Senin, 19 Agustus 2019

Penuntasan Capai 88%, 1.906 PNS Terlibat Tipikor Diberhentikan Tidak Hormat

Selasa, 13 Agustus 2019 14:00:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ilustrasi
Beritasumut.com-Tenggat waktu penetapan Pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) bagi PNS terlibat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berkekuatan hukum tetap (BHT) berakhir 30 April 2019. Sampai dengan batas waktu tersebut terhitung 1.237 Surat Keputusan (SK) PTDH yang diterbitkan atau sekitar 53% dari total 2.357 SK PTDH yang seharusnya diterbitkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
 
“Batas waktu itu sudah disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tanggal 6 Maret 2019 kepada PPK Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D), sesuai Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor B/50 /M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK,” ujar Mohammad Ridwan, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) BKN.
Mengenai progresnya, hingga 1 Agustus 2019 jumlah penyelesaian kasus PNS Tipikor BHT mencapai persentase 88% atau sebanyak 1.906 PNS dari total 2.357 sudah ditetapkan SK PTDH, dengan rincian sebagai berikut:
 
Angka penyelesaian PTDH PNS Tipikor BHT masih akan terus bergerak sejalan dengan proses penuntasan yang masih berlangsung antara BKN dengan K/L/D yang terdata memiliki PNS Tipikor BHT di instansinya. Dalam pemberitaan BKN sebelumnya sudah disampaikan bahwa ada beberapa kendala yang menyebabkan belum menyeluruhnya penuntasan penerbitan SK PTDH ini.
 
Salah satunya soal penelusuran proses mutasi, pensiun, dan status meninggal dunia (MD) yang melibatkan PNS Tipikor BHT sebelum mekanisme pemberhentian dilakukan oleh instansi asal, sebagian PNS Tipikor yang terlibat belum sampai putusan BHT, serta terdapat sejumlah PPK instansi yang belum melakukan proses PTDH.
 
Dari koordinasi yang dilakukan BKN dengan Kemendagri dan KemenPANRB pada tanggal 29 Mei 2019 tentang penyikapan terhadap penuntasan PTDH yang belum rampung, dilakukan beberapa kesepakatan. Salah satunya soal PPK yang belum memproses SK PTDH PNS Tipikor BHT, Kemendagri akan melakukan kajian secara internal untuk merumuskan bentuk sanksi kepada PPK yang tidak memproses PTDH sebagaimana Radiogram Mendagri No. 080/4393/SJ tanggal 28 Mei 2019 tentang peringatan kepada PPK Instansi Daerah agar segera memproses PTDH berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannnya dengan jabatan.
 
Sementara untuk lingkup instansi pusat, KemenPANRB akan membuat rekomendasi tindak lanjut pemberian sanksi kepada PPK yang tidak melakukan PTDH antara lain yang dipertimbangkan adalah penyampaian rekomendasi kepada Presiden. Selanjutnya BKN akan melakukan pengawasan dan pengendalian kepada instansi pusat dan daerah untuk terus menyisir data PNS Tipikor BHT dengan tembusan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(rel)
T#g:ASNASN DipecatPNSKorupsipemecatan PNS
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 4 hari lalu

    Ketua BIN Sumut: Oknum Kepsek Korupsi Dana Bos dan Lakukan Pungli Harus Dipecat

    Beritasumut.com-Realita yang dihadapi masyarakat sangat ironis terhadap hak anak dalam pendidikan. Negara sudah menyiapkan dana untuk pendidikan an

  • 2 minggu lalu

    Prajurit TNI dan PNS Kodim 0826/Pamekasan Terima Pelayanan Vaksin Hepatitis B

    Beritasumut.com-Hepatitis merupakan salah satu penyakit yang dinilai berbahaya. Pasalnya, selain mampu menghancurkan sel darah merah, hepatitis din

  • 2 minggu lalu

    Kemendagri Tampung Kajian Perbaikan Regulasi Pilkada Serentak dari Berbagai Daerah

    Beritasumut.com-Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) saat ini tengah melakukan roadshow ke berbagai daerah untuk mendapatkan masukan te

  • 2 minggu lalu

    Polres Langkat Launching Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

    Beritasumut.com-Bupati Langkat Terbit Rencana PA melalui Asisten I Pemerintahan Abdul Karim menghadiri Launching Zona Integritas Polres Langkat men

  • 4 minggu lalu

    Wapres: CPNS Harus Mau Ditempatkan di Mana Saja

    B-Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memberikan Presidential Lecture pada Pembukaan Pembukaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi sekitar 6.000 Calon Pe

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.