Politik & Pemerintahan

Pemkab Tapteng Terbitkan Perdes Narkoba, Pastikan Tidak Langgar Hukum

Pemkab Tapteng Terbitkan Perdes Narkoba, Pastikan Tidak Langgar Hukum
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Kepala Bagian (Kabag) Hukum, Organisasi dan Tata Laksana (Orta) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Muhammad Ismet SH, memastikan Peraturan Desa (Perdes) tentang narkoba tidak akan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.
 
Hal ini berkenaan dengan diadakannya pertemuan kembali dengan Kepala Desa (Kades) se-Tapteng dengan Aparat Penegak Hukum (APH) meliputi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri dalam bulan Februari 2020 ini, guna memperkuat isi Perdes Narkoba dan penerapannya.
 
“Pertemuan ini dilaksanakan agar tidak ada Peraturan Desa terkait Narkoba yang melanggar hukum. Kita harus duduk bersama agar tidak ada miskomunikasi dan memastikan isi Perdes tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku,” kata Kabag Hukum Dan Orta Setda Tapteng Muhammad Ismet SH, dilansir dari Tapteng.go.id, Minggu (22/02/2020)
 
Ismet menjelaskan, terbitnya Perdes ini berawal dari masukan masyarakat melalui Kades yang resah akan maraknya peredaran narkoba di lingkungan mereka. “Masyarakat desa resah akan maraknya narkoba. Pengedar narkoba menurut mereka usai menjalani hukumannya kembali lagi beraksi, makanya masyarakat meminta ada sanksi sosial bagi yang terlbat narkoba. Tidak hanya pemakai narkoba, melainkan bandar atau pengedar narkoba juga," jelasnya.
 
Aspirasi masyarakat ini diakomodir Pihak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan meminta agar Kades melakukan musyawarah untuk merumuskan sanksi sosial kepada yang terlibat Narkoba, terlebih para Pengedar narkoba. “Ini murni aspirasi masyarakat yang ingin desa mereka bersih dari narkoba. Nah, setelah Perdes dibuat, poin-poinnya jelas harus kami evaluasi juga, sesuai apa tidak dengan hukum,” sambung Ismet.
 
Setelah Perdes dibuat, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Bagian Hukum dan Orta sudah meminta agar Kades memperbaiki beberapa point yang dinilai berpotensi bertentangan dengan hukum yang berlaku. "Sebagai tindaklanjutnya hasil evaluasi kami terhadap Perdes Narkoba, tanggal 21 Februari 2020 ini dilaksanakan pertemuan antara Kades bersama kami, mewakili Pemerintah Kabupaten Tapteng dengan menghadirkan Polres Tapteng, Kejaksaan Negeri Sibolga serta Pengadilan Negeri Sibolga,” jelasnya.
 
Menurutnya, kehadiran dari pihak APH untuk memberikan masukan terkait Perdes Narkoba dalam rapat. “Isi Bab III Pasal 4 terkait Tahap Pelaporan dan lain-lain, harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tukasnya. (BS09)