Kamis, 12 Desember 2019

Diwarnai Aksi Walk Out, Gubsu dan Pimpinan DPRD Sumut Tandatangani KUA PPAS RAPBD 2019

Rabu, 07 November 2018 21:15:00
BAGIKAN:
BERITASUMUT.COM/BS03
Beritasumut.com-Usai rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KUA PPAS R-APBD 2019 yang cukup alot, penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemprovsu dan DPRDSU terhadap KUA PPAS R-APBD, akhirnya dilaksanakan melalui paripurna, Rabu (7/11/2018). Paripurna tersebut baru dimulai pukul 17.30 WIB usai rapat pembahasan dan hanya diikuti belasan anggota DPRDSU dipimpin Ketua DPRDSU, Wagirin Arman dan Aduhot Simamora dan dihadiri Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi. 
 
"Berdasarkan konsep nota kesepakatan Pendapatan Pemprovsu Rp15,2 triliun lebih dan belanja Rp15,4 triliun," ujar Juru bicara Banggar, Zeira Salim Ritonga membacakan konsep nota kesepakatan Pendapatan KUA PPAS RAPBD 2019.
 
Sementara itu Gubenur Sumut, Edy Rahmayadi saat dijumpai usai penandatanganan mengatakan dalam R-APBD 2019 ini, pihaknya fokus mengejar sektor riil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi."Saat ini pertumbuhan ekonomi kita dari 5,12 persen ditargetkan menjadi 6 persen. Hal itu dikejar salah satunya untuk memenuhi tuntutan buruh terkait UMP," ujar Edy.
 
Sekda Provsu Sabrina membenarkan BKP tidak diakomodasi dalam R-APBD 2019. Pihaknua fokus untuk menjalankan program prioritas Pemprovsu serta membayar utang Dana Bagi Hasil (DBH)."Terkait ada pembahasan yang cukup alot, itu biasa dalam lembaga politik. Mungkin ada yang belum sepaham antara kita dengan mereka," jawabnya singkat.
 
Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman mengatakan pihaknya mengharapkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi akan lebih baik dari sebelumnya. Serta dapat mewujudkan Sumut yang bermartabat. Karena melalui anggaran tersebut, bermuara pada kepentingan masyarakat dan pembangunan di daerah ini."Ini harus dikawal, karena memang tugas kita mengawal kebijakan dan langkah-langkah kerja Pemerintah. Kita kawal ketat Pak Edy Rahmayadi-Musa," ujar Wagirin usai paripurna.
 
Sementara terkait adanya langkah walk out (WO) Fraksi PDI P dari paripurna, Wagirin mengatakan bahwa hal itu adalah lumrah dalam lembaga politik. Karena anggota dewan dari berbagai partai politik, tentu perbedaan pendapat adahal hal biasa. Sehingga jika ada instruksi dari anggota, maka dirinya menyebut itu bagian dari proses persidangan."Lumrah ini, dan harus dihormati. Sedangkan soal tatib (yang dilanggar), kita mengutamakan kepentingan yang lebih besar, masyarakat Sumut," pungkasnya.(BS03)
T#g:DPRD SumutEdy RahmayadiKUA PPAS RAPBD 2019PDI P
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • satu minggu lalu

    Gubsu Edy Rahmayadi Sidak ke Pusat Pasar, Pantau Harga Bahan Pokok Jelang Natal dan Tahun Baru

    Beritasumut,com–Untuk memastikan harga bahan pokok menjelang perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rah

  • satu bulan lalu

    Hasyim dari Fraksi PDI-P Resmi Dilantik Jadi Ketua DPRD Medan

    Beritasumut.com-Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dalam rangka Peresmian dan Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Medan Masa Jabatan 2019-2024 berla

  • satu bulan lalu

    Hadiri Jogja Fashion Week 2019, Nawal Berharap Tren Sustainable Fashion Berkembang di Sumut

    Beritasumut.com–Industri tekstil dan mode ternyata menjadi salah satu industri yang paling banyak melakukan pencemaran lingkungan. Panggilan

  • satu bulan lalu

    5 Pimpinan DPRD Sumut Dilantik, Gubsu Harapkan Terbangun Sinergi Wujudkan Sumut Bermartabat

    Beritasumut.com-Sebanyak 5 pimpinan DPRD Sumatera Utara (Sumut) resmi dilantik, Senin (28/10)/2019, dalam Rapat Paripurna Istimewa di Ruang Rapat P

  • 2 bulan lalu

    Gubernur Paparkan Rencana Pembangunan Sejumlah Proyek Infrastruktur Sumut

    Beritasumut.com–Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi memaparkan rencana pembangunan sejumlah proyek infrastruktur dan fasilitas umum

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.