Kamis, 21 November 2019

Tatib DPRD SU Disahkan, Langgar Kode Etik Pada Paripurna, Anggota Dewan dapat Diberhentikan

Senin, 17 September 2018 21:45:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Tata tertib (Tatib) DPRD Sumut disahkan dan mencantumkan beberapa poin penting terkait tugas dan wewenang anggota dewan, serta memberi sanksi kepada anggota dewan yang melanggar kode etik pada rapat paripurna dapat diberhentikan, jika laporan pelanggaran itu tidak direspon parpol bersangkutan.
 
Pengesahan Tatib DPRD Sumut diawali dengan laporan pansus (panitia khusus) Tatib DPRD Sumut, pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua Dewan Wagirin Arman, didampingi pimpinan dewan lainnya, Senin (17/9/2018) di Gedung Wakil Rakyat di Jalan Imam Bonjol, Medan.
 
Ketua Pansus Tatib DPRD Sumut Yantoni Purba menyebutkan, pansus melakukan pembahasan tatib mengacu PP no 12 tahun 2018, karena tatib DPRD Sumut terdahulu juga berpedoman terhadap PP no 12/2018, substansinya tidak jauh berbeda dengan tatib terdahulu. Namun menyangkut materinya ada pengurangan, penambahan dan perbaikan-perbaikan.
 
Dalam pembahasan tatib, ungkapnya, pansus didampingi Sekdaprovsu melakukan konsultasi ke Kemendagri terkait beberapa hal, diantaranya tugas BKD (Badan Kehormatan Dewan) tentang larangan anggota dewan, seperti anggota dewan selama tiga kali berturut-turut tidak hadir dalam rapat paripurna, dapat ddipublikasikan atau disebarluaskan pada tingkat internal dan boleh ke publik. “Jika ingin disebarluaskan ke publik, sebaiknya berhati-hati, karena dapat memicu terjadinya clash,” ujarnya.
 
Disebutkan juga, jika BKD melaporkan ada pelanggaran kode etik pada rapat paripurna dan setelah disampaikan ke partai politik anggota dewan yang bersangkutan, tapi tidak direspon, maka badan kehormatan dapat membuat hal tersebut menjadi dasar untuk memberhentikan anggota dewan yang melakukan pelanggaran.
 
Berkaitan dengan Propemperda yang tidak tercapai sesuai target, katanya, dapat dilakukan evaluasi mengenai analisis kebutuhan perda, seperti memperbaharui perda yang sudah tidak update atau merger perda.
 
Dia menambahkan, hal-hal yang dianggap perlu menyangkut perubahan terhadap tatib DPRD Sumut yang baru, diantaranya terkait sosialisasi program pembentukan perda, pendapat akhir fraksi, perlibatan perancang peraturan perundang-undangan dan partisipasi, ketentuan kategori laporan keuangan dan pembahasan rancangan Perda tentang PjP APBD. Ketentuan terkait wewenang anggota dewan memilih gubsu/wagubsu jika terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan.(BS03)
T#g:DPRDDPRD Sumutparipurnaparpol
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 20 jam lalu

    Gara-gara Beritakan Istri Anggota DPRD Deli Serdang Tersungkur, Wartawan Demo ke Polres Deli Serdang

    Beritasumut.com-Puluhan wartawan dan masyarakat peduli wartawan melakukan aksi unjuk rasa damai di Mapolres Deli Serdang, Rabu (20/11/2019). Aksi d

  • 2 minggu lalu

    Hasyim dari Fraksi PDI-P Resmi Dilantik Jadi Ketua DPRD Medan

    Beritasumut.com-Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dalam rangka Peresmian dan Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Medan Masa Jabatan 2019-2024 berla

  • 3 minggu lalu

    5 Pimpinan DPRD Sumut Dilantik, Gubsu Harapkan Terbangun Sinergi Wujudkan Sumut Bermartabat

    Beritasumut.com-Sebanyak 5 pimpinan DPRD Sumatera Utara (Sumut) resmi dilantik, Senin (28/10)/2019, dalam Rapat Paripurna Istimewa di Ruang Rapat P

  • 4 minggu lalu

    Gubernur Paparkan Rencana Pembangunan Sejumlah Proyek Infrastruktur Sumut

    Beritasumut.com–Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi memaparkan rencana pembangunan sejumlah proyek infrastruktur dan fasilitas umum

  • satu bulan lalu

    50 Anggota DPRD Deli Serdang Dilantik, Inilah Nama-Namanya

    Beritasumut.com-Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sohe SH MH melantik 50 anggota DPRD Deli Serdang periode 2019-2024, di Gedung DPRD Deli Serdan

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.