Rabu, 13 November 2019

Pemerintah Hormati Langkah KPK Tersangkakan Calon Kepala Daerah

Selasa, 13 Maret 2018 22:45:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, pada prinsipnya pemerintah tak akan ikut campur dalam proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap calon kepala daerah. Pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang menyarankan agar KPK menunda dulu proses hukum terhadap calon kepala daerah, hanya sebatas himbauan. Tapi, tak ada niat untuk mengintervensi. 
 
"Saya kira kami tidak bisa mengintervensi. Walaupun kemarin sudah ada himbauan dari Pak Menkopolhukam," kata Tjahjo, usai menghadiri acara Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) Tahun 2018, dilansir dari laman kemendagri, Selasa (13/03/2018).
 
Setiap institusi penegak hukum, ada protap. Punya standar operasional prosedur sendiri-sendiri. Termasuk KPK, atau kepolisian dan kejaksaan. Meski kemarin, kejaksaan dan kepolisian sepakat menunda dulu proses hukum terhadap calon kepala daerah, tapi KPK tidak begitu. Tetap memproses. Dan itu harus dihormati. Pemerintah, tidak bisa mengintervensinya."Kepolisian, kejaksan, memang punya kebijakan untuk menunda sampai Pilkada tapi KPK tidak.Saya kira kan enggak bisa dipaksa.Saya punya SOP-nya, kan juga sulit," ujarnya. 
 
Namun yang pasti, kata Tjahjo, mulai dari Presiden Jokowi, ia sebagai Mendagri, dan Menkopolhukam, ingin Pilkada tahun ini jadi pesta demokrasi bermartabat. Pilkada tahun ini, harus bebas politik uang. Bebas ujaran kebencian, hoax dan fitnah. Dan, pemerintah mendukung upaya-upaya yang dilakukan berbagai pihak memerangi praktek politik uang. 
 
"Secara prinsip Pilkada ini harus bebas dari money politic, bentuk apapun juga. Untuk membangun proses Pilkada, pesta demokrasi yang bermartabat itu harus kita hilangkan politik uang, kampanye yang berujar kebencian. Mari kita adu program, adu konsep, adu gagasan," kata Tjahjo.(BS02)
 
T#g:KPKKepala daerahKorupsiMendagriPemerintah
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • satu minggu lalu

    Samakan Persepsi Terkait Program Prioritas Nasional, Mendagri Akan Undang Kepala Daerah

    Beritasumut.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof HM Tito Karnavian PhD meminta seluruh jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) memahami Visi-Misi Pre

  • 2 minggu lalu

    Masih Ada Uji Materi, Presiden Jokowi Tidak Akan Keluarkan Perppu KPK Dalam Waktu Dekat

    Beritasumut.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Ko

  • 2 minggu lalu

    Pemprov Sumut Gelar Sosialisasi Hindari Jerat Delik Korupsi, Berantas Korupsi dan Pencucian Uang

    Beritasumut.com–Korupsi dan pencucian uang merupakan dua tindak pidana yang paling sering terjadi di kalangan pemerintahan. Pemerintah Provin

  • 3 minggu lalu

    Mendagri Tito Karnavian Akan Lakukan Evaluasi APBD

    Beritasumut.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa Kemendagri akan melakukan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan

  • 4 minggu lalu

    Sekjen Kemendagri Minta Inventarisir MoU Kampus IPDN, Jangan Hanya Seremonial Yang Tidak Bermanfaat

    Beritasumut.com-Sekjen Kemendagri yang juga Plt Rektor IPDN, Hadi Prabowo mendorong kemajuan Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN). Menurutnya ad

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.