Selasa, 10 Desember 2019

PNS Dilarang Melakukan Kegiatan Ini dalam Pilkada Serentak, Pileg dan Pilpres

Kamis, 28 Desember 2017 16:00:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ilustrasi
Beritasumut.com-Sehubungan dengan semakin dekatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2018, pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2019, dan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres)  tahun 2019, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur pada 27 Desember 2017 telah mengirimkan surat kepada para pejabat Negara (mulai menteri Kabinet Kerja sampai Gubernur, Bupati/Walikota) mengenai pelaksanaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
 
“Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” tulis Asman Abnur dalam suratnya itu.
 
Menteri PANRB mengingatkan, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015, PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.
 
Mengutip Undang-Undang (UU) Nomor: 10 Tahun 2016, Menteri PANRB Asman Abnur juga menegaskan, pasangan calon dilarang melibatkan ASN anggota Polri dan anggota TNI, dan Kepala Desa atau perangkat Desa lainnya.
 
“Gubernur atau Wakil Gubernur,  Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri,” bunyi surat Menteri PANRB mengutip Pasal 71 Ayat (2) UU Nomor: 10 Tahun 2016.
 
Gubernur atau Wakil Gubernur,  Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota, lanjut Menteri PANRB, dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
 
“Ketentuan sebagai dimaksud berlaku juga untuk Pejabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota,” tegas Menteri PANRB dalam surat tersebut.
 
Dilansir setkab.go.id, dalam surat tersebut, Menteri PANRB Asman Abnur juga mengutip ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 
“PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik,” tegas Asman Abnur.
 
Menteri PANRB menunjuk contoh larangan dimaksud misalnya:
 
PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;
PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media social;
PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.
“Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan Surat Menteri PANRB ini, para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melakukan pengawasan teradap Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan instansi masing-masing,” bunyi akhir surat Menteri PANRB Asman Abnur, yang tembusannya disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.(BS01)
T#g:PilkadaPilkada Serentak
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 2 minggu lalu

    FKDM Tobasa Gelar Pembekalan dan Deklarasi Pilkades Damai

    Beritasumut.com-Bupati Tobasa diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Toba Samosir Audi Murphy Sitorus, bersama Kapolres Tobasa AKBP Agus W

  • 3 minggu lalu

    Kemendagri Dorong Pelaksanaan Pilkada Dikaji Melalui Riset

    Beritasumut.com-Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menjelaskan, Kemendagri mendorong pelaksanaan Pilkada un

  • 3 minggu lalu

    Mendagri: Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi dengan Kajian Akademis

    Beritasumut.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengemukakan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung perlu dievaluas

  • 4 minggu lalu

    TNI Siapkan Personel dan Alutsista Bantu KPU dan Polri Amankan Pelaksanaan Pilkada 2020

    Beritasumut.com-Panglima TNI, Marsekal TNI Dr (HC) Hadi Tjahjanto SIP didampingi Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ganip Warsito SE MM, Aster Panglima

  • satu bulan lalu

    Ketua KPU RI: Kecepatan Informasi dan Teknologi Tentukan Kesuksesan Pemilu

    Beritasumut.com-Pengawasan politik uang pada kegiatan pemilihan kepala daerah (Pilkada), tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu semata.Melainka

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.