Jumat, 22 Februari 2019

Gubernur Baru Hasil Pilkada 2018 Dilantik September

Jumat, 27 Juli 2018 14:01:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Jika tak ada aral melintang pada bulan September mendatang, gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 rencananya akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.
 
Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan para kepala daerah yang nanti akan dilantik itu agar tidak melakukan mutasi pejabat pemerintahan provinsi seenaknya. Ada aturan yang harus ditaati.
 
“Ya memang pada umumnya kepala daerah terpilih setelah dilantik akan melakukan mutasi, rotasi bahkan ada tindakan menonjobkan Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon II, III dan IV,  yang acap kali faktornya yang subjektif, ” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar, di Jakarta, Kamis (26/07/2018).
 
Menurut Bahtiar, ada aturan yang harus ditaati oleh kepala daerah terpilih yang baru dilantik saat melakukan mutasi pejabat. Aturan yang dimaksud adalah Pasal 162 ayat 3 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).
 
“Dalam Pasal 162 ayat 3 UU Pilkada dinyatakan, gubernur, bupati, atau wali kota yang akan melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis Mendagri,” ucap Bahtiar.
 
Jadi kalau melihat bunyi ketentuan di pasal tersebut,  kepala daerah yang baru terpilih bisa melakukan mutasi asal seizin Mendagri. Ketentuan ini, lanjut Bahtiar, dimaksudkan untuk mengindari kesewenangan pemimpin yang baru dilantik.
 
Dengan begitu, potensi konflik kepentingan dalam mutasi tersebut dapat dihindari. Mutasi pun dasarnya lebih pada pertimbangan objektif menyangkut kinerja. Bukan karena like and dislike karena ekses dukung mendukung di Pilkada.
 
“Mutasi dalam 6 bulan setelah pelantikan harus izin menteri. Dan dalam UU ASN Pasal 73 ayat 7 juga ditegaskan mutasi dilakukau dengan memperhatikan larangan konflik kepentingan,” ujar Bahtiar mengingatkan, seperti dilansir setkab.go.id.(BS01)
T#g:Gubernur baruGubsuPilgubsu 2018pilkada 2018pelantikan gubenur
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 2 hari lalu

    Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Langkat, Gubsu Minta Tekan Jumlah Kelahiran Stunting

    Beritasumut.com–Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi melantik Terbit Rencana Perangin Angin dan Syah Afandin sebagai Bupati dan Waki

  • 3 hari lalu

    Gubsu Lantik Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi

    Beritasumut.com–Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi melantik Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi periode 2019-202

  • satu minggu lalu

    Wagubsu Bersama Menpar Bahas Percepatan Pengembangan Pariwisata Danau Toba

    Beritasumut.com-Menteri Pariwisata Republik Indonesia (Menpar RI) Arief Yahya menerima kunjungan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajek

  • satu minggu lalu

    Gubsu dan Wagubsu Merayakan Imlek Bersama Keluarga Besar Generasi Marga Zhang

    Beritasumut.com-Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Musa Rajekshah, dengan didampingi istri masing-mas

  • 2 minggu lalu

    Angka Kemiskinan di Sumut Ditargetkan Turun Hingga 7,39 Persen

    Beritasumut.com-Angka kemiskinan di Sumatera Utara (Sumut) ditargetkan menurun hingga 7,39 persen dari total jumlah penduduk Sumut dan pertumbuhan

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.