Rabu, 18 September 2019

Inilah Perbedaan Istilah Plt, Pjs, Plh dan Pj Kepala Daerah

Selasa, 30 Januari 2018 23:15:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan antar Lembaga (FKDH) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik Piliang menjelaskan perbedaan istilah mengenai pelaksana tugas (plt), penjabat sementara (pjs), pelaksana harian (plh) dan penjabat (pj) kepala daerah.
 
Menurut Akmal, dasar hukum terkait plt mengacu pada Pasal 65 dan 66, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Dia menyatakan, plt dijabat wakil gubernur, wakil bupati dan wakil wali kota. Apabila, gubernur, bupati dan wali kota di suatu daerah sedang berhalangan sementara. Ditegaskan, otoritas wakil kepala daerah sama dengan kepala daerah. “Harus diingat, wakil kepala daerah itu hasil proses politik,” ujarnya dilansir dari laman kemendagri.go.id, Selasa (30/01/2018).
 
Sementara pjs, dia menuturkan, istilah tersebut turunan dari Pasal 70, UU 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU.
 
Pada saat pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana maju kembali dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), ada kewajiban untuk cuti sepanjang masa kampanye. Sesuai Peraturan Mendagri (Permendagri) 74/2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, istilah pjs dulunya plt.
 
Akan tetapi, berdasarkan Permendagri 1/2018 tentang Perubahan atas Permendagri 74/2016, kata plt berganti menjadi pjs. Hal ini bertujuan agar terdapat pembedaan antara cuti kampanye dan berhalangan sementara. “Sesuai Permendagri 1/2018 istilahnya jadi pjs,” ujar Akmal.
 
Salah satu poin lain direvisi yakni latar belakang pjs. Permendagri 74/2016 menyebutkan, pjs erasal dari pejabat pimpinan tinggi madya Kemendagri atau pemda provinsi. Kini, pjs disebutkan dari pejabat pimpinan tinggi madya/ setingkat di lingkup pemerintah pusat atau pemda provinsi. “Sejauh dia pimpinan tinggi madya/ setingkat di lingkup pemerintah pusat atau pemda provinsi,” ungkap Akmal.
 
Terkait istilah pj, dia menjelaskan, telah diatur dalam Pasal 201, UU 10 Tahun 2016. Ketika akhir masa jabatan (AMJ) selesai, ditambah kepala daerah itu tidak cuti kampanye, maka sampai dilantik kepala daerah baru, posisinya diisi oleh pejabat tinggi madya.
 
Sedangkan istilah plh, menurutnya, jabatan itu diisi oleh sekretaris daerah (sekda), kalau masa jabatan kepala daerah kurang dari satu bulan.
 
Posisi pj, pjs dan plh kepala daerah merupakan hasil dari proses administrasi. Lain halnnya dengan plt kepala daerah yang bagian dari hasil politik lewat pilkada. Kalau sifatnya administrasi, tegasnya, pejabat administrasi negara yang berhak menjabat. Misalnya dari institusi kepolisian, tentara dan aparatur sipil negara.(BS02)
 
T#g:KemendagriKepala daerahPilkadaPjPjsPlhPlt
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 3 hari lalu

    Plt Bupati Labuhanbatu Harapkan Petani untuk Berinovasi

    Beritasumut.com-Plt Bupati Labuhanbatu H Andi Suhaimi Dalimunthe mengharapkan petani dan peternak untuk terus berinovasi. Masyarakat Labuhanbatu me

  • satu minggu lalu

    RS Sari Mutiara Medan Pastikan Kembali Beroperasi

    Beritasumut.com-Dalam waktu dekat, Rumah Sakit (RS) Sari Mutiara memastikan diri untuk kembali beroperasi. Hal ini disampaikan dr Tuahman Purba SpA

  • satu minggu lalu

    Atasi Permasalahan Akta Kelahiran, Kemendagri Ciptakan Inovasi Supertajam

    Beritasumut.com-Dengan akta kelahiran, keberadaan dan status hukum seseorang diakui oleh negara. Bisa dibayangkan jika seorang anak tidak memiliki

  • satu minggu lalu

    Kemenkeu RI: Tak Semua Iuran BPJS Naik 100%, Kelas 3 Hanya Naik 65%

    Beritasumut.com-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menegaskan, tidak semua iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ksehatan Naik 100%. Hany

  • 2 minggu lalu

    Agar Tak Terjerat Kasus Korupsi, Ini Permintaan Mendagri kepada Kepala Daerah

    Beritasumut.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Kepala Daerah pahami regulasi dan Undang-Undang. Dengan memahami dan patuh te

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.