Politik & Pemerintahan

Inilah SKPD yang Sudah Pasti Digabung oleh Pemprov Sumut


Inilah SKPD yang Sudah Pasti Digabung oleh Pemprov Sumut
BERITASUMUT.COM/IST
Kantor Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Medan
Beritasumut.com-Sekda Provinsi Sumut Hasban Ritonga memastikan akan ada perampingan stuktur organisasi di Pemprov Sumut sesuai yang diamanatkan PP No 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Hanya saja Hasban belum dapat merincikan secara pasti SKPD mana saja nantinya akan restrukturisasi.
 
"Kalau totalnya belum bisa dipastikan karena hingga saat ini masih dalam proses. Minimal nanti ada Perdalah soal perubahan struktur itu nanti," ujar Hasban, Senin (22/08/2016).
 
Meskipun belum dapat memastikan total SKPD yang bakal digabung namun Hasban mengakui ada beberapa SKPD yang dipastikan akan di marger diantaranya BPPT dan Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) dan Badan Pelaksana Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. 
 
"Yang sudah pasti-pasti itu BPPT digabung dengan BPMP dan juga Bakkorluh. Bakorluh juga memang sudah harus melekat di SKPD-SKPD teknis. Misalnya penyuluhan di bidang pertanian di Dinas Pertanian. Penyuluhan dibidang perternakan di Dinas Petenarkan," sebut Hasban.
 
Lebih lanjut dikatakan Hasban SKPD lainnya yang juga berpeluang mengalami perubahan struktur Dinas Perhubungan. Hal ini disebabkan karena sebahagian fungsi tugas Dishub ada yang beralih ke Pemerintah Pusat."Ya, mungkin Dinas Perhubungan juga berubah strukturnya karena sebahagian fungsinya sudah beralih ke Pusat. Dishub mungkin bertahan di tipe B," ujarnya.
 
Saat disinggung soal adanya deadline yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang mengharuskan Pemda menyesuaikan PP No 18 Tahun 2016 paling lambat 19 agustus 2016 menurut Hasban dirinya sudah mendapat kabar. 
 
"Saat ini kan prosesnya sedang berjalan. Karena untuk melakukan perubahan ini kan tidak asal rubah karena ada aturannya. Ada penilaian yang melingkupi indikator pemetaan intensitas urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah. Ada skala nilai, bobot, kemudian dihitung dengan skor. Jadi kalau SKPD tidak mencapai skor, maka itulah yang digabung," pungkasnya. (BS03)
 

Tag:Pemprov Sumut