Rabu, 21 Agustus 2019

Kemendagri Tampung Kajian Perbaikan Regulasi Pilkada Serentak dari Berbagai Daerah

Minggu, 04 Agustus 2019 10:30:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) saat ini tengah melakukan roadshow ke berbagai daerah untuk mendapatkan masukan terkait penyempurnaan regulasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di masa mendatang. Tujuannya agar pelaksanaan dan hasil Pilkada menjadi semakin berkualitas demi kepentingan masyarakat banyak. 
 
"Jadi kami tampung aspirasi dari semua daerah di Indonesia tentang pelaksanaan Pilkada, termasuk melibatkan pakar dari berbagai daerah," ujar Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Drs Akmal Malik MSi dilansir dari laman kemendagri.go.id, Minggu (04/08/2019).
 
Menurut Akmal, kajian Pilkada Serentak dilaksanakan Ditjen Otda Kemendagri di sejumlah kota, yakni Padang untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya, Makassar untuk wilayah timur Indonesia dan Surabaya untuk wilayah Jawa dan sekitarnya."Tidak menutup kemungkinan, hasil kajian tersebut menghasilkan regulasi tersendiri pada setiap daerah sesuai kearifan lokal. "Bisa jadi setiap daerah punya regulasi tersendiri sesuai kearifan lokal, seperti di Aceh dan Jakarta," jelasnya.
 
Kemendagri sendiri, lanjut Akmal, sudah memiliki tujuh kebijakan yang akan dilakukan dalam mendukung Pilkada serentak. Tiga di antaranya adalah penyiapan DP4, dukungan peningkatan partisipasi pemilih, serta penguatan regulasi dan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam menegakkan netralitas ASN.
 
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof Djohermansyah Djohan saat tampil sebagai narasumber Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pilkada Serentak mengatakan, untuk Pilkada Serentak 2020, aturannya tidak mungkin direvisi lagi karena akan segera memasuki tahapan Pilkada yang dilaksanakan oleh KPU.Namun untuk Pilkada serentak ke depan, regulasinya harus dikaji lebih cermat lagi karena banyak temuan yang akhirnya menurunkan nilai kualitas dari Pilkada itu sendiri.
 
Dari hasil kajian selama ini, ada sejumlah masalah aktual Pilkada yang sering terjadi. Di antaranya mahalnya ongkos seorang kandidat, dana Pilkada yang besar sehingga menggerus APBD, pecah kongsi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, politisasi birokrasi, politik dinasti, calon tunggal yang memborong dukungan partai politik, sampai masalah eks napi yang bisa ikut pilkada.
 
“Saran saya regulasi baru nanti bisa mengatur agar Pilkada serentak bisa dilaksanakan dengan prinsip memudahkan penyelenggara dan pemilih,” ujar mantan Dirjen Otda Kemendagri itu.
 
Pada forum yang sama, narasumber lain Leo Agustino dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten berpendapat, sudah saatnya dibuat regulasi untuk mengakomodir pemungutan suara elektronik e-voting secara bertahap dalam momen Pilkada serentak. Hal ini juga bertujuan agar pada saat pemilu serentak 2024 penerapan e-voting sudah diterapkan secara maksimal.
 
Sedangkan, pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Padang, Dr Asrinaldi menjelaskan dari beberapa evaluasi terhadap Pilkada yang telah berlangsung, perlu diatur regulasi terhadap sistem politik partai politik yang saat ini masih mendominasi. Sangat jelas terlihat, Dewan Pimpinan Pusat Parpol masih berkuasa terhadap daerah sehingga calon yang muncul bukan kehendak masyarakat, tapi kemauan partai dan pemilik partai."Demokrasi lokal tidak terjadi, DPP masih menjadi momok bagi penentuan pemimpin di daerah. Sehingga berlomba mendapatkan restu pusat menunggu kartu sakti DPP," ujarnya.(BS09)  
 
T#g:ASNKemendagriPNSPilkadaPilkada Serentak
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 18 jam lalu

    Labuhan Hasibuan Sebut Masyarakat Sergai Inginkan Pemimpin Baru di Tahun 2020

    Beritasumut.com-Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Serdang Bedagai (Sergai), Labuhan Hasibuan SAg menyebut sebagian besar masyarakat

  • 4 hari lalu

    Sekjen Kemendagri Tegaskan Pemerintah Konsisten Memajukan Desa dan Kelurahan

    Beritasumut.com-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo menegaskan pemerintah selalu berupaya untuk memajukan desa dan kelurahan, sepe

  • satu minggu lalu

    Penuntasan Capai 88%, 1.906 PNS Terlibat Tipikor Diberhentikan Tidak Hormat

    Beritasumut.com-Tenggat waktu penetapan Pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) bagi PNS terlibat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berkekuatan huku

  • 2 minggu lalu

    Prajurit TNI dan PNS Kodim 0826/Pamekasan Terima Pelayanan Vaksin Hepatitis B

    Beritasumut.com-Hepatitis merupakan salah satu penyakit yang dinilai berbahaya. Pasalnya, selain mampu menghancurkan sel darah merah, hepatitis din

  • 2 minggu lalu

    Pilkada Medan 2020, Walikota Medan yang Baru Harus Perhatikan Pendidikan Anak Nelayan

    Beritasumut.com-Pilkada Medan kerap hanya menghasilkan penguasa yang alpa. Janji-janji yang terucap saat kampanye tak pernah dijadikan pemicu untuk

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.