Politik & Pemerintahan

Penjual Lontong di Medan Wajib Bersertifikat


Penjual Lontong di Medan Wajib Bersertifikat
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Seluruh pruduk makanan, baik makanan dalam kemasan juga makanan cepat saji wajib memegang sertifikat higienis dan halal. Aturan itu berlaku setelah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengawasan Produk Higineis dan Halal di sahkan menjadi Perda Kota Medan.
 
"Semua jenis makanan diawasi. Jualan lontong pun nanti ada sertifikatnya," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Medan pembahasan Ranperda Produk Higineis dan Halal Rajuddin Sagala, sebelum rapat finalisasi ranperda di gedung DPRD Medan, Selasa (25/04/2017).
 
Sebelumnya, dalam rapat pembahasan bersama para pakar terungkap bahwa adanya ketidakjelasan objek pengawsan. Khususnya untuk produk-produk yang siap santap. Ahli Hukum Bisnis dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut Dr Zulham saat itu mencontohkan, menilai higienis minuman kopi yang bisa diuji higienis dan halalnya sebatas bahan baku gula dan kopi. Sedangkan untuk teknis pengolahan, sangat sulit untuk dinilai.
 
Menurut Rajuddin, semua produk makanan ini bisa diawasi. Sebab, dalam ranperda yang masih dalam pembahasan ini, akan memasukan pihak-pihak yang bajal mengawasi, yakni, Majelis Ulama Indonesia, Dinas Perikanan dan Kelautan, Perusahaan Daerah (PD) Pasar, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan.
 
Lembaga-lembaga itu akan memeriksa, apakah makanan yang dijual tidak mengandung pengawet, mengandung bahan kimia melebihi toleransi kesehatan, apakah bahan baku masih layak konsumsi atau tidak.
 
"BPOM juga akan mengawasi makanan non kemasan. Itu sudah kami bahas dan bisa," katanya ketika ditanya mengenai tugas BPOM mengawasi produk obat dan makanan kemasan. 
 
Dalam pengurusan dan penerbitan sertifikat higienis dan halal ini, Pemko Medan akan menyiapkan anggaran untuk menyubsidi pengurusan sertifikat bagi  usaha-usaha kecil, seperti warung makan, penjual lontong dan lainya. "Yah, kalau usaha kecil seperti jual lontong, dibantu melalui APBD," katanya.
 
Disebutkannya, pelanggaran aturan itu bakal dikenakan sanksi. Namun, Rajuddin tidak menjelaskan secara rinciu sanksi terhadap pelanggaran Perda Higienis dan Halal ini. "Misalkan saja, ada warung yang menyebutkan sudah memiliki sertifikat. Tapi ternyata tidak. Ini kena sanksi. Kalau tak bisa oleh Perda, kan ada undang-undang di atasnya. Masuk kategori pembohongan terhadap konsumen," katanya.
 
Sebelumnya, Ahli Hukum Bisnis dari UIN Sumut Dr Zulham juga mengingatkan bahwa produk yang bisa diawasi higienis dan halal adalah produk kemasan yang tidak bisa 
diuji oleh konsumen secara langsung. Mandatori halal jangan sampai memberatkan usaha kecil dan konsumen.(BS03)

Tag:Halallabel halalperda higienis dan halalProduk HalalSertifikasi