Sabtu, 20 Juli 2019
  • Home
  • Politik & Pemerintahan
  • Menteri PANRB: Profesional, Diasporan Hingga Tenaga Honorer Berpeluang Jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Menteri PANRB: Profesional, Diasporan Hingga Tenaga Honorer Berpeluang Jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Kamis, 20 Desember 2018 11:42:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuka peluang bagi kalangan profesional, diaspora, hingga eks tenaga honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
 
“PPPK dapat mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu sesuai kompetensi masing-masing,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin saat berdialog dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Jakarta, Rabu (19/12/2018).
 
Menteri PANRB berharap melalui kebijakan ini para diaspora yang berada di luar negeri dapat kembali ke Indonesia dan berkesempatan untuk membangun bangsa dengan ilmu yang dimiliki. Selain itu, PPPK juga dapat menjadi tempat para honorer yang telah mengabdi kepada negara selama puluhan tahun, dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki.
 
Mengenai eks tenaga honorer, Menteri PANB Syafruddin menegaskan,  akan diprioritaskan, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Namun demikian, bukan berarti eks tenaga honorer dapat serta merta menjadi PPPK.
 
“Berdasarkan PP 49/2018, mereka akan tetap melalui proses seleksi, agar memperoleh SDM yang berkualitas,” jelas Syafruddin, seperti dilansir setkab.go.id.
 
Ia menyebutkan, PP 49/2018 menetapkan, batas pelamar PPPK terendah adalah 20 tahun dan tertinggi satu tahun sebelum batas usia jabatan tertentu. Misalnya, untuk tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun, berarti bisa dilamar oleh warga negara Indonesia baik profesional, diaspora maupun honorer yang berusia 59 tahun. Demikian juga untuk jabatan lain.
 
Sesuai amanat Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), lanjut Syafruddin, rekrutmen PPPK juga melalui seleksi. Ada dua tahapan seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK, wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.
 
Untuk pelamar JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang telah lulus seleksi pengadaan PPPK, selain mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas, juga mempertimbangkan masukan masyarakat sebagai bahan penetapan hasil seleksi.
 
Dalam PP itu juga disebutkan, setiap ASN yang berstatus PPPK mendapat hak dan fasilitas yang setara dengan PNS. PPPK memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan ASN yang berstatus PNS.
 
Kecuali jaminan pensiun, PPPK juga mendapat perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan,  jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum.(BS01)
T#g:CPNSCPNS 2019Lowongan CPNCPegawai PemerintahPegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 2 minggu lalu

    Setelah Belasan Tahun Mengabdi, Bupati Deli Serdang Serahkan SK CPNS kepada Dokter dan Bidan PTT Kemenkes

    Beritasumut.com-Sebanyak 122 Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang di

  • 2 minggu lalu

    Didominasi Pelanggaran Izin Perkawinan, Bapek Berhentikan 41 PNS

    Beritasumut.com-Sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) yang dipimpin oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN

  • 2 minggu lalu

    Tegur 11 Gubernur dan 80 Bupati, Mendagri Minta ASN Daerah Terlibat Korupsi Segera Diberhentikan

    Beritasumut.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah memberikan teguran tertulis pertama kepada 11 Gubernur, 80 Bupati dan 12 Waliko

  • 2 bulan lalu

    Serahkan 1028 SK Pengangkatan CPNS Formasi 2018, Gubernur Sumut Minta CPNS Tegakkan Disiplin

    Beritasumut.com-Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyerahkan 1028 Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

  • 2 bulan lalu

    206 CPNS Terima SK, Plt Bupati Labuhanbatu Minta CPNS Bekerja dengan Baik dan Junjung Etika Kerja

    Beritasumut.com-Plt Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe mengajak 206 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk dapat bekerja dengan baik

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.