Senin, 16 Desember 2019

Impor Beras Indonesia Berhenti, DPR Beri Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Minggu, 18 Juni 2017 09:20:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) yang berhasil meningkatkan produksi padi sehingga keran impor mulai tahun 2016 sampai dengan saat ini mendapat pujian dari DPR. Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo melihat banyak terobosan yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK dalam mengangkat sektor pertanian selama dua tahun menjabat. Dengan terobosan-terobosan tersebut, di 2016, Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras.
 
"Terobosan-terobosan itu dilakukan dengan baik oleh Kementan di bawah komando Amran Sulaiman. Terobosan tersebut antara lain bantuan alat mesin pertanian yang membuat petani bergairah kembali," ujarnya dilansir dari laman resmi pertanian.go.id, Minggu (18/06/2017).
 
Ia menungkapkan dengan bantuan ini, kerja petani dalam menggarap lahan menjadi lebih mudah. Pekerjaan yang biasanya membutuhkan waktu berhari-hari bisa diselesaikan dalam hitungan jam. "Bahkan, sekarang ada pergeseran lantaran banyak anak muda yang mau bertani. Ini harus kita sambut," ungkap Firman.
 
Ia menambahkan, yang tidak kalah penting lagi yakni Kementan juga telah melakukan perbaikan dan rehabilitasi irigasi pertanian, termasuk membangun embung-embung untuk penampungan air. Ini yang jadi hal utama mengangkat pertanian.
 
"Kami berharap, untuk hasil yang lebih optimal, pemerintah menghentikan penggunaan urea sebagai pupuk subsidi buat petani. Alasannya, pupuk jenis ini menjadi penyebab tanah-tanah pertanian menjadi kurang subur. Subsidi (pupuk urea) kalau perlu dihilangan dan diganti dengan pupuk organik untuk tingkatkan sektor pangan," sarannya. 
 
Dengan kinerja Kementan itu, dia yakin produksi hasil hasil pertanian bakal terus meningkat. Namun, untuk mewujudkan keinginan Presiden Jokowi soal swasembada padi, jagung, dan kedelai di 2017 tidak boleh hanya diserahkan ke pundak Amran. Swasembada ketiga komoditas itu tergantung kinerja Menko Perekonomian Darmin Nasution meramu timnya di lintas kementerian untuk mendukung sektor pertanian. 
 
Ketua Ikatan Alumni Muda Pertanian IPB Bogor Abiyadun memberikan pujian sama. Dia menyebut, dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, kinerja sektor pangan mampu mengakhiri hegemoni beras impor. Kebutuhan beras nasional saat ini sampai dengan Mei 2017 nanti mampu dicukupi dari produksi sendiri, sehingga tidak ada impor beras di tahun 2016 ini. 
 
"Jadi, tak heran FAO (Badan Pangan Dunia PBB) Perwakilan Indonesia pun mengapresiasi peningkatan produksi padi. Indonesia telah mampu mc-nenuhi kebutuhan beras dari produksi sendiri. Apresiasi tersebut disampaikan Mark Smulders saat menghadiri pembukaan Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS)," jelasnya.
 
Data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut dia, menunjukkan Angka Tetap Produksi padi 2015 mencapai 75,4 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 6,42 persen tahun 2014. Kemudian, data Pra Angka Ramalan II produksi padi 2016 mencapai 79,1 juta ton sehingga terjadi peningkatan produksi padi sebesar 4,96 persen. Produksi padi 2016 ini setara dengan beras 443 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi beras hanya 33,3 juta ton. "Data ini memperlihatkan fakta keberadaan surplus beras," ucapnya. 
 
Dia pun mendukung kebijakan Jokowi melarang impor pangan masuk tahun ini. Kebijakan tersebut sangat tepat karena secara terbuka memperlihatkan eksistensi pemerintah untuk tidak menghiunati petani. "Pemerintah benar-benar memanusiakan petani dan berkomit-men tinggi memerangi atau menumpas mafia pangan," katanya. 
 
Menurutnya, program upaya khusus Swasembada pangan Kementerian Pertanian seperti revisi Perpres 172/2014 sudah cukup baik. Perpres tersebut tentang pengadaan  dengan sistem penunjukan langsung, bukan lagi tender untuk benih dan pupuk. Kemudian tentang bantuan alat mesin pertanian, benih unggul dan penanaman jajar legowo. "Alhasil, peningkatan indeks pertanaman, luas tanam, luas panen dan produktivitas," pungkasnya. (BS02)
 
T#g:BerasDPRimpor berasPemerintah
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 2 hari lalu

    Bahas Dana Bagi Hasil dan Banjir, Anggota DPRD Sumut Dapil 1 Medan Kunjungi Pemko Medan

    Beritasumut.com-Sejumlah anggota DPRD Sumut dapil 1 Medan mengunjungi Pemko Medan, Jumat (13/12/2019). Kunjungan ini sendiri terkait dengan reses p

  • 3 hari lalu

    Ketua DPRD Deli Serdang Terpilih: Tegur Kami Jika Kami Melakukan Hal-hal yang Tak Sesuai Ketentuan

    Beritasumut.com-Wakil Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam, Jon Sarman Saragih SH MHum melantik 4 pimpinan definitif DPRD Deli Serdang masa bakti 201

  • satu minggu lalu

    Inilah Besaran R-APBD Tahun Anggaran 2020 dan 4 Ranperda yang Ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Tobasa

    Beritasumut.com-Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) menetapkan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1,143 Triliun. Selain

  • 2 minggu lalu

    Pemerintah Putuskan Lelang 20.000 Ton Beras Bulog Turun Mutu

    Beritasumut.com-Pemerintah memutuskan untuk melelang 20.000 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) karena mutunya berkurang atau susut. Kementerian Ke

  • 2 minggu lalu

    Presiden Jokowi Berharap Staf Khusus Beri Kontribusi Inovasi Pada Kebijakan Pemerintah

    Beritasumut.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Staf Khusus Presiden (SKP) yang baru diangkatnya pekan lalu bisa memberikan masukan-masukan

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.