Sabtu, 20 Juli 2019

Gubernur Baru Hasil Pilkada 2018 Dilantik September

Jumat, 27 Juli 2018 14:01:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Jika tak ada aral melintang pada bulan September mendatang, gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 rencananya akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.
 
Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan para kepala daerah yang nanti akan dilantik itu agar tidak melakukan mutasi pejabat pemerintahan provinsi seenaknya. Ada aturan yang harus ditaati.
 
“Ya memang pada umumnya kepala daerah terpilih setelah dilantik akan melakukan mutasi, rotasi bahkan ada tindakan menonjobkan Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon II, III dan IV,  yang acap kali faktornya yang subjektif, ” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar, di Jakarta, Kamis (26/07/2018).
 
Menurut Bahtiar, ada aturan yang harus ditaati oleh kepala daerah terpilih yang baru dilantik saat melakukan mutasi pejabat. Aturan yang dimaksud adalah Pasal 162 ayat 3 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).
 
“Dalam Pasal 162 ayat 3 UU Pilkada dinyatakan, gubernur, bupati, atau wali kota yang akan melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis Mendagri,” ucap Bahtiar.
 
Jadi kalau melihat bunyi ketentuan di pasal tersebut,  kepala daerah yang baru terpilih bisa melakukan mutasi asal seizin Mendagri. Ketentuan ini, lanjut Bahtiar, dimaksudkan untuk mengindari kesewenangan pemimpin yang baru dilantik.
 
Dengan begitu, potensi konflik kepentingan dalam mutasi tersebut dapat dihindari. Mutasi pun dasarnya lebih pada pertimbangan objektif menyangkut kinerja. Bukan karena like and dislike karena ekses dukung mendukung di Pilkada.
 
“Mutasi dalam 6 bulan setelah pelantikan harus izin menteri. Dan dalam UU ASN Pasal 73 ayat 7 juga ditegaskan mutasi dilakukau dengan memperhatikan larangan konflik kepentingan,” ujar Bahtiar mengingatkan, seperti dilansir setkab.go.id.(BS01)
T#g:Gubernur baruGubsuPilgubsu 2018pilkada 2018pelantikan gubenur
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • satu minggu lalu

    HUT ke-73 Bhayangkara, Edy Rahmayadi: Polda Sumut Telah Melakukan Tugas dengan Baik

    Beritasumut.com-Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Bhayangkara dipusatkan di Lapangan Merdeka Medan, Rabu (10/07/2019). Gubernur Sumate

  • 2 minggu lalu

    OPD Pemprov Sumut Diberi Tenggat Hingga Oktober untuk Selesaikan Inventarisir Aset

    Beritasumut.com–Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa Rajekshah memberikan tenggat hingga Oktober 2019 kepada seluruh organisasi p

  • 3 minggu lalu

    Resmikan Masjid Nurul Iman, Wagub Sumut Ajak Warga Beribadah dan Merawat Masjid

    Beritasumut.com-Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa Rajekshah meresmikan Masjid Nurul Iman, di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Limapu

  • 3 minggu lalu

    Sahuti Keluhan Petani, Wagub Sumut Koordinasi ke Pemkab Batubara Perbaiki Waduk Perupuk

    Beritasumut.com-Menyahuti keluhan para petani dari tiga desa di Kabupaten Batubara, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa Rajekshah meni

  • 3 minggu lalu

    HUT ke-429 Kota Medan, Gubernur Sumut: Momentum Rekonstruksi Hal Baik

    Beritasumut.com-Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengajak seluruh masyarakat Kota Medan, untuk menjadikan momentum Hari Ulang Tahun (H

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.