Politik & Pemerintahan

BPJS Ketenagakerjaan Gelar FGD dengan Pemkab Karo


BPJS Ketenagakerjaan Gelar FGD dengan Pemkab Karo
BERITASUMUT.COM/IST
Beritasumut.com-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Karo Kabanjahe menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan sejumlah Pimpinan SKPD Kabupaten Karo di ruang kerja Sekretaris Daerah. FGD ditujukan untuk mempercepat pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Karo.
 
Dalam pesan tertulis BPJS Ketenagakerjaan Karo, Selasa (06/06/2017) disebutkan, kegiatan itu dihadiri setidaknya 15 perwakilan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Kegiatan itu berlangsung serius dan akan ditindaklanjuti dengan penandatangan MoU dalam waktu dekat.
 
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota Bambang Utama didampingi Kepala Bidang Penerima Upah Armada Kaban menyampaikan, FGD diharapkan mampu menggali potensi di masing-masing SKPD sehingga dapat dilakukan percepatan pendaftaran dimasing masing SKPD.
 
”Dengan dilaksanakannya FGD ini, setidaknya para perwakilan SKPD dapat memberikan informasi dan memberi masukan terkait potensi kepesertaan yang belum digarap,” katanya melalui siaran persnya, Selasa (06/06/2017). Dalam kesempatan itu juga, Bambang meminta agar pegawai non-PNS yaitu para pegawai kontrak, THL dan Aparat Desa dapat segera di daftarkan menjadi peserta. 
 
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Karo Kabanjahe Sanco Simanullang mengungkapkan, Pemkab Karo telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2016  tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu Oleh Pemerintah Daerah.
 
“Karena belum ada MoU antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Para SKPD sebagai tindaklanjut yang mengeluarkan Izin/SKPD dan memberikan rekomendasi untuk Pemberian Izin Operasional, sampai saat ini Perbup itu belum dapat diimplementasikan,” jelas Manullang.
 
Selain pelaksanaan Perbup, Manullang juga menyoroti belum terdaftaranya para pejabat dan Non PNS di Kabupaten Karo. “Meskipun ada beberapa SKPD dan aparat desa sudah mendaftar, namun itu secara sukarela dalam 2 program JKK dan JKM. Tapi kontinyunitas iurannya  tidak berjalan efektif,” katanya.
 
Menurutnya, dalam hal proyek jasa konstruksi dan proyek-proyek APBD pun, lanjutnya, masih banyak yang tidak patuh terhadap kewajiban BPJS Ketenagakerjaan karena  belum dijadikan sebagai salah satu persyaratan pemenang tender.
 
Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Jernih Tarigan mengatakan mendukung pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Karo. “Kita akan menindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2016  tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu Oleh Pemerintah Daerah. Begitupun terkait usulan pendaftaran Pejabat, DPRD, Non PNS dalam BPJS Ketenagakerjaan pada APBD-P 2017 akan dibahas pada rapat anggaran," pungkasnya. (Rel)

Tag:BPJSBPJS KetenagakerjaanFGDKepesertaanPemerintahPemkab Karo