Politik & Pemerintahan

Serapan Anggaran Rendah Menunjukkan Kinerja Pemko Medan Rendah

Try Try
Serapan Anggaran Rendah Menunjukkan Kinerja Pemko Medan Rendah
BERITASUMUT.COM/IST
Pengamat Anggaran, Elfanda Ananda.
Beritasumut.com-Dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan sekitar Rp 5,3 triliun, hingga kini serapan anggaran Pemerintah Kota (Pemko) Medan masih cukup rendah, hanya mencapai 58% atau Rp3,2 triliun. 
 
Berdasar laporan yang diterima sampai pada 23 November 2016, ada lima SKPD yang serapannya masih di bawah 60% dengan nominal anggaran yang besar. Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) adalah SKPD dengan nilai serapan paling rendah yakni 27%. Kemudian dilanjutkan dengan Bina Marga 43%, Dinas Perhubungan 50%, Dinas Pertamanan 53%, Dinas Pendidikan 59%, Dinas Kebersihan 65% dan Dinas Kesehatan 68%.
 
Seperti diketahui bahwa anggaran belanja Pemko Medan pada 2016 tercatat Rp5,3 triliun dengan porsi belanja tidak langsung (BTL) Rp2,2 triliun dan belanja langsung (BL) Rp3,1 triliun. Kemudian Pemko Medan menargetkan pendapatan Rp5,2 triliun yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp1,8 triliun dan dana perimbangan sekitar Rp1,8 triliun.
 
Menanggapi hal itu pengamat anggaran Elfanda Ananda mengatakan serapan anggaran yang rendah menunjukkan kinerja yang rendah. Menurutnya aspek perencanaan dipertanyakan kenapa sampai serendah ini."Apakah memang SKPD tidak mampu mengelola anggaran atau ada persoalan lain. Idealnya, kalau sudah November akhir tahun sepertin ini sudah 80 persen," terangnya.
 
Ia berpendapat kalau model seperti dulu diulangi yakni serapan anggaran diakhir dipacu akan menghasilkan kualitas yang tidak baik. Selain itu, bisa menimbulkan Silpa yang harusnya bisa ditekan.
 
Kalau memang ada sektor yang daya serapnya rendah, katanya, harusnya pada saat laporan semester sudah dapat dievaluasi. Kalau perlu, tegasnya, kepala dinasnya diganti karena dianggap tidak mampu. "Walikota harus berani dan tegas pada bawahannya.Jangan sampai publik menaruh curiga adanya pembiaran terhadap kecilnya daya serap anggaran," tegasnya.
 
Akibat dari rendahnya daya serap itu, kata Elfenda, masyarakat tidak dapat menikmati pembangunan lebih awal. Ia mencontohkan seperti jalan rusak berakibat biaya perawatan kendaraan jadi tinggi, kemudian kerawanan sosial meningkat akibat pengangguran. "Secara ekonomi berakibat lambatnya perputaran keuangan di daerah," pungkasnya.(BS03)