Senin, 20 Januari 2020

Galakkan Program KB, Pemerintah Dinilai Diskriminatif Terhadap Warga Miskin

Senin, 13 Maret 2017 22:15:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/ILUSTRASI
Beritasumut.com-Pengamat Sosial dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Mujahiddin SSos MSP menilai Pemerintah yang mengejar bonus demografi di tahun 2030 dengan menggalakkan program Keluarga Berencana (KB) justru terkesan diskriminatif bagi warga miskin.
 
Mujahiddin menjelaskan, pemerintah memang memiliki kekhawatiran akan terjadinya lonjakan penduduk dikemudian hari bila KB tidak diterapkan. Sehingga, hal tersebut harus dilakukan, yakni dengan menekan angka kelahiran di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah seperti yang berlaku pada kampung KB."Program KB masih diskriminatif bagi warga miskin. Dari sisi keadilan, tentu hal ini tidak adil," ujarnya, Senin (13/03/2017).
 
Lebih lanjut, Mujahiddin menyebutkan, ditekannya laju pertumbuhan penduduk bagi warga miskin, ialah agar beban pemerintah tidak terlalu besar. Sehingga, alih-alih memberikan fasilitas bagi warganya, pemerintah lebih memilih untuk menekan laju pertumbuhannya.
"Harusnya fasilitas seperti pendidikan itu yang diberikan. Tapi faktanya, masyarakat tidak mendapatkan fasilitas itu, sehingga dipilihlah KB," terang dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) ini. 
 
Seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), ujar Mujahidin, pemerintah menjamin mereka bahkan hingga anak ketiga. Berbeda dengan warga miskin, fasilitas seperti itu sama sekali tidak diberikan bahkan untuk satu orang anak pun.
 
Padahal, menurut Mujahidin, setiap warga negara seharusnya mendapatkan perlakuan yang setara. Karena itulah menurut dia, fungsi keberadaan negara hadir bagi warganya."Jika warga kelas menengah keatas dianggap mampu untuk menghasilkan sumber daya manusia. Sedangkan warga miskin standard gizi pun belum tentu di dapatkan," tegasnya.
 
Sementara itu, Humas Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Janter Sitorus mengatakan, untuk program KB bagi yang mampu, biasanya mereka langsung ke klinik atau dokter."Untuk program pelayanan kita kan harus di data dulu, mungkin mereka tidak mau repot menunggu," katanya.
 
Namun begitu, Janter membantah apabila pelayanan KB hanya ditujukan kepada masyarakat miskin atau tingkat ekonominya rendah saja."Tidak ada diskriminatif, semua dilayani kalau mau datang ke pelayanan," pungkasnya. (BS03)
 
T#g:DinkesKBKampung KBPemprovsuWarga Miskin
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 3 hari lalu

    Plt Wali Kota Medan Hadiri Peresmian Mesjid Gubsu di Jalan Urip

    Beritasumut.com-Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, diwakili Kasubag Agama, Setda Kota Medan Agus, menghadiri Peresmian Mesjid Gubsu yang berada

  • 5 hari lalu

    TNI Konsisten Dukung Program BKKBN

    Beritasumut.com-Panglima TNI Marsekal TNI Dr (HC) Hadi Tjahjanto SIP, didampingi Aspers Panglima TNI Marsda TNI Diyah Yudanardi, Aster Panglima TNI

  • 6 hari lalu

    Polres Pakpak Bharat Tanam Ribuan Bibit Pohon Dukung Polri Peduli Penghijauan

    Beritasumut.com–Mendukung program Polri Peduli Penghijauan, Polres Pakpak Bharat bersama Forkopimda Pakpak Bharat melaksanakan penanaman ribu

  • satu minggu lalu

    Pemko Medan Sambut Baik Digelarnya Pengajian Akbar YPSA

    Beritasumut.com-Pemko Medan menyambut baik digelarnya Pengajian Akbar Yayasan Pendidikan Shafiatul Amaliyah (YPSA). Diharapkan Pengajian yang merup

  • 2 minggu lalu

    Waspada Penyakit Degeneratif, Dinkes Medan: Ayo Dukung GERMAS

    Beritasumut.com-Di awal tahun 2020 ternyata ancaman penyakit juga semakin bervariasi. Salah satunya adalah penyakit degeneratif atau penyakit tidak

  • Copyright © 2010 - 2020 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.