Senin, 14 Oktober 2019

Tersedia 150 Ribu Formasi, Rekrutmen Tahap Pertama P3K Khusus Untuk Eks Tenaga Honorer K2

Kamis, 24 Januari 2019 12:00:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menegaskan, rekrutmen tahap pertama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang rencananya akan dilakukan pada Februari 2019 ini dikhususkan untuk eks Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2).
 
“Formasi yang tersedia adalah pada posisi guru/dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian yang memenuhi syarat,” kata Syafruddin kepada wartawan usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) P3K yang diselenggarakan di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (23/01/2019).
 
Sedangkan tahap kedua, lanjut Menteri PANRB, rekrutmen PPPK akan dibuka untuk formasi umum.
 
Menurut rencana, rekrutmen P3K tahun 2019 ini sebanyak 150.000 formasi. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mengisi formasi Papua dan Papua Barat, serta daerah yang terdampak bencana, yaitu di Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong. Terdapat 48 pemda yang mengalami penundaan seleksi CPNS 2018.
 
“Prinsipnya, dilakukan secara bertahap, tanpa menggangu kontestasi Pilpres dan Pileg serentak, yang akan berlangsung April mendatang,” ujar Syafruddin, seperti dilansir setkab.go.id.
 
Menteri PANRB Syafruddin menjelaskan, rekrutmen PPPK bertujuan untuk akselerasi kapasitas organisasi serta mencapai tujuan strategis nasional. Dengan rekrutmen ini, pemerintah akan mendapat pegawai yang memiliki kompetensi teknis tertentu dan bersertifikasi profesional.
 
Tujuan lainnya adalah, mendapatkan pegawai yang langsung didayagunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta mendukung dinamika organisasi. Dengan skema ini, pemerintah juga hendak ‘memulangkan’ para diaspora untuk berkarya di tanah air.
 
Menteri Syafruddin menekankan aspek perencanaan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, promosi jabatan dan rotasi sebagai acuan dalam mempertimbangkan ide dan gagasan yang mendukung regulasi nasional. Selain itu, dalam rekrutmen para abdi negara, pemerintah berpegang pada enam prinsip, yakni kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari KKN, serta tidak dipungut biaya.
 
“Janganlah berpikir parsial dan terkotak, namun harus berorientasi untuk menghadirkan solusi bersama sebagai satu bangsa dan dalam konteks negara,” tegas Syafruddin.
 
Syarat batas usia minimal peserta PPPK adalah 20 tahun dan maksimal satu tahun sebelum batas usia pensiun untuk jabatan yang dilamar. Misalnya, untuk tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun, bisa dilamar oleh warga negara Indonesia yang berusia 59 tahun.
 
Sementara pengadaan PPPK untuk mengisi JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) utama dan JPT madya tertentu yang lowong dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengisian JPT dalam peraturan perundang-undangan, dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sedangkan pengadaan PPPK untuk mengisi Jabatan Fungsional (JF) dapat dilakukan secara nasional atau tingkat instansi.(BS01)
T#g:CPNSCPNS 2019PNSLowongan CPNSrekrutmen CPNS
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 2 minggu lalu

    Tersedia 197.111 Formasi, Rekrutmen CPNS Diumumkan Minggu Keempat Oktober

    Beritasumut.com-Pemerintah akan mengumumkan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 pada minggu keempat Oktober ini. Selanjutnya, pe

  • 3 minggu lalu

    692 Lagi Belum Ditetapkan, 299 PNS Telah Diberikan Sanksi Terkait Pelanggaran Netralitas

    Beritasumut.com-Hingga saat ini dari 991 Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat dalam pelanggaran netralitas, di

  • 3 minggu lalu

    126 Peserta Ikuti Ujian Kenaikan Pangkat ASN di Pemko Medan

    Beritasumut.com-Pemko Medan melalui Badan Kepegawaian Daerah & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD&PSDM) Kota Medan menggelar Ujian Penye

  • 4 minggu lalu

    Nyabu di Hotel, Staf Dinsos Pemko Sidimpuan Ditangkap Polisi

    Beritasumut.com-Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas sebagai staf Dinas Sosial (Dinsos) Pemko Padang Sidimpuan bernama Riyandi Syahput

  • satu bulan lalu

    Aparatur Pemerintahan Diharapkan Pahami Permendagri No 130 Tahun 2018

    Beritasumut.com-Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Pra

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.