Politik & Pemerintahan

Pantau dan Jangan Segan Lapor ke KPK Jika Ada Penyimpangan Perizinan di Sumut


Pantau dan Jangan Segan Lapor ke KPK Jika Ada Penyimpangan Perizinan di Sumut
BERITASUMUT.COM/ILUSTRASI
Perangi Pungli.
Beritasumut.com-Angin segar mulai menerpa dunia usaha di Sumatera Utara (Sumut). Tidak hanya mempermudah proses pengurusan izin dan non izin, perizinan secara online diyakini dapat memutuskan mata rantai penyalahgunaan kewenangan dan praktek pungutan liar (pungli) yang selama ini menjadi stigma negatif bagi di kalangan masyarakat, khususnya dunia usaha. Investasi dan partumbuhan ekonomi pun diharapkan semakin meningkat pesat di Sumut.
 
Terkait hal tersebut, Ketua Korsupgah KPK Adlinsyah Nasution berharap dengan dilaunchingnya Simpel Paten akan menghilangkan stigma negatif terhadap pengurusan izin maupun non perizinan bagi kalangan dunia usaha di Sumut.
 
"Ini kabar baik. Mudah-mudahan tidak ada lagi istilah pungutan yang aneh-aneh. Kalau pun nanti ada laporkan ke saya. Tapi kita yakin mulai hari ini yang katanya, katanya itu hilang. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal seluruh perizinan yang akuntable dan transfaran," ujarnya di sela-sela acara launching aplikasi perizinan secara on line Simpel Paten (Sistem pelayanan perizinan terpadu efektif efisien) di Aula Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provsu di Jalan Wahid Hasyim Medan, Rabu (18/1/2017). 
 
Dalam kesempatan itu Adlinsyah memuji progresif yang dilalukan Pemprovsu dalam menindaklanjuti kesepakatan rencana aksi Pemprovsu dengan Korsupgah KPK. Bahkan dari 19 Provinsi yang didorong KPK mendapat bimbingan Program Badan Perizinan Satu Pintu (BPSP) berbasis online dan diundang ke Jawa Barat, baru Pemprovsu yang pertama kali melounching program BPSP.
 
"Saya bisik-bisik tadi sama Pak Gubernur. Saya katakan saya punya enam wilayah yakni Sumut, Bengkulu, Sumbar, Sulteng, dan Sulut. Dari keenam ini Sumut yang progresif," sebutnya.
 
Setelah dilaunching, lanjut Adlinsyah yang akrab di sapa Coki juga berpesan agar penerapannya sebagaimana yang diharapkan. Bahkan Coki tak segan-segan mengatakan kalau pihaknya akan tetap memantau perkembangannya. Coki juga berharap seluruh masyarakat termasuk media untuk memantau dan tak segan-segan melaporkannya ke KPK jika tetap terjadi penyimpangan.
 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bondaharo sebelumnya mengatakan sudah 103 izin dan non perizinan yang bisa diurus secara online di Dinas yang dipimpinnya.“Pada tahun 2016 izin yang telah diterbitkan BPPT sebanyak 1012 dan non izin yakni API (Angka Pengenal Impor) sebanyak 897 dan rekomendasi sebanyak 59. Kita harapkan tahun 2017 ini jumlahnya semakin meningkat,” ujarnya.(BS03)

Tag:KPKPemprov SumutPerizinanpungliSimpel Paten