Politik & Pemerintahan

Ranperda Atas Pencabutan Perda Tentang Retribusi Izin Gangguan, Disetujui Pemko dan DPRD Kota Medan


Ranperda Atas Pencabutan Perda Tentang Retribusi Izin Gangguan, Disetujui Pemko dan DPRD Kota Medan
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Pemko Medan bersama dengan DPRD Kota Medan menyetujui rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Medan atas pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan.
 
Pencabutan Perda ini dilakukan, setelah diambilnya keputusan bersama antara Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi MH, dengan DPRD Kota Medan melalui sidang paripurna DPRD Kota Medan yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (29/07/2019).
 
Wali Kota Medan mengatakan, pencabutan peraturan daerah terkait dengan izin gangguan dan pungutan retribusi izin gangguan didasari atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2017. Artinya sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 tahun 2017 ini ditetapkan maka Pemda Kab/Kota diminta tidak lagi melakukan pungutan retribusi izin gangguan karena dinilai menghambat iklim investasi di daerah.
 
"Atas dasar tersebut, hari ini Pemko Medan bersama DPRD Kota Medan telah menyetujui dan mengesahkan Ranperda tentang pencabutan Perda kota Medan no 5 tahun 2016 tentang retribusi izin gangguan." kata Wali Kota Medan, dilansir dari Pemkomedan.go.id, Senin (29/07/2019). Selanjutnya sesuai dengan mekanisme pembentukan Perda, maka ranperda yang dimaksudkan tersebut akan disampaikan ke Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
 
Turut hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan ini Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi, Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM, Pimpinan OPD, Camat se-Kota Medan, serta para anggota dewan. (BS09)

Tag:DPRD MedanKota MedanPemko MedanPerda RetribusiRanperda