Kamis, 21 November 2019

Gubernur Baru Hasil Pilkada 2018 Dilantik September

Jumat, 27 Juli 2018 14:01:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Jika tak ada aral melintang pada bulan September mendatang, gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 rencananya akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.
 
Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan para kepala daerah yang nanti akan dilantik itu agar tidak melakukan mutasi pejabat pemerintahan provinsi seenaknya. Ada aturan yang harus ditaati.
 
“Ya memang pada umumnya kepala daerah terpilih setelah dilantik akan melakukan mutasi, rotasi bahkan ada tindakan menonjobkan Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon II, III dan IV,  yang acap kali faktornya yang subjektif, ” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar, di Jakarta, Kamis (26/07/2018).
 
Menurut Bahtiar, ada aturan yang harus ditaati oleh kepala daerah terpilih yang baru dilantik saat melakukan mutasi pejabat. Aturan yang dimaksud adalah Pasal 162 ayat 3 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).
 
“Dalam Pasal 162 ayat 3 UU Pilkada dinyatakan, gubernur, bupati, atau wali kota yang akan melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis Mendagri,” ucap Bahtiar.
 
Jadi kalau melihat bunyi ketentuan di pasal tersebut,  kepala daerah yang baru terpilih bisa melakukan mutasi asal seizin Mendagri. Ketentuan ini, lanjut Bahtiar, dimaksudkan untuk mengindari kesewenangan pemimpin yang baru dilantik.
 
Dengan begitu, potensi konflik kepentingan dalam mutasi tersebut dapat dihindari. Mutasi pun dasarnya lebih pada pertimbangan objektif menyangkut kinerja. Bukan karena like and dislike karena ekses dukung mendukung di Pilkada.
 
“Mutasi dalam 6 bulan setelah pelantikan harus izin menteri. Dan dalam UU ASN Pasal 73 ayat 7 juga ditegaskan mutasi dilakukau dengan memperhatikan larangan konflik kepentingan,” ujar Bahtiar mengingatkan, seperti dilansir setkab.go.id.(BS01)
T#g:Gubernur baruGubsuPilgubsu 2018pilkada 2018pelantikan gubenur
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 3 minggu lalu

    Hattrick, Solahuddin Kembali Pimpin Asita Sumut, Wagub Harapkan Sinergi Kembangkan Pariwisata

    Beritasumut.com–Solahuddin Nasution kembali dilantik menjadi Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Sumut untuk pe

  • 3 minggu lalu

    Coalition for Sustainable Livelihoods 2019, Wagub: Upaya Konservasi Harus Dilakukan Bersama

    Beritasumut.com–Upaya konservasi lingkungan harus dilakukan secara bersama-sama dan bersinergi semua kelompok, baik pemerintah, swasta, masya

  • 3 minggu lalu

    E-Paspor Diluncurkan, Wagub Sumut Minta Layanan Keimigrasian Ditingkatkan

    Beritasumut.com–Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah meresmikan peluncuran Paspor Elektronik (e-Paspor), di Kantor Im

  • 3 minggu lalu

    Pemprov Sumut Gelar Sosialisasi Hindari Jerat Delik Korupsi, Berantas Korupsi dan Pencucian Uang

    Beritasumut.com–Korupsi dan pencucian uang merupakan dua tindak pidana yang paling sering terjadi di kalangan pemerintahan. Pemerintah Provin

  • 3 minggu lalu

    5 Pimpinan DPRD Sumut Dilantik, Gubsu Harapkan Terbangun Sinergi Wujudkan Sumut Bermartabat

    Beritasumut.com-Sebanyak 5 pimpinan DPRD Sumatera Utara (Sumut) resmi dilantik, Senin (28/10)/2019, dalam Rapat Paripurna Istimewa di Ruang Rapat P

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.