Jumat, 15 November 2019

Setelah 31 September Ada Sanksi

Kemendagri Imbau Masyarakat Segera Rekam Data E-KTP

Jumat, 19 Agustus 2016 11:24:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist

Beritasumut.com-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk segera merekam data kependudukan atau membuat KTP elektronik (E-KTP).

Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri, Arif Zudan Fakrulloh, menegaskan data E-KTP yang pertama diperlukan untuk database agar dapat diakses baik oleh perbankan, BPJS, dan lembaga pelayanan masyarakat lainnya.

Untuk itu, Kemendagri Fakrulloh memberikan tenggat waktu pengurusan E-KTP itu sampai dengan 31 September 2016 mendatang.

“Bagi masyarakat Indonesia yang belum merekam data sebelum tenggat waktu tersebut, maka akan dikenakan sanksi administrasi,” tegas Zudan dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Perhimpunan Bank Perkeditan Rakyat, di Hotel Aston Prority Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (18/08/2016).

Ia menjelaskan, sanksi administrasi ini dalam bentuk penonaktifan KTP, penduduk tidak akan mendapatkan pelayanan publik. “Contohnya, BPJS, itu kan basisnya Nomor Induk Kependudukan (NIK), kemudian membuka kartu perdana itu basisnya NIK. Jika NIK tidak muncul, maka hak dia sebagai penduduk Indonesia tidak akan bisa dipenuhi,” kata Zudan seraya menambahkan contoh lain dari pelayanan publik yaitu seperti layanan perbankan, layanan kepolisian, layanan kesehatan, layanan izin mendirikan bangunan, surat izin perkapalan, dan lain-lain.

Zudan juga menegaskan, bahwa data penduduk ini harus tunggal tidak boleh ganda. Ia menyebutkan, berdasarkan pantauan yang ada, masih terdapat banyak warga Indonesia yang menggunakan lebih dari tiga KTP.

Bagi masyarakat yang datanya sudah dinonaktifkan, menurut Dirjen Dukcapil Kemendagri itu, bisa langsung mengurus ke Dinas Dukcapil setempat.

“Untuk masyarakat nanti yang datanya sudah dinonaktifkan bisa langsung datang ke Dinas Dukcapil bukan kecamatan dan bukan juga kelurahan, karena kecamatan dan kelurahan hanya bisa membaca bukan mengakses,” pungkas Zudan, seperti dilansir setkab.go.id.(BS01)

T#g:KKKTPKTP ElektronikE KTPe-KTP
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 22 jam lalu

    Dosen FAH UIN Ar Raniry Dilatih Penyusunan Kurikulum Berbasis KKNI

    Beritasumut.com-Sebanyak 60 dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh dilatih dan dibekali tentang penyusunan kurikulum berbasis K

  • 3 hari lalu

    Kerjasama TNI dan SKK Migas, Perkuat Teritorial di Yuridiksi Nasional

    Beritasumut.com-Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melakukan No

  • 5 hari lalu

    Bupati Humbang Hasundutan Salurkan Bantuan KKS dan BPNT

    Beritasumut.com-Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Dosmar Banjarnahor SE menyampaikan secara langsung penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) d

  • 2 minggu lalu

    Dosen Unimed Beri Pendampingan kepada PKK Tanah Merah Olah Terung Ungu Jadi Dodol

    Beritasumut.com-Tim Dosen LPPM Unimed melakukan pendampingan Kelompok Ibu-Ibu PKK dan petani terung ungu dalam pembuatan tepung dan dodol terung un

  • 2 minggu lalu

    Pemprov Sumut Serahkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Sentosa Lama

    Beritasumut.com–Untuk meringankan beban para korban kebakaran di Jalan Sentosa Lama, Kelurahan Sei Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, bar

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.