Minggu, 22 September 2019

Evaluasi Pembangunan Infrastruktur: Utang, Tenaga Lokal, dan Keselamatan

Kamis, 08 Maret 2018 23:30:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Ecky Awal Mucharram, Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengingatkan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan terkait pembangunan infrastruktur. “Pemerintah harus mengevaluasi dengan serius tiga isu yang menghantui pembangunan infrastruktur yaitu utang, keselamatan, dan tenaga kerja lokal.” ujar Ecky melalui siaran persnya, Kamis (08/03/2018).
 
Menurut Ecky, pembangunan infrastruktur telah digadang-gadangkan sejak awal bekerjanya 'Kabinet Kerja'. Dengan infrastruktur, sambungnya, pemerintah yakin mencapai pertumbuhan ekonomi meroket (rata-rata 7 persen per tahun). "Ini juga mencapai syarat agar konektivitas nasional semakin kuat," ujarnya.
 
Memang infrastruktur dibutuhkan, lanjutnya, karena ekonomi kita tidak berjalan efisien. Infrastruktur buruk menyebabkan high cost economy, sehingga daya saing kita jauh di bawah negara sekawasan. “Namun dalam perkembangannya, pembangunan tak berjalan mulus. Pertama terkait dengan kecukupan dana. Sejak 2015 pemerintah telah memotong belanja subsidi dan menaikkan belanja modal. Namun, itu tidak cukup memenuhi memenuhi target pembangunan infrastruktur," sambungnya.
 
Dijelaskannya, kalkulasi pemerintah diperlukan sekitar Rp5.000 triliun untuk pembangunan infrastruktur sepanjang 2015-2019. Pada 2018, secara total anggaran infrastruktur sebesar Rp410 triliun. "Tentu, ini masih jauh dari kebutuhan dan pada gilirannya mencetak utang dan keuangan negara makin rentan terpapar risiko fiskal. Kedua, pembangunan infrastruktur juga terusik oleh maraknya kecelakaan kerja. Sepanjang 2017 misalnya, telah terjadi 7 kali kecelakaan pada Proyek Strategis Nasional (PSN) sedangkan pada 2018 sudah terjadi 5 kali kecelakaan. Kok seperti dikebut ya? sehingga muncul pertanyaan terhadap kualitasnya. Padahal infrastruktur harus dapat digunakan untuk jangka panjang" papar Ecky.
 
Pada poin ketiga, Ecky turut menyoroti masalah rendahnya keterlibatan tenaga kerja Indonesia pada proyek infrastruktur. “Ini cukup dramatis, karena pemerintah sudah menggenjot proyek-proyek infrastruktur, namun penyerapan tenaga kerja masih terbatas. Kalau kita lihat di BPS, penyerapan tenaga kerja hanya 8,14 jutaan per Agustus 2017; dan justru turun dari Agustus 2015 sebesar 8,21 juta. Jadi, apa gunanya jika proyek-proyek infrastruktur tidak membuka lapangan kerja bagi rakyat. Masa pekerja kasar saja harus impor” tutup Ecky. (Rel)
T#g:DPR RIDPR-RIEcky Awal Mucharramfraksi pksKabinet KerjaPembangunan InfrastrukturPemerintah
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • satu minggu lalu

    RSUP Adam Malik Diharapkan Tetap Kedepankan Peningkatan Mutu Pelayanan

    Beritasumut.com-Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi MH mengharapkan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik tetap mengedepankan peningkata

  • 2 minggu lalu

    Pemerintah Arab Saudi Turunkan Biaya Visa Progressif Umrah dan Haji, Kini Hanya 300 Riyal

    Beritasumut.com-Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan baru terkait biaya visa progressif. Konsul Haji Kantor Urusan Haji (KUH) KJRI di Jedda

  • 3 minggu lalu

    Kurang Fleksibel, Presiden Jokowi Minta APHTN-HAN Pikirkan Penguatan Sistem Presidensial

    Beritasumut.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) untuk memikirka

  • 4 minggu lalu

    Pemko Medan Dukung Percepatan Pembangunan Daerah Provinsi Sumut

    Beritasumut.com-Wali Kota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kota Medan, Ir Khairul Syahnan meng

  • satu bulan lalu

    Presiden Jokowi: Kita Harus Siap dengan Kebijakan yang Tidak Populer

    Beritasumut.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bahwa pada periode kepemimpinan tahun 2019-2024, pekerjaannya tambah berat. Kepala Negara

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.