara spesifik pada Pasal 37 (A-G).
 
Mantan Ketua KPK Abraham Samad sudah mengkritik ketiadaan urgensi unsur dewan pengawas tersebut saat revisi bergulir.  Dalam UU KPK sebelumnya, sama sekali tidak ada ketentuan soal dewan pengawas. Sebaliknya, unsur dewan pengawas diatur dalam sejumlah pasal di hasil revisi UU KPK.
 
Poin selanjutnya yang menjadi kontroersi adalah pembatasan fungsi penyadapan. Pada UU hasil revisi, KPK diwajibkan meminta izin tertulis dari dewan pengawas sebelum menyadap. Dewan pengawas memberikan izin penyadapan dalam waktu 1×24 jam.
 
UU KPK mengatur jangka waktu penyadapan selama 6 bulan dan dapat diperpanjang satu kali dalam jangka waktu yang sama.
 
KPK juga wajib memusnahkan hasil penyadapan yang tidak terkait dengan kasus korupsi yang sedang ditangani KPK. Pihak yang menyimpan hasil penyadapan dijatuhi hukuman pidana. Ketentuan ini diatur antara lain dalam Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D.
 
Pasal selanjutnya terkait Kewenangan SP3. Berdasarkan hasil revisi, KPK pun berwenang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap perkara yang tidak selesai dalam jangka waktu maksimal dua tahun. Itu tercatat pada Pasal 40.
 
Lagi-lagi, SP3 ini juga harus dilaporkan ke dewan pengawas, paling lambat satu minggu sejak diterbitkan. Buat catatan, ada perbedaan terkait kewenangan SP3 ini di antara KPK, Polri, dan Kejaksaan.
 
Di Polri dan Kejaksaan, kewenangan SP3 tidak dibatasi waktu. Pembatasan hanya berdasarkan kedaluwarsa perkara sesuai ancaman hukuman.
 
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril menilai, kepemimpinan KPK saat ini dan yang akan datang bakal mengalami sejumlah kendala setelah UU KPK direvisi.
 
Salah satunya, sebut Oce, menyangkut kewenangan SP3 tersebut. Menurut Oce, penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan yang saat ini tengah ditangani pun berpotensi terhenti lantaran ketentuan penghentian perkara yang harus dilaksanakan KPK.
 
"Dengan adanya pasal (pengaturan SP3) itu, kemungkinan pimpinan baru akan me-review perkara yang ada dan banyak sekali perkara yang masuk kategori diberikan SP3, karena ketentuan (pemberian SP3) dalam UU baru itu sangat longgar," kata Oce.
 
Selanjutnya, terkait koordinasi KPK dengan penegak hukum. Pada Pasal 6 dan Pasal 12 A UU hasil revisi, KPK wajib berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam hal pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Meskipun, KPK tetap dapat mengambil alih perkara dalam tahap penyidikan dan penuntutan.
 
Menurut Feri Amsari, hal ini tak sesuai dengan gagasan awal pembentukan KPK. "KPK yang awal diberikan tugas sebagai komando pemberantasan korupsi, salah satunya melalui supervisi dan pengambilalihan perkara.(red)
 
T#g:KPKrevisi UU KPKUU KPKpelemahan KPKpenguatan KPK
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 6 hari lalu

    Dzulmi Eldin Terjaring OTT KPK, Tokoh Masyarakat Prihatin

    Beritasumut.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Medan, Sumatera Utara pada Selasa-Rabu, 15-16 Oktober

  • 7 hari lalu

    Tersangka Suap, KPK Tahan Walikota Medan Dzulmi Eldin

    Beritasumut.com-KPK telah menahan Walikota Medan Dzulmi Eldin yang merupakan tersangka kasus dugaan suap. Dia diduga menerima suap total Rp 330 jut

  • satu minggu lalu

    Terjaring OTT, Walikota Medan Dzulmi Eldin Sudah di Gedung KPK

    Beritasumut.com-Walikota Medan Dzulmi Eldin yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) tiba di gedung KPK. Eldin hanya diam saat dibawa masuk ke d

  • satu minggu lalu

    OTT KPK, 6 Orang Pejabat Pemko Medan Diperiksa di Polrestabes Medan, Walikota Diboyong ke Jakarta

    Beritasumut.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan  Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada pejabat daerah Kota Medan, total ada 6 orang

  • 2 minggu lalu

    Lili Pintauli Siregar Terharu Saat Didoakan Santri dan Masyarakat di Patumbak, Deli Serdang

    Beritasumut.com-Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Lili Pintauli Siregar MH mengaku terharu atas sambutan hangat dari masyarakat atas

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.