Kamis, 14 November 2019

Aparatur Pemerintahan Diharapkan Pahami Permendagri No 130 Tahun 2018

Selasa, 10 September 2019 12:00:00
BAGIKAN:
beritasumut.com/ist
Beritasumut.com-Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan & Pemberdayaan Masyarakat, Pemko Medan menggelar rapat koordinasi bersama camat dan lurah se-Kota Medan di Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Senin (09/09/2019). Tujuannya guna mengetahui pemahaman para penyelenggara pemerintahan terkait Permendagri untuk diimplementasikan di wilayah masing-masing.
 
Rapat koordinasi dipimpin Wali Kota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Sekda Kota Medan, Ir Wiriya Alrahman MM didampingi Asisten Umum (Asmum) Renward Parapat, Asisten Pemerintahan (Aspem), Musadad, Kepala BKD&PSDM, Muslim Harahap. Selain untuk berkoordinasi, Sekda juga sekaligus mengevaluasi kinerja camat dan lurah dalam menjalankan sistem pemerintahan untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar dan efektif dan setiap kendala dapat teratasi.
 
"Terkait Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan dituntut untuk memahami setiap poin yang terkandung didalamnya. Hal ini mutlak dibutuhkan agar kita semua mengetahui aturan dalam menjalankan tupoksi guna terhindar dari kesalahan yang berakibat pada jerat hukum. Untuk itu kami minta agar Permendagri ini dipahami dan ditelaah dengan seksama," kata Sekda.
 
Terlebih, Permendagri ini bilang Sekda menyangkut anggaran dana kelurahan yang peruntukkannya digunakan untuk membangun wilayah sekaligus melakukan pemberdayaan masyarakat. Oleh sebabnya, Permendagri ini harus benar-benar dijalankan sesuai aturan sehingga tepat guna dan tepat sasaran dan memberikan hasil yang signifikan pada meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat.
 
"Dengan adanya dana kelurahan ini tentunya memberi semangat bagi aparatur penyelenggra pemerintahan dalam melakukan pembenahan wilayah masing-masing menjadi lebih baik. Namun yang perlu diingat dan ditekankan adalah pelaksanaannya harus dijalankan sesuai prosedur yang berlaku. Jangan sampai pekerjaan yang dilakukan menimbulkan dampak negatif tidak hanya bagi diri sendiri tapi juga orang lain," tegas Sekda.
 
Untuk itu, Sekda pun menekankan pada seluruh camat, lurah dan OPD terkait agar senantiasa melakukan koordinasi agar sistem pemerintahan dapat berjalan baik. Disamping itu juga, Sekda berpesan setiap OPD harus diisi dengan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni sehingga paham pada tupoksi yang harus dikerjakan.
 
"Tugas kita ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi, kami minta untuk sama-sama memahami dan mengerti tanggungjawab masing-masing. Jangan sampai kita abai. Tegas dan tuntaslah dalam bekerja sebagai bentuk loyalitas terhadap pekerjaan untuk memajukan Kota Medan. Jalankan setiap pekerjaan sesuai peraturan yang berlaku dan ikuti setiap informasi terbaru yang berhubungan dengan pekerjaan masing-masing," pesannya.
 
Mengakhiri arahannya, Sekda kembali menekankan pada seluruh camat dan lurah untuk menindaklanjuti serta menjalankan setiap saran, masukan dan solusi yang dihasilkan dari rapat koordinasi tersebut. "Sinergitas dibutuhkan dalam menjalankan tugas karena masyarakat membutuhkan dan menunggu hasil pekerjaan kita," pungkasnya.(BS07)
T#g:ASNCPNSPNSPermendagri Nomor 130 Tahun 2018
  komentar Pembaca
  Berita Terkait
  • kemarin

    Inilah Kriteria Pelanggaran Yang Dapat Diadukan Melalui Portal Aduan ASN Oleh Humas

    Beritasumut.com-Kementerian PANRB) Sebanyak 11 kementerian /lembaga (K/L) telah berkomitmen menangani radikalisme ASN ditandai dengan penandatangan

  • 2 hari lalu

    Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet Buka Lowongan 106 Formasi CPNS

    Beritasumut.com-Bersamaan dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019, dua instansi pemerintah di lingkungan Lembaga Kepresidena

  • 6 hari lalu

    Kejaksaan Agung Buka 5.203 Lowongan CPNS, 2.000 Formasi untuk Lulusan SLTA

    Beritasumut.com-Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 468 Tahun 2019 tanggal 27 September 201

  • 7 hari lalu

    Oknum PNS di RS Abdul Manan Kisaran Ditangkap Polisi, Sebut Rumah Bupati Tempat Nonton Orang...

    Beritasumut.com–Jejak digital itu kejam, sebab sekali postingan meluncur, rekam datanya akan terlacak selamanya. Hal ini barangkali yang diab

  • satu minggu lalu

    CPNS 2019, Kemnkum HAM Siapkan 2.875 Formasi untuk Lulusan SLTA

    Beritasumut.com-Sesuai Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 392 Tahun 2019, Kemen

  • Copyright © 2010 - 2019 Portal Berita Sumatera Utara. All Rights Reserved.