Politik & Pemerintahan

Samakan Persepsi Terkait Program Prioritas Nasional, Mendagri Akan Undang Kepala Daerah

Samakan Persepsi Terkait Program Prioritas Nasional, Mendagri Akan Undang Kepala Daerah
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof HM Tito Karnavian PhD meminta seluruh jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) memahami Visi-Misi Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin yang dituangkan dalam Program Prioritas Nasional. Untuk penyamaan persepsi dan dalam rangka harmonisasi tersebut, Tito akan mengundang seluruh daerah dan pejabat terkait untuk menyamakan persepsi. 
 
“Supaya visi ini sama semua, saya sudah sampaikan kepada Bapak Presiden, pada pertengahan November 2019 seluruh kepala daerah kita akan undang mulai dari Gubernur, Bupati/Walikota bersama Kapolda, Kajati, Kajari, Pangdam, Dandim,” kata Tito seperti dilansir dari laman kemendagri, Minggu (03/11/2019).
 
Penyamaan persepsi dan sinkronisasi tersebut perlu dilakukan agar program pembangunan di pemerintah daerah berlandaskan pada Program Prioritas Nasional, selain itu juga disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.“Apalagi Bapak Presiden jelas arahannya daerah harus menyesuaikan, di mana harus ada program yang menyentuh untuk pembangunan SDM, khususnya bidang kesehatan dan pendidikan, stunting misalnya. Kedua adalah membangun lapangan kerja, investasi, kemudahan membuka usaha swasta dalam berinvestasi di daerah masing-masing,” ujarnya.
 
Dalam pertemuan tersebut, Presiden akan memperjelas program prioritas nasional yang telah dicanangkan. Sementara Para Menko dan Menteri terkait juga akan menjabarkan serta mempertajam program-program prioritas nasional sesuai visi-misi Presiden tersebut.
 
“Nanti pak Presiden akan menyampaikan visi-misi, sehingga seluruh kepala daerah paham visi-misinya apa, sehingga bisa masuk dalam rancangan APBD, di samping kebutuhan khas daerahnya masing-masing. Kemudian para Menko dan Menteri terkait juga akan menjabarkan semua program, lalu ada panel dan tanya jawab, lalu kita juga akan undang pengawas, KPK, BPK, BPKP dan lain-lain untuk menyampaikan pokok-pokok pandangannya,” jelas Tito.
 
Dengan demikian, diharapkan setiap unsur Pejabat Pemerintah Daerah mampu memahami secara menyeluruh terkait program prioritas nasional yang akan diimplementasikan dalam program di daerah masing-masing.“Sehingga begitu pulang ke Daerah, semua paham visi-misi Pemerintah Pusat, setelah itu APBD nya direvisi sesuaikan dengan poin-poin itu, di samping kebutuhan daerah,” pungkas Mendagri.(BS09)