Politik & Pemerintahan

Januari 2017, Retribusi Perizinan Kota Medan Bisa Tembus 1 Miliar


Januari 2017, Retribusi Perizinan Kota Medan Bisa Tembus 1 Miliar
BERITASUMUT.COM/ILUSTRASI
Retribusi.
Beritasumut.com-Kepala BPPT Kota Medan Wiriya Alrahman mengungkapkan jika retribusi perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Medan hingga 18 Januari 2017 telah mencapai Rp 828 juta. Angka ini bisa saja menembus miliaran hingga akhir Januari 2017 mengingat bulan Januari belum berakhir.
 
Retribusi tersebut, kata Wiriya, berasal dari beberapa pengurusan izin. Seperti izin gangguan usaha yang pendapatannya sementara mencapai Rp81,837 juta, izin gangguan bukan perusahaan industri Rp717,462 juta, izin reklame (umbul-umbul dan spanduk) Rp9,504 juta, izin reklame (kenderaan berjalan) Rp19,930 juta. 
 
Pihaknya berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam pengurusan izin."Kita sudah sistem online. Durasi pengurusan izin juga sudah dipangkas. Ada disebut pengurusan izin pararel. Durasinya 10 hari kerja, semuanya sudah diuruskan," terangnya.
 
Wiriya melanjutkan, pengurusan izin durasinya berbeda beda. Kisarannya sampai 7 hari kerja sesuai dengan SOP. Kalau SOP-nya lengkap, untuk satu izin bisa diselesaikan dalam sehari.  Pun dengan masa berlaku izin yang juga berbeda-beda. Semisal untuk umbul-umbul, reklame hanya 30 hari saja. Kemudian izin pelataran parkir yang berlaku satu tahun. Masa berlaku izin paling lama lima tahun yakni izin optik dan tanda daftar perusahaan. Selebihnya, masa berlakunya hanya tiga tahun.
 
Hingga 18 Januari 2017, total izin yang telah diterbitkan oleh BPPT Medan sebanyak 860. Semuanya terdiri dari izin usaha perdagangan (170), izin usaha industri (9), tanda daftar perusahaan (237), izin gangguan perusahaan industri (37), izin reklame (umbul-umbul dan spanduk), izin reklame (kenderaan berjalan) (1), izin pelataran parkir (2), izin usaha jasa konstruksi (37), izin usaha jasa konstruksi konsultan (5), izin kerja pengawas kesehatan (79), dan izin optik (1). Dia berharap masyarakat tidak lagi berurusan dengan calo untuk mengurus izin, sebab pengurusan sudah bisa dilakukan lewat online.
 
"Kalaupun datang langsung, kita juga sudah memasang segala pengumuman dan petunjuk pengumuman tata cara pengurusan izin. Masyarakat bisa bertanya langsung juga. Ini kita lakukan untuk memudahkan masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik," ucapnya.
 
Sementara menurut pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Medan (Unimed) Muhammad Ishak, pelayanan perizinan sebaiknya tidak membuat masyarakat bingung. Yang diinginkan masyarakat adalah kepastian, yakni pasti kapan selesainya. Kemudian kejelasan, persyaratan apa-apa yang jelas. "Satu hal lagi yakni mudah. Kan kssian juga kalau liat masyarakat atau pelaku usaha yang mau ngurus izin harus bolak-balik," katanya.
 
Sistem pararel dan online yang sudah dierapkan oleh BPPT, menurut Ishak, itu lebih bagus. Artinya, pemerintah juga sudah berupaya memberikan pelahanan terbaik. Sekarang, masyarakat tinggal memakai fasilutas yang sudah disediakan dan menilainya. "Jadi, masyarakat juga jangan terlalu mengandalkan jasa calo. Kala tiak sempat bisa mengurusnya lewat online atau anggotanya, bukan calo," pungkasnya.(BS03)
 

Tag:BPPT MedanPemko MedanRetribusi PerizinanRetribusi Perizinan Kota Medan