Jumat, 18 Oktober 2019

Pemprov dan Pemkab/Pemkot Diminta Bentuk Unit Pengendalian Gratifikasi

Jumat, 04 Oktober 2019 18:15:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/ILUSTRASI
Beritasumut.com-Menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), dan untuk mendorong efektivitas implementasi pengendalian gratifikasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L), pemerintahan provinsi (Pmprov), Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintahan Kota membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). 
 
Permintaan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 04 Tahun 2019 tentang Percepatan Pengendalian Gratifikasi di Instansi Pemerintah. Surat Edaran yang ditandatangani oleh Menteri PANRB Syafruddin pada 18 September 2019 itu ditujukan kepada  Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Kepala BIN, Kapolri, Jaksa Agung RI, Panglima TNI, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural, Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota. 
 
“Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di internal instansi pemerintah untuk melakukan fungsi pengendalian gratifikasi dan meneruskan fungsi UPG kepada seluruh satuan kerja setuan kerja vertikal mandir terkecil instansi pemerintah,” bunyi poin (1) SE Menteri PANRB itu seperti dilansir dari laman setkab, Jumat (04/10/2019). 
 
Dalam melaksanakan pengendalian gratifikasi, Menteri PANRB menegaskan bahwa UPG menerapkan prinsip-prinsip :a. Transparani; b.Akuntabilitas; c. Kepastian Hukum; d. Kemanfaatan demi kepentingan umum; e. independendi; dan f. perlindungan bagi pelapor.
 
Lewat Surat Edaran itu, Menteri PANRB Syafruddin juga meminta kepada para pejabat yang dituju untuk meningkatkan internalisasi kepada seluruh anggota organisasi agar mempunyai pemahaman yang memadai terkait gratifikasi. Selain itu, Menteri PANRB meminta kepada para pejabat tersebut untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola UPG terkait gratifikasi sehingga SDM pengelola UPG mempunyai pemahaman yang memadai terkait pengendalian gratifikasi. 
 
“Mendorong seluruh pejabat dan pegawai untuk tertib menyampaikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi melalui UPG kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara berkala,” bunyi poin ke-5 SE Menteri PANRB itu. 
 
Menteri PANRB juga meminta kepada para pejabat tersebut untuk menunjukkan keteladanan bagi pegawai di lingkungan instansi dengan melaporkan penerimaan gratifikasi apabila terdapat unsur/kriteria gratifikasi pada saat menyelenggarakan pesta pernikahan, baik pernikahan sendiri maupun pernikahan anggota keluarga, serta hajatan atau perayaan besar hari keagamaan kepada UPG di internal instansi. “Demikian, agar Surat Edaran tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” bunyi akhir Surat Edaran Menteri PANRB itu. (BS09)
T#g:GratifikasiPemerintahPemkoPemprov
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 8 jam lalu

    Pemko Medan Kaji Konektivitas Drainase Yang Berhubungan dengan Jalan dan Lintasan KA

    Beritasumut.com-Sebagai upaya mengatasi genangan air maupun banjir di sejumlah kecamatan di Kota Medan, Pemko Medan menggelar Rapat Koordinasi Pemb

  • 16 jam lalu

    Peserta Diklatpim Diharapkan Implementasikan Ilmu untuk Pembangunan Kota

    Beritasumut.com-Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Asisten Umum Renward Parapat menutup Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat

  • kemarin

    Keluyuran di Jam Kerja, 6 ASN dan 1 Pegawai Honorer Pemko Medan Kena Razia

    Beritasumut.com-Sebanyak 6 orang Apratur Sipil Negara (ASN) dan seorang pegawai honorer di lingkungan Pemko Medan kedapatan keluyuran saat jam kerj

  • 2 hari lalu

    OTT KPK, 6 Orang Pejabat Pemko Medan Diperiksa di Polrestabes Medan, Walikota Diboyong ke Jakarta

    Beritasumut.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan  Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada pejabat daerah Kota Medan, total ada 6 orang

  • 2 hari lalu

    Pimpin Rakor KSN Mebidangro, Edy Rahmayadi Ingatkan Semua Pihak Tentang Perpres 62/2011

    Beritasumut.com–Untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan terintegrasi Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo (Mebidangro) dibutuhkan kes

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.