Selasa, 20 Agustus 2019

Harus Fokus Layani Masyarakat, Menteri PANRB: ASN Jangan Masuk Hirup Pikuk Politik

Jumat, 19 April 2019 20:00:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Pasca Pemilihan Presiden dan Legislatif 2019, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tetap menjaga netralitas. ASN pada pemerintah pusat maupun daerah diminta tetap fokus bekerja melayani masyarakat.
 
“ASN jangan masuk ke dalam hiruk pikuk opini politik yang masih berlangsung!” tegas Menteri Syafruddin saat konferensi pers di Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (18/04/2019).
 
Menteri PANRB meminta seluruh pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengawasi ASN yang ada di lingkungannya. ASN sebagai petugas negara berkewajiban melaksanakan pelayanan publik demi kepentingan negara.
 
Para abdi negara diminta untuk menjaga suasana tetap kondusif dan memastikan pelayanan masyarakat tetap optimal. “Mari semua ASN menjaga suasana agar tetap kondusif,” ajak Syafruddin.
 
Sebelum pelaksanaan pemilu, Menteri Syafruddin telah berulang kali mengimbau ASN untuk menjaga netralitas. Ditegaskan, ASN memiliki hak politik namun hanya dapat digunakan dalam bilik suara dan tidak untuk berpolitik praktis.
 
Menteri Syafruddin juga menegaskan bahwa apabila terdapat ASN yang terlibat kepentingan politik, sanksi akan diselesaikan secara komprehensif. Sesuai dengan Surat Menteri PANRB Nomor B/94/M.SM.00.00/2019, jika ditemukan bukti pelanggaran netralitas, instansi pemerintah menindaklanjuti dengan membentuk Majelis Kode Etik atau tim pemeriksa hukuman disiplin. Penyelesaian pelanggaran dilakukan berdasarkan PP No. 42/2004 dan PP No. 53/2010.
 
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan tembusan Menteri PANRB. Jika hasil rekomendasi tidak ditindaklanjuti Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), KASN dapat merekomendasi kepada presiden untuk menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 
Netralitas ASN sudah diatur dengan jelas dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di tahun kontestasi politik ini, ASN yang netral menjamin demokrasi yang sehat. Namun sebaliknya, apabila ASN tidak netral, akan sangat merugikan negara hingga masyarakat sebagai penerima layanan.(rel)
T#g:ASNPemiluPemilu 2019
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 7 hari lalu

    Penuntasan Capai 88%, 1.906 PNS Terlibat Tipikor Diberhentikan Tidak Hormat

    Beritasumut.com-Tenggat waktu penetapan Pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) bagi PNS terlibat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berkekuatan huku

  • 2 minggu lalu

    Kemendagri Tampung Kajian Perbaikan Regulasi Pilkada Serentak dari Berbagai Daerah

    Beritasumut.com-Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) saat ini tengah melakukan roadshow ke berbagai daerah untuk mendapatkan masukan te

  • 4 minggu lalu

    Langgar Netralitas, 991 ASN Terancam Sanksi Disiplin dan Kode Etik

    Beritasumut.com-Meskipun sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan bahwa ASN harus menjalank

  • 4 minggu lalu

    Wali Kota Sibolga: LPM Harus Netral dalam Pemilihan Wali Kota Sibolga Tahun Depan

    Beritasumut.com-Wali Kota Sibolga Drs HM Syarfi Hutauruk MM melantik Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Pemberda-yaan Masyarakat (LPM) Ke

  • 4 minggu lalu

    Wabup Nias Selatan Mintas PNS Maksimalkan Pelayanan Masyarakat

    Beritasumut.com-Wakil Bupati (Wabup) Nias Selatan Sozanolo Ndruru, mengharapkan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS)

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.