Sabtu, 29 Februari 2020

Evaluasi Pembangunan Infrastruktur: Utang, Tenaga Lokal, dan Keselamatan

Kamis, 08 Maret 2018 23:30:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Ecky Awal Mucharram, Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengingatkan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan terkait pembangunan infrastruktur. “Pemerintah harus mengevaluasi dengan serius tiga isu yang menghantui pembangunan infrastruktur yaitu utang, keselamatan, dan tenaga kerja lokal.” ujar Ecky melalui siaran persnya, Kamis (08/03/2018).
 
Menurut Ecky, pembangunan infrastruktur telah digadang-gadangkan sejak awal bekerjanya 'Kabinet Kerja'. Dengan infrastruktur, sambungnya, pemerintah yakin mencapai pertumbuhan ekonomi meroket (rata-rata 7 persen per tahun). "Ini juga mencapai syarat agar konektivitas nasional semakin kuat," ujarnya.
 
Memang infrastruktur dibutuhkan, lanjutnya, karena ekonomi kita tidak berjalan efisien. Infrastruktur buruk menyebabkan high cost economy, sehingga daya saing kita jauh di bawah negara sekawasan. “Namun dalam perkembangannya, pembangunan tak berjalan mulus. Pertama terkait dengan kecukupan dana. Sejak 2015 pemerintah telah memotong belanja subsidi dan menaikkan belanja modal. Namun, itu tidak cukup memenuhi memenuhi target pembangunan infrastruktur," sambungnya.
 
Dijelaskannya, kalkulasi pemerintah diperlukan sekitar Rp5.000 triliun untuk pembangunan infrastruktur sepanjang 2015-2019. Pada 2018, secara total anggaran infrastruktur sebesar Rp410 triliun. "Tentu, ini masih jauh dari kebutuhan dan pada gilirannya mencetak utang dan keuangan negara makin rentan terpapar risiko fiskal. Kedua, pembangunan infrastruktur juga terusik oleh maraknya kecelakaan kerja. Sepanjang 2017 misalnya, telah terjadi 7 kali kecelakaan pada Proyek Strategis Nasional (PSN) sedangkan pada 2018 sudah terjadi 5 kali kecelakaan. Kok seperti dikebut ya? sehingga muncul pertanyaan terhadap kualitasnya. Padahal infrastruktur harus dapat digunakan untuk jangka panjang" papar Ecky.
 
Pada poin ketiga, Ecky turut menyoroti masalah rendahnya keterlibatan tenaga kerja Indonesia pada proyek infrastruktur. “Ini cukup dramatis, karena pemerintah sudah menggenjot proyek-proyek infrastruktur, namun penyerapan tenaga kerja masih terbatas. Kalau kita lihat di BPS, penyerapan tenaga kerja hanya 8,14 jutaan per Agustus 2017; dan justru turun dari Agustus 2015 sebesar 8,21 juta. Jadi, apa gunanya jika proyek-proyek infrastruktur tidak membuka lapangan kerja bagi rakyat. Masa pekerja kasar saja harus impor” tutup Ecky. (Rel)
T#g:DPR RIDPR-RIEcky Awal Mucharramfraksi pksKabinet KerjaPembangunan InfrastrukturPemerintah
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 4 hari lalu

    Jadi Salah Satu Penyebab Kecelakaan, Pemerintah Akan Larang Angkutan Mobil Barang ODOL

    Beritasumut.com-Pemerintah menetapkan Pelarangan Angkutan Mobil Barang yang Over Dimension and Overload atau ODOL yang akan berlaku penuh mulai awa

  • 7 hari lalu

    Terima Kunjungan Komisi VIII DPR RI, Kakanwil Kemenag Sumut Berharap Terus Suarakan Aspirasi Masyarakat di Bidang Agama

    Beritasumut.com-Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), H Iwan Zulhami SH MAP menerima kunjungan Komisi

  • satu minggu lalu

    Blanko E-KTP Kosong, Komisi II DPR RI Datangi Kantor Wali Kota Medan

    Beritasumut.com-Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi menyampaikan permasalahan saat ini yang tengah dihadapi Pemko Medan

  • satu bulan lalu

    Gubernur Sumut: Hubungan Harmonis Umara dan Ulama Harus Dirawat

    Beritasumut.com-Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah beramah-tamah dengan ratusan ulama se

  • 2 bulan lalu

    Kankemenag Pakpak Bharat Uji Kelayakan Pegawai Pemerintah Non PNS

    Beritasumut.com-Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pakpak Bharat, Drs H Syafrizal Bancin MM, didampingi Kasubag Tata Usaha Riswan Gaja SAg M

  • Copyright © 2010 - 2020 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.