Politik & Pemerintahan

Kinerja BPPT Tak Jelas, PTSP Mandek


Kinerja BPPT Tak Jelas, PTSP Mandek
BERITASUMUT.COM/IST
Kantor BPPT.
Beritasumut.com-Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprov Sumut) sebelumnya menargetkan akan mewujudkan Program Terpadu Satu Pintu (PTSP) mulai triwulan ketiga 2016 atau pada bulan September ini. Namun, hingga sekarang program ini tak jelas meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memberikan pendampingan untuk perbaikan system birokrasi di Pemprov Sumut khususnya di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).
 
Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Kepala BPPT Sumut, Bondaharo Siregar tak mampu menjawab. “Maaf lah ya, kami ini masih ada acara ini sampai malam,” ujar Bondaharo, Kamis (08/09/2016).
 
Bahkan ketika disinggung soal tindaklanjut PTSP, lagi-lagi Bondaharo tak menjawab. “Maaf lah ya, nggak bisa ini masih acara saya,” ujarnya singkat.
 
Sebelumnya, pada pertemuan Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (Korsup) di Sumut antara Pemprov Sumut dan KPK, telah ditargetkan perwujudan PTSP ini dapat dilakukan paling lambat September 2016. Pasalnya, hingga saat ini perizinan yang diurus BPPT sejak 2010 lalu sebanyak 68 perizinan dan non perizinan yang telah dilimpahkan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Sementara masih terdapat lebih dari 200-an perizinan lagi yang belum disatukan ke BPPT.
 
Perwujudan PTSP ini pun akan ditopang dengan Peraturan Gubernur (Pergub) di mana di dalamnya mengatur sejumlah perizinan yang harus melibatkan antar SKPD seperti Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Dinas Pertambangan dan Enegri (Tamben) untuk izin galian C, ada tim teknis yang bertugas dari masing-masing SKPD tersebut dalam hal survey lapangan. Meskipun nantinya secara struktur, tidak berada di bawah BPPT.
 
Dengan begitu, proses perizinan maupun non perizinan dari hulu ke hilir, bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Di mana seluruh pihak terkait, langsung terlibat di dalam prosesnya. Tidak seperti yang lalu, banyak 'pintu' yang harus dilalui.
 
Kepala Biro Hukum Pemprovsu, Sulaiman Hasibuan mengatakan untuk perwujudan PTSP itu pihaknya sudah mengeluarkan Pergub, yang didalamnya disebutkan bahwa instansi terkait tetap memberikan rekomendasi dan BPPT hanya proses pengurusan administrasi.
 
“Kalau Pergubnya yang diminta KPK itu sudah kita keluarkan, tinggal lagi memang untuk pengurusan izin BPPT tetap harus berkoordinasi dengan instansi terkait. Ini harus dilakukan BPPT seperti apa format koordinasi yang dilakukannya, karena rekomendasi tetap harus dikeluarkan instansi terkait, BPPT hanya pengurusan administrasinya,” jelasnya.
 
Sementara terkait dengan perizinan yang masih dipegang oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi  (BPMP) Sumut, dikatakan Sulaiman masih menunggu penggabungan struktur organisasi sesuai dengan PP No: 18 2016. “Kalau perizinan yang di BPPM itu masih menunggu penggabungan dulu, karena kalau kita serahkan ke BPPT saat ini system yang dari Jakarta menolak, karena mereka menggunakan online sudah ke Jakarta, makanya masih menunggu penggabungan dulu,” terang Sulaiman.(BS03)
 

Tag: KPK Pemprov Sumut