Politik & Pemerintahan

Sah, APBD Sumut TA 2019 Rp 15,2 Triliun


Sah, APBD Sumut TA 2019 Rp 15,2 Triliun
BERITASUMUT.COM/BS03
Beritasumut.com-Peraturan daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprovsu tahun 2019 disahkan dan ditandatangani bersama oleh Gubsu Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi dan Ketua DPRD Sumut H. Wagirin Arman dalam rapat paripurna, Kamis (22/11/2018). 
 
Pemprovsu dan DPRD Sumut sepakat pendapatan diproyeksikan sebesar Rp15,2 T lebih sedangkan belanja Rp15,4 T lebih, sehingga ada defisit sebesar Rp216 M lebih. Namun, defisit itu tertutupi dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) 2018 yang diperkirakan Rp500 M, dikurangi dengan target pengeluaran tahun 2018 tinggal Rp283 M lebih, sehingga sisanya Rp216 M.
 
Ketua DPRD Sumut H. Wagirin Arman menegaskan, jadwal pengesahan APBD 2019 ini sudah sesuai aturan agar tidak terjadi keterlambatan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam merealisasikan program-program nya. "Begitu selesai APBD 2019 dievaluasi Mendagri, lanjut terus realisasikan program pada bulan Januari dan Februari, jangan menunggu bulan Juni, Juli," tegasnya kepada wartawan.
 
Karenanya, Wagirin meminta OPD untuk menyiapkan administrasi untuk proses belanja langsung atau lelang mulai dari sekarang. "Siapkan administrasi dari sekarang, jangan menunggu-nunggu lagi. Pengesahan ini kita kejar agar persiapan Pemprovsu jalankan programnya bisa lebih awal," ujarnya.
 
Dia juga meminta OPD kerja keras guna mewujudkan Sumut Bermartabat. "Jangan cuma semangat saja, tapi perilaku kerjanya melempem. Kalau seperti itu,  bagaimana mau mewujudkan Sumut Bermartabat," tambahnya.
 
Sementara itu, Gubsu meminta OPD mengimplementasikan program dan mengawasinya secara ketat agar tercapai target dan cita-cita Sumut Bermartabat.Dia meminta pada OPD di jajaran Pemprov Sumut setelah proses evaluasi dari Mendagri dan pengesahan APBD ini agar melakukan langkah-langkah, antara lain, segera menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran agar pelaksaaan APBD Sumut 2019 dapat dilaksanakan secara tepat waktu. 
 
Kemudian dalam melaksankaan proses pengadaan barang dan jasa agar memedomani peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan korupsi atau tindakan hukum lainnya. Selain itu, terkait proses administrasi daerah agar dilakukan secara baik sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian
 
Sedangkan Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut Aripay Tambunan, DPRD Sumatera Utara menyampaikan apresiasi atas rencana peningkatan pendapatan pada rancangan APBD tahun anggaran 2019 yang ditargetkan sebesar Rp 15.271.676.789.618,00 atau meningkat sebesar 17,14 persen dari tahun sebelumnya."Peningkatan tersebut, bagian terbesarnya disumbang dari pendapatan asli daerah, sehingga menunjukan semakin membaiknya kemandirian APBD Sumut," kata Aripay.
 
Hal ini terlihat dari proporsi PAD yang telah mencapai 49,32 persen dari total pendapatan. Pendapatan PAD meningkat signifikan tumbuh sebesar 31,32 persen sementara pendapatan dari dana perimbangan tumbuh 6,04 persen."Dari gambaran ini terlihat bahwa pendapatan sumatera utara 2019 sangat ditentukan oleh upaya dari kita sendiri, untuk itu diminta kepada pemerintah provinsi sumatera utara dan juga kepada kita semua agar bersama mewujudkan pencapaian pendapatan tersebut," ujarnya.
 
DPRD Sumut juga menyebutkan, peningkatan pendapatan yang cukup signifikan dari Rp13 triliun lebih (tahun anggaran 2018) menjadi 15 triliun lebih (tahun anggaran 2019), merupakan keinginan yang kuat dari Pemprovsu untuk memenuhi kewajiban dana bagi hasil (DBH) ke kabupaten/kota.
 
Di mana alokasi belanja DBH meningkat signifikan dari Rp1,5 triliun lebih (tahun anggaran 2018) menjadi Rp3,9 triliun lebih (tahun anggaran 2019), secara sederhana bisa disebutkan bahwa peningkatan pendapatan Rp2 triliun lebih tersebut disedot habis untuk alokasi belanja DBH yang memang merupakan kewajiban wajib pemerintah provinsi. 
 
"Untuk itu diharapkan agar Pemprovsu dapat menetapkan dan merealisasi DBH secara ril dengan perhitungan alokasi yang tepat, untuk memastikan bahwa penurunan BKP, hibah dan belanja tidak terduga tidak akan menimbulkan dampak negatif pada pembangunan Sumut pada tahun anggaran 2019 yang akan datang," tambah Aripay.
 
Dari sisi pendapatan asli daerah, peningkatan sebesar 31,32 % pada tahun anggaran 2019 merupakan lonjakan pendapatan asli daerah. lonjakan pendapatan ini merupakan pengulangan lonjakan pendapatan yang pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2011 yang tumbuh sebesar 40%. Lonjakan pendapatan tahun 2011 terjadi karena dimulainya kebijakan pajak progresif sedangkan rencana lonjakan pendapatan di 2019 terutama disumbang dari peningkatan yang cukup signifikan dari pajak daerah yang meningkat 27,4% dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang berasal dari bumd yang meningkat 92,3%. 
 
Peningkatan pendapatan dari pajak daerah dan dari bumd tersebut, pada dasarnya bukanlah peningkatan yang terlalu ambisius, namun peningkatan yang wajar yang memang seharusnya dapat direalisasikan. rencana perolehan pad pada tahun anggaran 2019 yang akan datang pada dasarnya meneruskan proyeksi pad yang telah ditetapkan pada rpjmd 2013-2018, hanya saja pemerintah provinsi sumatera utara sejak tahun 2016 membelokkan proyeksi tersebut dengan menetapkan pertumbuhan pad yang negatif. Untuk itu disarankan kepada pemerintah provinsi sumatera utara agar merealisasikan rencana pendapatan asli daerah tersebut.(BS03)

Tag:APBDAPBD Sumut