Jumat, 28 Februari 2020

Penuntasan Capai 88%, 1.906 PNS Terlibat Tipikor Diberhentikan Tidak Hormat

Selasa, 13 Agustus 2019 14:00:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ilustrasi
Beritasumut.com-Tenggat waktu penetapan Pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) bagi PNS terlibat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berkekuatan hukum tetap (BHT) berakhir 30 April 2019. Sampai dengan batas waktu tersebut terhitung 1.237 Surat Keputusan (SK) PTDH yang diterbitkan atau sekitar 53% dari total 2.357 SK PTDH yang seharusnya diterbitkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
 
“Batas waktu itu sudah disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tanggal 6 Maret 2019 kepada PPK Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D), sesuai Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor B/50 /M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK,” ujar Mohammad Ridwan, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) BKN.
Mengenai progresnya, hingga 1 Agustus 2019 jumlah penyelesaian kasus PNS Tipikor BHT mencapai persentase 88% atau sebanyak 1.906 PNS dari total 2.357 sudah ditetapkan SK PTDH, dengan rincian sebagai berikut:
 
Angka penyelesaian PTDH PNS Tipikor BHT masih akan terus bergerak sejalan dengan proses penuntasan yang masih berlangsung antara BKN dengan K/L/D yang terdata memiliki PNS Tipikor BHT di instansinya. Dalam pemberitaan BKN sebelumnya sudah disampaikan bahwa ada beberapa kendala yang menyebabkan belum menyeluruhnya penuntasan penerbitan SK PTDH ini.
 
Salah satunya soal penelusuran proses mutasi, pensiun, dan status meninggal dunia (MD) yang melibatkan PNS Tipikor BHT sebelum mekanisme pemberhentian dilakukan oleh instansi asal, sebagian PNS Tipikor yang terlibat belum sampai putusan BHT, serta terdapat sejumlah PPK instansi yang belum melakukan proses PTDH.
 
Dari koordinasi yang dilakukan BKN dengan Kemendagri dan KemenPANRB pada tanggal 29 Mei 2019 tentang penyikapan terhadap penuntasan PTDH yang belum rampung, dilakukan beberapa kesepakatan. Salah satunya soal PPK yang belum memproses SK PTDH PNS Tipikor BHT, Kemendagri akan melakukan kajian secara internal untuk merumuskan bentuk sanksi kepada PPK yang tidak memproses PTDH sebagaimana Radiogram Mendagri No. 080/4393/SJ tanggal 28 Mei 2019 tentang peringatan kepada PPK Instansi Daerah agar segera memproses PTDH berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannnya dengan jabatan.
 
Sementara untuk lingkup instansi pusat, KemenPANRB akan membuat rekomendasi tindak lanjut pemberian sanksi kepada PPK yang tidak melakukan PTDH antara lain yang dipertimbangkan adalah penyampaian rekomendasi kepada Presiden. Selanjutnya BKN akan melakukan pengawasan dan pengendalian kepada instansi pusat dan daerah untuk terus menyisir data PNS Tipikor BHT dengan tembusan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(rel)
T#g:ASNASN DipecatPNSKorupsipemecatan PNS
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 3 hari lalu

    Tes SKD Selesai, Peserta CPNS Setkab dan Kemensetneg Diminta Pantau Hasil di Situs Instansi

    Beritasumut.com-Pelaksanaan Tes Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) bagi para pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Sekretariat Negara (K

  • 6 hari lalu

    Wali Kota Pematangsiantara Himbau Peserta CPNS Tak Perlu Percayai Oknum Tertentu Janjikan Kelulusan

    Beritasumut.com-Sebanyak 3.280 pelamar CPNS formasi tahun 2019 di Kota Pematangsiantar yang lulus seleksi administrasi, mulai tanggal 21 s/d 23 Feb

  • 6 hari lalu

    Sukses Laksanakan SKD CPNS, Pemkab Humbahas Umumkan Hasil Pada 23 Maret Mendatang

    Beritasumut.com-Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasund

  • satu minggu lalu

    Polres Mandailing Natal Resmikan Zona Integritas Bebas Korupsi

    Beritasumut.com–Polres Mandailing Natal (Madina) menyelenggarakan kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari

  • 2 minggu lalu

    Lestarikan Budaya Melayu, MABMI Medan Usulkan Agar ASN Pemko Kenakan Busana Melayu di Hari Jumat

    Beritasumut.com-Pengurus Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Kota Medan menemui Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution

  • Copyright © 2010 - 2020 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.