Minggu, 21 April 2019

Gubernur Baru Hasil Pilkada 2018 Dilantik September

Jumat, 27 Juli 2018 14:01:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Jika tak ada aral melintang pada bulan September mendatang, gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 rencananya akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.
 
Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan para kepala daerah yang nanti akan dilantik itu agar tidak melakukan mutasi pejabat pemerintahan provinsi seenaknya. Ada aturan yang harus ditaati.
 
“Ya memang pada umumnya kepala daerah terpilih setelah dilantik akan melakukan mutasi, rotasi bahkan ada tindakan menonjobkan Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon II, III dan IV,  yang acap kali faktornya yang subjektif, ” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar, di Jakarta, Kamis (26/07/2018).
 
Menurut Bahtiar, ada aturan yang harus ditaati oleh kepala daerah terpilih yang baru dilantik saat melakukan mutasi pejabat. Aturan yang dimaksud adalah Pasal 162 ayat 3 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).
 
“Dalam Pasal 162 ayat 3 UU Pilkada dinyatakan, gubernur, bupati, atau wali kota yang akan melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis Mendagri,” ucap Bahtiar.
 
Jadi kalau melihat bunyi ketentuan di pasal tersebut,  kepala daerah yang baru terpilih bisa melakukan mutasi asal seizin Mendagri. Ketentuan ini, lanjut Bahtiar, dimaksudkan untuk mengindari kesewenangan pemimpin yang baru dilantik.
 
Dengan begitu, potensi konflik kepentingan dalam mutasi tersebut dapat dihindari. Mutasi pun dasarnya lebih pada pertimbangan objektif menyangkut kinerja. Bukan karena like and dislike karena ekses dukung mendukung di Pilkada.
 
“Mutasi dalam 6 bulan setelah pelantikan harus izin menteri. Dan dalam UU ASN Pasal 73 ayat 7 juga ditegaskan mutasi dilakukau dengan memperhatikan larangan konflik kepentingan,” ujar Bahtiar mengingatkan, seperti dilansir setkab.go.id.(BS01)
T#g:Gubernur baruGubsuPilgubsu 2018pilkada 2018pelantikan gubenur
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 13 jam lalu

    Peringati Hari Kesiapsiagaan Bencana, Gubsu dan Wakil Wali Kota Medan Susuri Sungai Babura

    Beritasumut.com-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut dan Badan Wilayah Sungai (BWS) memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana yang jatuh

  • 3 hari lalu

    Mencoblos di TPS 46 Pangkalan Masyhur, Gubernur : Sumut Harus Jadi Contoh Pemilu yang Aman

    Beritasumut.com-Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 46 Pangkalan Masyhur, Kecam

  • 3 hari lalu

    Pantau Pemilu 2019 di Medan dan Binjai, Gubernur Sumut Minta Warga Tunggu dan Dengar

    Beritasumut.com-Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta masyarakat pemilih yang telah memberikan hak suaranya agar tetap tenang dan m

  • 4 hari lalu

    Unimed Himpun Ratusan Peserta di Perlombaan Desain Ornamen Melayu

    Beritasumut.com–Universitas Negeri Medan (Unimed) mendukung pengembangan desain ornamen Melayu melalui “Lomba Desain Kreasi Ornamen Mel

  • 2 minggu lalu

    Silaturahmi ke Ponpes Al Mukhlishin, Gubsu Harapkan Kehadiran Pesantren Menjamur di Sumut

    Beritasumut.com-Layaknya jamur yang tumbuh pesat pada musim hujan, seperti itu pula harapan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi dengan ke

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.