Sabtu, 21 September 2019

Kemendagri Sebut OTT Jual Beli Jabatan Oleh Kepala Daerah Tindakan Memalukan

Sabtu, 27 Juli 2019 12:00:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) prihatin dengan masih adanya kepala daerah yang terkena Operasi Tangkat Tangan (OTT) oleh penegak hukum, termasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemendagri menilai tindakan kepala daerah yang tersangkut kasus jual beli jabatan merupakan tindakan memalukan.
 
“Memalukan masih ada saja kepala daerah yang terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan), apalagi kasus jual beli jabatan,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar di Jakarta, Sabtu (27/07/2019).
 
Pernyataan tersebut disampakan Bahtiar menyusul penangkatan Bupati Kudus, Jawa Tengah, Mohamad Tamzil, dalam OTT KPK terkait jual beli jabatan di daerahnya, Jumat (26/07/2019) kemarin.
 
Menurut Kapuspen, Kemendagri selalu mengingatkan kepada daerah untuk menjauhi area rawan korupsi.
 
“Kita sering ingatkan, apalagi Pak Menteri (Mendagri, Tjahjo Kumolo) gencar meningkatkan agar kepala daerah menjauhi area rawan korupsi, bahkan kalau Gubernur setiap baru dilantik selalu kita bawa ke KPK, sebagai pengingat jangan sampai berkasus di KPK,” ungkap Bahtiar.
 
Area rawan korupsi tersebut, antara lain perencanaan anggaran, dana hibah dan dana bansos, berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah, menyangkut pengadaan barang dan jasa, dan menyangkut jual beli jabatan. Tak hanya itu, Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan) KPK di tingkat daerah juga telah dioptimalkan. Namun , kembali pada individu masing-masing.
 
“Kita sering ingatkan untuk jauhi area rawan korupsi, pencegah juga melalui Korsupgah di daerah juga ada, tinggal tergantung integritas masing-masing,” ujar Bahtiar.
 
Sebagaimana diketahui KPK telah menangkap Bupati Kudus Mohamad Tamzil dan delapan orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT), Jumat (26/7). KPK menduga akan terjadi transaksi suap terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
 
Meski demikian, KPK masih memiliki waktu 1X24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan. Kita hormati proses  hukum silahkan berjalan sebagaimana mestinya,  dengan tetap  menggunakan azas praduga tak bersalah hingga ada keputusan peradilan berkekuatan hukum tetap.(BS01)
T#g:OTTOTT KPKjual beli jabatansuap
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 7 hari lalu

    Poldasu Periksa Ajudan Wali Kota Terkait OTT Kasus Pungli di BPKAD Pematang Siantar

    Beritasumut.com-Rilan, yang disebut sebagai ajudan Wali Kota Pematang Siantar diperiksa Penyidik Subdit III/Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Kh

  • 2 minggu lalu

    Agar Tak Terjerat Kasus Korupsi, Ini Permintaan Mendagri kepada Kepala Daerah

    Beritasumut.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Kepala Daerah pahami regulasi dan Undang-Undang. Dengan memahami dan patuh te

  • satu bulan lalu

    OTT di Dinkes Labuhanbatu, Selain Kepala Puskesmas Perlayuan, Kemungkinan Ada Tersangka Lain

    Beritasumut.com-Kepala Puskesmas Perlayuan berinisial MHJ (41) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan

  • 2 bulan lalu

    Terkait OTT di Kantor BPKAD, Poldasu Kembali Periksa Wali Kota Pematangsiantar

    Beritasumut.com-Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara (Poldasu) kembali melakukan pemeriksaan terhadap Wali Kota

  • 4 bulan lalu

    Ketua KPK Agus Rahardjo Sebut Pencapaian MCP Korupsi di Pemprov Sumut Bagus

    Beritasumut.com-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) Agus Rahardjo menilai persentase Monitoring Centre for Prevention

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.