Politik & Pemerintahan

Terkait Kasus Dana BOS Rp2,4 Miliar, Walikota Medan Diminta Evaluasi Hasan Basri


Terkait Kasus Dana BOS Rp2,4 Miliar, Walikota Medan Diminta Evaluasi Hasan Basri
BERITASUMUT.COM/ILUSTRASI
Beritasumut.com-Komisi B DPRD Medan yang membidangi masalah pendidikan, angkat bicara soal kasus dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan (Disdik) Medan Tahun Anggaran (TA) 2016 yang tidak wajar sebesar Rp2,4 miliar.
 
Walikota Medan, Dzulmi Eldin didesak untuk mempertanyakan perihal itu serta mengevaluasi jabatan Kepala Disdik Medan Hasan Basri. Desakan itu disampaikan anggota Komisi B DPRD Medan, Irsal Fikri ketika dimintai tanggapannya oleh wartawan, Senin (26/03/2018). "Ini sudah menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka ini harus segera ditindaklanjuti dan seperti apa tindaklanjutnya. Kita minta, Walikota Medan untuk memanggil dan mempertanyakan itu kepada Kepala Disdik Medan," katanya.
 
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, harus ada sanksi yang diberikan oleh Dzulmi Eldin kepada Hasan Basri. "Iya, dia (Hasan Basri) memang sebelumnya pernah menjabat Kepala Disdik Medan. Artinya, sudah berpengalaman. Kita heran, kenapa hal-hal seperti ini bisa terjadi lagi. Maka dari itu, kita minta agar Walikota Medan segera mengevaluasi jabatan Kepala Disdik Medan ini, supaya tidak lagi terulang masalah yang sama," terangnya.
 
Ditanya apakah ada rencana pihaknya untuk memanggil Hasan Basri guna mempertanyakan perihal itu, Irsal Fikri menyebut, pasca Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), akan diagendakan pemanggilan terhadap Hasan Basri. "Ini masih Musrenbang, mungkin nanti di April akan kita panggil untuk menanyakan masalah ini," sebutnya.
 
Disinggung tentang pernyataan Manajer BOS yang juga Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Medan, Masrul Basri, yang menyebut kalau persoalan BOS itu merupakan tanggungjawab Disdik Sumut, Irsal Fikri mengecamnya. Dia menyebutkan, jika temuan itu memang dari hasil audit BPK untuk Disdik Medan, berarti itu adalah tanggungjawab dari Disdik Medan. "Itu temuannya di Disdik Medan, Disdik Sumut sudah ada sendiri audit yang dilakukan BPK. Ini namanya mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain," pungkasnya.
 
Senada dengan Irsal Fikri, Ketua Kesatuan Mahasiswa Islam (KMI) Kota Medan, Muhammad Helmi juga meminta agar masalah dana BOS TA 2016 sebesar Rp2,4 miliar itu menjadi bahan bagi Walikota Medan, Dzulmi Eldin mengevaluasi jabatan Hasan Basri. "Kita minta ini segera dituntaskan, ditindaklanjuti dan diberi sanksi. Evaluasi jabatan Kepala Disdik Medan," tandasnya. (BS04)

Tag:DPRD MedanDana BOSDzulmi EldinHasan BasriKadisdik MedanKorupsi Dana BOSPemko MedanWalikota Medan