Jumat, 19 Januari 2018
pilkada beritasumut.com

Jaga Pelayanan Publik, Kemendagri Minta ASN Yang Maju ke Pilkada Segera Mengundurkan Diri

Selasa, 09 Januari 2018 10:31:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Demi tetap menjaga kualitas pelayanan publik, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN)  yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 segera mengundurkan diri.
 
“Kemendagri mendorong ASN yang maju dalam Pilkada segera mengundurkan diri secara tertulis. Sehingga ada kejelasan. Kalau mundur, setidaknya posisi yang ditinggalkan  bisa diisi dengan pejabat tetap. Jadi tidak mengambang,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono, sebagaimana dikutip www.kemendagri.go.id, Selasa (09/01/2018).
 
Kementerian Dalam Negeri sendiri, menurut Sumarsono, konsennya lebih pada pelayanan publik. Jangan sampai pelayanan publik terganggu hanya karena banyak ASN yang maju Pilkada. Pelayanan harus berjalan seperti biasanya. Karena itu, ada standar operasional prosedur (SOP), jika ada ASN yang maju dalam pemilihan.
 
“Ketika PNS atau ASN maju, ada SOP-nya. Misal apa yang dia kerjakan selama ini pasti di delegasikan ke bawah. Jadi otomatis akan ada istilah baik itu Plt di lingkungan ASN sendiri ataupun Plh. Jadi saya kira ada untuk melaksanakan tugas. Itu menjadi SOP kaki di birokrasi,” kata Sumarsono.
 
Mengenai kapan sebaiknya ASN yang maju Pilkada mengundurkan diri, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu mengemukakan, setelah penetapan calon. Namun sebaiknya ketika sudah fix maju Pilkada juga sekaligus mendeklarasikan pengunduran diri, sehingga otomatis langsung ditunjuk Plt atau Plh.
 
“Sekarang yang harus dilakukan ASN yang maju Pilkada adalah membuat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai aparatur negara. Jadi penting ini, nanti hari H-nya pada saat ditetapkan sebagai calon,” kata Sumarsono.
 
Prosesnya sendiri, kata Sumarsono, bisa sebulan. Tapi yang lebih penting, adalah saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan calon. Sumarsono menegaskan, Surat Keputusan pengunduran diri sendiri bukan di Kemendagri tetapi dari Badan Kepegawaian Nasional. Kemendagri hanya memberikan surat keterangan yang bersangkutan telah diberhentikan.
 
“Jadi tidak harus menunggu SK pemberhentian sebagai ASN dari BKN. Saya kira tidak harus. Jadi saya kira nanti akan kita berikan keterangan tersebut kepada KPU dan Bawaslu yang penting ada pernyataan telah kami terima pendaftarannya, registrasi telah mengundurkan diri,” pungkas Sumarsono.(BS01)
T#g:PilkadaPilkada Serentak
ceritasumut.com
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 8 jam lalu

    Jelang Pilkada, Inilah Larangan yang Harus Ditaati ASN

    Beritasumut.com-Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) Ibnu Sri Utomo mengingatkan agar Apa

  • 9 jam lalu

    Pemprov Sumut Ingatkan ASN Jaga Netralitas di Pilkada Serentak

    Beritasumut.com-Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) Ibnu Sri Utomo mengingatkan agar Apa

  • kemarin

    Serahkan Bansos, Wabup Deli Serdang Minta ASN Jangan Terlibat Politik Praktis

    Beritasumut.com-Wakil Bupati Deli Serdang H Zainuddin Mars menyerahkan Bantuan Dana Sosial (Bansos) Korpri Kabupaten Deli Serdang kepada 34 Aparatu

  • 24 jam lalu

    IKA FISIP UISU Dukung Musa Rajekshah Jadi Calon Wakil Gubernur Sumut

    Beritasumut.com-IKA FISIP UISU yakin sosok H Musa Rajekshah SSOS MH sebagai tokoh muda Sumatera Utara (Sumut) yang memiliki pengalaman berorgan

  • kemarin

    Panwaskab Lantik 394 PPL se Kabupaten Deli Serdang

    Beritasumut.com-Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) lantik 394 Panitia Pengawas Lapangan (PPL) se Kabupaten Deli Serdang di Hotel Garuda Plasa M

  • Copyright © 2010 - 2018 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.