Politik & Pemerintahan

Tatib DPRD SU Disahkan, Langgar Kode Etik Pada Paripurna, Anggota Dewan dapat Diberhentikan


Tatib DPRD SU Disahkan, Langgar Kode Etik Pada Paripurna, Anggota Dewan dapat Diberhentikan
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Tata tertib (Tatib) DPRD Sumut disahkan dan mencantumkan beberapa poin penting terkait tugas dan wewenang anggota dewan, serta memberi sanksi kepada anggota dewan yang melanggar kode etik pada rapat paripurna dapat diberhentikan, jika laporan pelanggaran itu tidak direspon parpol bersangkutan.
 
Pengesahan Tatib DPRD Sumut diawali dengan laporan pansus (panitia khusus) Tatib DPRD Sumut, pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua Dewan Wagirin Arman, didampingi pimpinan dewan lainnya, Senin (17/9/2018) di Gedung Wakil Rakyat di Jalan Imam Bonjol, Medan.
 
Ketua Pansus Tatib DPRD Sumut Yantoni Purba menyebutkan, pansus melakukan pembahasan tatib mengacu PP no 12 tahun 2018, karena tatib DPRD Sumut terdahulu juga berpedoman terhadap PP no 12/2018, substansinya tidak jauh berbeda dengan tatib terdahulu. Namun menyangkut materinya ada pengurangan, penambahan dan perbaikan-perbaikan.
 
Dalam pembahasan tatib, ungkapnya, pansus didampingi Sekdaprovsu melakukan konsultasi ke Kemendagri terkait beberapa hal, diantaranya tugas BKD (Badan Kehormatan Dewan) tentang larangan anggota dewan, seperti anggota dewan selama tiga kali berturut-turut tidak hadir dalam rapat paripurna, dapat ddipublikasikan atau disebarluaskan pada tingkat internal dan boleh ke publik. “Jika ingin disebarluaskan ke publik, sebaiknya berhati-hati, karena dapat memicu terjadinya clash,” ujarnya.
 
Disebutkan juga, jika BKD melaporkan ada pelanggaran kode etik pada rapat paripurna dan setelah disampaikan ke partai politik anggota dewan yang bersangkutan, tapi tidak direspon, maka badan kehormatan dapat membuat hal tersebut menjadi dasar untuk memberhentikan anggota dewan yang melakukan pelanggaran.
 
Berkaitan dengan Propemperda yang tidak tercapai sesuai target, katanya, dapat dilakukan evaluasi mengenai analisis kebutuhan perda, seperti memperbaharui perda yang sudah tidak update atau merger perda.
 
Dia menambahkan, hal-hal yang dianggap perlu menyangkut perubahan terhadap tatib DPRD Sumut yang baru, diantaranya terkait sosialisasi program pembentukan perda, pendapat akhir fraksi, perlibatan perancang peraturan perundang-undangan dan partisipasi, ketentuan kategori laporan keuangan dan pembahasan rancangan Perda tentang PjP APBD. Ketentuan terkait wewenang anggota dewan memilih gubsu/wagubsu jika terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan.(BS03)

Tag:DPRDDPRD Sumutparipurnaparpol