Kamis, 23 Mei 2019

Harus Fokus Layani Masyarakat, Menteri PANRB: ASN Jangan Masuk Hirup Pikuk Politik

Jumat, 19 April 2019 20:00:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Pasca Pemilihan Presiden dan Legislatif 2019, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tetap menjaga netralitas. ASN pada pemerintah pusat maupun daerah diminta tetap fokus bekerja melayani masyarakat.
 
“ASN jangan masuk ke dalam hiruk pikuk opini politik yang masih berlangsung!” tegas Menteri Syafruddin saat konferensi pers di Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (18/04/2019).
 
Menteri PANRB meminta seluruh pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengawasi ASN yang ada di lingkungannya. ASN sebagai petugas negara berkewajiban melaksanakan pelayanan publik demi kepentingan negara.
 
Para abdi negara diminta untuk menjaga suasana tetap kondusif dan memastikan pelayanan masyarakat tetap optimal. “Mari semua ASN menjaga suasana agar tetap kondusif,” ajak Syafruddin.
 
Sebelum pelaksanaan pemilu, Menteri Syafruddin telah berulang kali mengimbau ASN untuk menjaga netralitas. Ditegaskan, ASN memiliki hak politik namun hanya dapat digunakan dalam bilik suara dan tidak untuk berpolitik praktis.
 
Menteri Syafruddin juga menegaskan bahwa apabila terdapat ASN yang terlibat kepentingan politik, sanksi akan diselesaikan secara komprehensif. Sesuai dengan Surat Menteri PANRB Nomor B/94/M.SM.00.00/2019, jika ditemukan bukti pelanggaran netralitas, instansi pemerintah menindaklanjuti dengan membentuk Majelis Kode Etik atau tim pemeriksa hukuman disiplin. Penyelesaian pelanggaran dilakukan berdasarkan PP No. 42/2004 dan PP No. 53/2010.
 
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan tembusan Menteri PANRB. Jika hasil rekomendasi tidak ditindaklanjuti Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), KASN dapat merekomendasi kepada presiden untuk menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 
Netralitas ASN sudah diatur dengan jelas dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di tahun kontestasi politik ini, ASN yang netral menjamin demokrasi yang sehat. Namun sebaliknya, apabila ASN tidak netral, akan sangat merugikan negara hingga masyarakat sebagai penerima layanan.(rel)
T#g:ASNPemiluPemilu 2019
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 18 jam lalu

    Panglima TNI Dukung Penuh Polri Jaga Keamanan Negara

    Beritasumut.com-Pasca pengumuman hasil pemilihan Presiden tahun 2019 yang telah diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa

  • 20 jam lalu

    AHY Ucapkan Selamat Atas Kemenangan Presiden Jokowi

    Beritasumut.com-Setelah bertemu pada 2 Mei 2019 lalu di Istana Merdeka, Jakarta, Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Hari

  • 18 jam lalu

    Buat Ketakutan, Warganet Diimbau Tak Sebarkan Ujaran Kebencian, Foto/Video Aksi Unjuk Rasa

    Beritasumut.com-Menyikapi maraknya peredaran konten negatif terkait dengan aksi unjuk rasa pada Rabu (22/05/2019), berupa video aksi kekerasan, ker

  • 21 jam lalu

    Ingat, PNS yang Cuti Lebaran Wajib Ikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

    Beritasumut.com-Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipili (PNS) yang bersiap-siap merayakan libur lebaran dengan memanfaatkan har

  • 20 jam lalu

    Ketua MPR: Yang Paling Penting Itu Indonesia Menang

    Beritasumut.com-Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Zulkifli Hasan memenuhi undangan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.