Senin, 16 September 2019

Galakkan Program KB, Pemerintah Dinilai Diskriminatif Terhadap Warga Miskin

Senin, 13 Maret 2017 22:15:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/ILUSTRASI
Beritasumut.com-Pengamat Sosial dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Mujahiddin SSos MSP menilai Pemerintah yang mengejar bonus demografi di tahun 2030 dengan menggalakkan program Keluarga Berencana (KB) justru terkesan diskriminatif bagi warga miskin.
 
Mujahiddin menjelaskan, pemerintah memang memiliki kekhawatiran akan terjadinya lonjakan penduduk dikemudian hari bila KB tidak diterapkan. Sehingga, hal tersebut harus dilakukan, yakni dengan menekan angka kelahiran di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah seperti yang berlaku pada kampung KB."Program KB masih diskriminatif bagi warga miskin. Dari sisi keadilan, tentu hal ini tidak adil," ujarnya, Senin (13/03/2017).
 
Lebih lanjut, Mujahiddin menyebutkan, ditekannya laju pertumbuhan penduduk bagi warga miskin, ialah agar beban pemerintah tidak terlalu besar. Sehingga, alih-alih memberikan fasilitas bagi warganya, pemerintah lebih memilih untuk menekan laju pertumbuhannya.
"Harusnya fasilitas seperti pendidikan itu yang diberikan. Tapi faktanya, masyarakat tidak mendapatkan fasilitas itu, sehingga dipilihlah KB," terang dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) ini. 
 
Seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), ujar Mujahidin, pemerintah menjamin mereka bahkan hingga anak ketiga. Berbeda dengan warga miskin, fasilitas seperti itu sama sekali tidak diberikan bahkan untuk satu orang anak pun.
 
Padahal, menurut Mujahidin, setiap warga negara seharusnya mendapatkan perlakuan yang setara. Karena itulah menurut dia, fungsi keberadaan negara hadir bagi warganya."Jika warga kelas menengah keatas dianggap mampu untuk menghasilkan sumber daya manusia. Sedangkan warga miskin standard gizi pun belum tentu di dapatkan," tegasnya.
 
Sementara itu, Humas Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Janter Sitorus mengatakan, untuk program KB bagi yang mampu, biasanya mereka langsung ke klinik atau dokter."Untuk program pelayanan kita kan harus di data dulu, mungkin mereka tidak mau repot menunggu," katanya.
 
Namun begitu, Janter membantah apabila pelayanan KB hanya ditujukan kepada masyarakat miskin atau tingkat ekonominya rendah saja."Tidak ada diskriminatif, semua dilayani kalau mau datang ke pelayanan," pungkasnya. (BS03)
 
T#g:DinkesKBKampung KBPemprovsuWarga Miskin
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 3 hari lalu

    Pemko Medan Bersama Kodim 0201/BS dan Persit PD I/BB Berikan Pelayanan KB Gratis

    Beritasumut.com-Pemerintah Kota (Pemko) Medan, melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bekerjasama dengan Kodim 0201/BS dan Pers

  • 5 hari lalu

    Uang Pemprovsu Rp1,6 Milyar Hilang di Pelataran Parkir, Wagubsu Minta Inspektorat Lakukan Pemeriksaan Internal

    Beritasumut.com–Peristiwa hilangnya uang tunai senilai Rp1,6 Milyar atau sejumlah Rp 1.672.985.500,- di pelataran parkir Kantor Gubernur Sumu

  • satu minggu lalu

    Kunker ke HKBP Distrik VI, Bupati Paparkan Program Pembangunan Kabupaten Dairi

    Beritasumut.com-Bupati Dairi Dr Eddy Keleng Ate Berutu didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dairi Romy Mariani Eddy Berutu melakukan kunjun

  • 2 minggu lalu

    Wagubsu Terima Panitia Millenial Fest Industri 4.0, Kreativitas Kunci Sukses Generasi Muda

    Beritasumut.com-Peran generasi muda yang kreatif sangat diperlukan dalam memajukan daerah. Melalui kreativitas itu diharapkan berbagai potesi daera

  • 2 minggu lalu

    Harganas XXVI Provinsi Sumut, Gubernur Tekankan Pentingnya Membina Keluarga

    Beritasumut.com–Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai moral dan pembentukan

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.