Kamis, 22 Agustus 2019
  • Home
  • Politik & Pemerintahan
  • Bupati Karo Perintahkan OPD untuk Mengganggarkan Iuran Bagi Pejabat Daerah, Honorer (THL) dan Perangkat Desa

Bupati Karo Perintahkan OPD untuk Mengganggarkan Iuran Bagi Pejabat Daerah, Honorer (THL) dan Perangkat Desa

Sabtu, 13 Oktober 2018 13:00:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakeraan Kantor Cabang Perintis Karo  menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kerjasama Operasional (KSO)  dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo, bertempat di Ruang rapat Kantor Bupati Karo, Jumat (12/10/2018) guna  membahas kepesertaan nonaparatur sipil negara, honorer (tenaga harian lepas) dan perangkat desa pada Pemerintah Kabupaten Karo.
 
Acara ini mendapat sambutan positif dari Bupati Karo Terkelin Brahmana dan pejabat Pemerintah Kabupaten Karo yang hadir pada kegiatan KSO  ini.
 
Bupati Karo dalam sambutannya menyampaikan  pihaknya sangat mendukung pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan  di wilayah hukum Kabupaten Karo. Hal itu ditandai dengan terbitnya Peraturan Bupati Karo Nomor 24 tahun 2016 tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial di Kabupaten Karo dan juga berbagai regulasi, edaran  dan Perjanjian Kerjasama  yang dilaksanakan sejumlah pimpinan OPD Kabupaten Karo.
 
“Sebagai langkah pertama, dan wujud perhatian kita kepada aparat internal, pada kesempatan ini saya minta agar seluruh pimpinan OPD  dapat menganggarkan Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pejabat , tenaga honorer / THL , termasuk Kepala Desa dan Perangkatnya,” jelas Bupati Karo.
 
Ditambahkan, Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan anggota DPRD, Tenaga honorer/Tenaga Harian Lepas, Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan tidak memiliki Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.
 
“Sambil menunggu penganggaran pada APBD tahun 2019, mulai bulan Oktober 2018 agar diupayakan mendaftar secara mandiri /sukarela. termasuk Kepala Desa dan perangkatnya , silahkan dianggarkan pada APBD Desa,” tambah Bupati seraya memerintahkan BPKAD untuk mengkoordinir penganggarannya dan program yang diikuti hendaknya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
 
Dalam kegiatan ini  hadir para Asisten Setdakab Karo diantaranya Suang Karo Karo dan Jernih Tarigan. Turut hadir Kepala OPD diantaranya Kadis DPM-PPTSP, Susi Iswara Bangun SE MSi dan Kepala Dinas Pendidikan Karo  DR Drs Eddi Surianta Surbakti MPd. Tampak juga Drs Johanes  Hutauruk Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Melliana Sembiring Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja koperasi dan UMKM dan sejumlah pejabat lainnya. Dari Kejaksaan Negeri Karo tampak Kasubagbin  Ricardo Simanjuntak SH mewakili Kepala Kejaksaan memberikan sambutan dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Moch. Taufik  Yanuarsyah, SH. MH  menjadi salah satu narasumber. Sementara dari BPJS Ketenagakerjaan hadir Asisten Deputi Direktur Wilayah Sumbagut yang diwakili Asisten Deputi Keuangan Rakesh Sitepu , Kepala BPJS Ketenagakerjaan Karo Sanco Simanullang dan sejumlah staf.
 
Kegiatan KSO ini menghasilkan sejumlah rumusan  diantaranya Badan Usaha  yang tidak melaksanakan Program jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 24 tahun 2016, akan dikenakan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, perijinan terkait usaha, ijin yang diperlukan dalam mengikuti lelang, ijin penyedia jasa  pekerja buruh dan ijin operasional lainnya.
 
Pada kesempatan ini, Bupati meminta Badan Usaha, PT, CV, Yayasan, Sekolah Swasta,  Koperasi,  UMKM, dan pemberi kerja lainnya  untuk mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya kedalam Program BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan yang diatur dalam Peraturan Perundang–undangan yang berlaku.(rel)
T#g:BPJSBPJS KetenagakerjaanBPJS Ketenagakerjaan KaroSanco Simanullang
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • 3 minggu lalu

    Walikota Medan Minta Pembayaran Klaim Pelayanan kesehatan Warga Miskin Tepat Sasaran

    Beritasumut.com-Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Sekda Kota Medan meminta pembayaran Klaim Pelayanan kesehatan Warga Miskin dan

  • 2 bulan lalu

    Rapat Bersama BPJS, Wali Kota Medan: Penerima BPJS PBI adalah Fakir Miskin dan Masyarakat Tak Mampu

    Beritasumut.com-Wali Kota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Sekda Ir H Wiriya Alrahman MM memimpin Rapat Pembahasan Kepesertaan BPJS Pem

  • 3 bulan lalu

    Selama Libur Lebaran, BPJS Pastikan Layanan Peserta JKN-KIS Tetap Prima

    Beritasumut.com-Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Johana, memastikan akan tetap memberikan layanan yang prima terhadap pe

  • 3 bulan lalu

    Bupati Langkat Beri Dukungan Penuh dan Ajak Masyarakat Sukseskan Program JKN-KIS

    Beritasumut.com-Bupati Langkat Terbit Rencana PA memberi dukungan penuh serta mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Langkat untuk menyuksekan

  • 6 bulan lalu

    Maksimalkan Kepesertaan JKN, Pemkab Pakpak Bharat Jalin Kerjasama dengan BPJS Cabang Kabanjahe

    Beritasumut.com-Guna memaksimalkan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Pakpak Bharat, Pj Bupati Pakpak Bharat Dr H

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.