Politik & Pemerintahan

Bupati Karo Optimis Pembangunan Jalan Tol Medan-Berastagi Akan Terealisasi


Bupati Karo Optimis Pembangunan Jalan Tol Medan-Berastagi Akan Terealisasi
BERITASUMUT.COM/BS03
Beritasumut.com-Bupati Karo optimis pembangunan Jalan Tol Medan – Berastagi akan terealisasi, jika Pemprovsu, DPRD Sumut dan 6 bupati yang menggunakan jalur tol tersebut tetap kompak. “Saya teringat ketika kita bersama-sama memperjuangkan pembangunan Jalan Tembus Karo-Langkat. Berkat kerja keras kita semua, akhirnya pembukaan jalan tersebut disetujui Menhut dan Unesco melalui kawasan TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser),” ujar Bupati Karo, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menemui Komisi V DPR-RI dan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) di Jakarta, guna menuntut pengalokasian anggaran pembangunan Jalan Tol Medan – Berastagi di APBN TA 2020 di DPRD Sumut, Rabu (05/11/2018).
 
Turut hadir Komisi D DPRD Sumut dengan Ketua ICK Budi Derita Sinulingga, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Wakil Bupati Dairi Irwansyah Pasi, Kadis Perkim Pakpak Bharat Parlaungan Lumbantoruan mewakili Bupati Pakpak Bharat, BBPJN Wil I Sumatera, Kadis BMBK A Haris Lubis, Bappedasu yang  dipimpin Sekretaris Komisi D Sutrisno Pangaribuan dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumut Ruben Tarigan, anggota Komisi D Drs Baskami Ginting, Yantoni Purba, Leonard Samosir, Jafarudin Harahap dan Syamsul Quadri.
 
Senada dengan Terkelin, Wakil Bupati Dairi Irwansyah Pasi menyatakan komitmennya dan sangat mendukung, bahkan siap membantu secara moril maupun materil agar pemerintah pusat menyetujui usulan Jalan Tol Medan-Berastagi guna dianggarkan dalan APBN 2020. Karena, kata Pasi, pihaknya terutama masyarakat petani Pakpak Bharat juga merasakan dampak dari kemacetan yang terjadi di Jalan Medan-Berastagi, bahkan masyarakat petani mengalami kerugian besar, karena hasil pertanian bisa berhari-hari tidak diangkat yang akhirnya membusuk. "Apalagi musim durian seperti sekarang ini, durian yang akan dibawa ke Medan ketawa (terbuka), tapi pedagang menangis, karena jika durian yang ketawa harus dijual murah," ujarnya.
 
Kadis Perkim Pakpak Bharat Parlaungan Lumbantoruan mewakili Pemkab Pakpak Bharat juga menyatakan sangat komit dan mendukung, karena jalan tol tersebut sangat dibutuhkan, mengingat jalan akses keluar masuk Pakpak Bharat selama ini hanya satu jalan.
 
Demikian halnya Bappedasu dan Kadis BMBK Sumut A Haris Lubis menyatakan pada prinsipinya setuju dibangun jalan tol sebagai jalan laternatif Medan-Berastagi. Bahkan, pihaknya sejak lama sudah mendiskusikan dengan BBPJN. Harus ada political will semua pihak, seperti yang dilakukan terhadap Jalan Tembus Karo-Langkat yang saat ini pembangunannya sedang berlangsung.  "Sebenarnya sudah ada jalur-jalur yang harus ditindaklanjuti, sehingga butuh political will sebagai upaya yang harus sama-sama dilakukan untuk membagi uang yang ada di kementerian, perlu dorongan melalui politicalwill," katanya.
 
Dalam Hal ini, anggota Komisi D Baskami Ginting, Leonard Samosir dan Jafaruddin Harahap berharap, bupati yang memiliki kaitan dengab akses jalan tol tersebut agar ikut bersama Komisi D menemui pemerintah pusat, baik ke Kemen-PUPR maupun ke DPR-RI. "Kebetulan Rabu (05/12/2018) Komisi D ke Jakarta dan melakukan pertemuan dengan Kemen-PUPR dan DPR-RI, kami harapkan bupati ikut bersama-sama dan jangan diwakilkan termasuk Kadis BMBK Provsu. Kita akan terus kejar sampai usulan kita terwujud" tegas Baskami dan akhirnya disepakati ke 6 bupati bersama Komisi D, ICK, Dinas BMBK, BBPJN dan Bappedasu menemui DPR-Ri dan Kemen-PUPR di Jakarta.
 
Sementara itu, Ruben Tarigan juga mengusulkan kepada 6 bupati agar membahas pembangunan jalan tol ini di Musrenbang kabupaten, untuk selanjutnya diusulkan ke Musrenbang provinsi, guna diteruskan ke Musrenbang nasional, agar pengalokasian anggarannya cepat terealisasi.
 
Sebelum menutup pertemuan, Sutrisno menginformasikan, walaupun Bupati Deli Serdang, Humbahas dan Samosir tidak hadir dalam rapat ini, tapi diyakini dalam pertemuan dengan DPR-RI dan Kemen-PUPR di Jakarta yang direncanakan digelar pada Rabu (05/12/2018) - Kamis (06/12/2018), mereka akan hadir. "Kita secepatnya melayangkan surat kepada ketiga kepala daerah tersebut, untuk menhadiri pertemuan di Jakarta," tutupnya. (BS03)

Tag:Bupati KaroDPR RIDPR-RIDPRD SumutKemen-PUPRKemen PUPRKomisi DPemprovsuTerkelin Brahmana